Headline

Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.

Fokus

Sejumlah negara berhasil capai kesepakatan baru

Kuncinya Eksekusi

Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group
01/11/2019 05:10
Kuncinya Eksekusi
Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group(Dok.MI/Ebet)

KEKUATAN lima tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo terletak pada keberhasilan membangun infrastruktur. Presiden Jokowi sejak awal kepemimpinannya memang menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur. Kalau kita ingat, gebrakan pertama yang dilakukan Presiden ialah bagaimana membuat mudik Lebaran 2015 tidak lagi terkendala oleh kemacetan parah di pantai utara Jawa.

Siapa yang mengeksekusi perintah Presiden itu? Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang bahu-membahu mengerjakan apa yang menjadi keinginan Presiden. Bahkan, bukan hanya satu tahun, tetapi sampai lima tahun pemerintahan pembangunan jalan tol menjadi fokus pekerjaan sehingga tol dari Jakarta hingga Surabaya kemudian selesai dibangun.

Kita tahu bukan hanya tol dari Jakarta hingga Surabaya yang selesai dikerjakan, tetapi juga dari Jakarta hingga Palembang. Pada akhir November ini Presiden seharusnya bisa meresmikan tol dari Bakahueni hingga Palembang sejauh 325 kilometer.

Kita pantas mengapresiasi pimpinan BUMN yang tidak mengenal kata tidak mungkin. Meski dengan perjuangan yang berat, sinergi di antara BUMN membuat sesuatu yang sepertinya mustahil itu ternyata bisa kita kerjakan. Memang karya besar itu oleh sebagian orang dipandang sebelah mata. Namun, dalam lima tahun ke depan kita akan merasakan manfaat dari terbangunnya tol yang melewati pusat-pusat industri nasional.

Apalagi kalau kita melihat apa yang dilakukan PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Pembangunan fasilitas pelabuhan yang tidak kalah dari bandar udara membuat pelayanan penyeberangan feri antarpulau menjadi lebih berkualitas. Dengan pergerakan orang dan barang yang lebih lancar, pasti ke depan perekonomian akan bisa bergerak lebih cepat.

Pembangunan infrastruktur memang tidak seperti orang memakan cabai rawit yang langsung terasa pedasnya. Kebijakan pembangunan SD inpres dan puskesmas di pertengahan 1970-an saja baru dirasakan hasilnya pertengahan 1990-an. Nobel Ekonomi 2019 diberikan kepada ilmuwan yang mengikuti secara saksama dampak dari pembangunan infrastruktur tersebut.

Apa fokus dari lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi kedua ini? Kalau kita lihat dati dua sidang kabinet yang sudah dilakukan, fokusnya pada investasi. Presiden menginginkan agar investasi bisa meningkat sehingga keunggulan komparatif maupun kompetitif yang kita miliki bisa dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ataupun menciptakan pemerataan.

Pertanyaannya, siapa yang ditugaskan Presiden untuk mengeksekusi kebijakan tersebut? Sepertinya tugas itu diserahkan kepada Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Tambahan nomenklatur pada kantor kementerian koordinator itu menunjukkan agar Menteri Luhut mengawasi perkembangan investasi.

Seusai rapat terbatas, Luhut memang menjelaskan pihaknya akan mengikuti perkembangan dari setiap rencana investasi yang nilainya di atas US$1 miliar. Ia akan melakukan berbagai langkah terobosan agar jangan sampai ada proyek yang seperti yoyo, maju-mundur pelaksanaannya.

Kita tentu menunggu tindak lanjut dari upaya merealisasikan rencana investasi itu. Apalagi, dikatakan Luhut, nilai investasi yang terhambat selama ini berkisar US$50 miliar sampai US$70 miliar. Kita hanya ingin mengingatkan, the devil is in details.

Harus ada orang yang benar-benar menjadi eksekutor, dan itu tidak bisa diserahkan tanggung jawabnya kepada tingkat deputi sebab kendala yang kita hadapi selalu terletak pada tidak sikronnya kerja sama antardepartemen teknis. Belum lagi bayang-bayang ketakutan terjerat masalah hukum.

Lihat saja pengalaman divestasi PT Freeport Indonesia. Kalau Menteri BUMN tidak mengerjakan sendiri detail dari proses pembelian saham Freeport McMoran, tidak mungkin bisa selesai dengan cepat. Padahal itu hanya pembelian saham, bukan proses pembangunan industri dari nol.

Sekarang coba saja tanya pengusaha yang ingin mengembangkan investasinya di Indonesia. Berapa lama waktu yang terbuang karena ketidakjelasan sikap pemerintah dalam mengambil keputusan? Dari yang mau berinvestasi di sektor perikanan sampai kelistrikan, lebih tiga tahun tidak jelas apa sebenarnya jawaban pemerintah itu.

Padahal, mereka bukanlah pemain baru, melainkan pengusaha yang jelas rekam jejaknya. Mereka akhirnya terpaksa menjalankan bisnis yang sudah ada dan menunda investasi barunya. Kalau pemain lama saja dibuat frustrasi, bagaimana kita berharap investor baru mau masuk ke Indonesia?

Kalau Presiden mengharapkan kita fokus dalam mengejar investasi, yang dibutuhkan ialah orang-orang yang mau tangannya kotor. Tanpa itu maka Presiden akan marah-marah seperti lima tahun pertama kemarin. Sudah 16 paket kemudahan berinvestasi dikeluarkan, tetapi arus investasi bukan meningkat, tetapi justru menurun.



Berita Lainnya
  • Jokowi dan Agenda Besar

    18/7/2025 05:00

    PAK Jokowi, sapaan populer Joko Widodo, tampaknya memang selalu akrab dengan 'agenda besar'.

  • Obral Komisaris

    17/7/2025 05:00

    SANG fajar belum juga merekah sepenuhnya ketika ratusan orang memadati pelataran salah satu toko ritel di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (14/7).

  • Uni Eropa, Kami Datang...

    16/7/2025 05:00

    Bagi kita, kesepakatan itu juga bisa menjadi jembatan emas menuju kebangkitan ekonomi baru.

  • Aura Dika

    15/7/2025 05:00

    TUBUHNYA kecil, tapi berdiri gagah seperti panglima perang yang memimpin pasukan dari ujung perahu yang melaju kencang di atas sungai.

  • Gibran Tuju Papua Damai

    14/7/2025 05:00

    KESIGAPAN Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka patut diacungi dua jempol. Ia menyatakan kesiapannya untuk berkantor di Papua sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.  

  • Negosiasi Vietnam

    12/7/2025 05:00

    DIPLOMASI itu bukan cuma soal politik. Pun, diplomasi atau negosiasi dagang tidak melulu ihwal ekonomi. Diplomasi dan negosiasi juga soal sejarah, kebudayaan, dan bahkan seni.

  • Akhirnya Komisaris

    11/7/2025 05:00

    PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.

  • Tiga Musuh Bansos

    10/7/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

  • Senjata Majal Investasi

    09/7/2025 05:00

    ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.

  • Beban Prabowo

    08/7/2025 05:00

    Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

  • Senja Kala Peran Manusia

    07/7/2025 05:00

    SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.

  • Dokter Marwan

    05/7/2025 05:00

    "DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."  

  • Dilahap Korupsi

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.

  • Museum Koruptor

    03/7/2025 05:00

    “NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”

  • Deindustrialisasi Dini

    02/7/2025 05:00

    Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.

  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.