KEKUATAN lima tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo terletak pada keberhasilan membangun infrastruktur. Presiden Jokowi sejak awal kepemimpinannya memang menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur. Kalau kita ingat, gebrakan pertama yang dilakukan Presiden ialah bagaimana membuat mudik Lebaran 2015 tidak lagi terkendala oleh kemacetan parah di pantai utara Jawa.
Siapa yang mengeksekusi perintah Presiden itu? Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang bahu-membahu mengerjakan apa yang menjadi keinginan Presiden. Bahkan, bukan hanya satu tahun, tetapi sampai lima tahun pemerintahan pembangunan jalan tol menjadi fokus pekerjaan sehingga tol dari Jakarta hingga Surabaya kemudian selesai dibangun.
Kita tahu bukan hanya tol dari Jakarta hingga Surabaya yang selesai dikerjakan, tetapi juga dari Jakarta hingga Palembang. Pada akhir November ini Presiden seharusnya bisa meresmikan tol dari Bakahueni hingga Palembang sejauh 325 kilometer.
Kita pantas mengapresiasi pimpinan BUMN yang tidak mengenal kata tidak mungkin. Meski dengan perjuangan yang berat, sinergi di antara BUMN membuat sesuatu yang sepertinya mustahil itu ternyata bisa kita kerjakan. Memang karya besar itu oleh sebagian orang dipandang sebelah mata. Namun, dalam lima tahun ke depan kita akan merasakan manfaat dari terbangunnya tol yang melewati pusat-pusat industri nasional.
Apalagi kalau kita melihat apa yang dilakukan PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Pembangunan fasilitas pelabuhan yang tidak kalah dari bandar udara membuat pelayanan penyeberangan feri antarpulau menjadi lebih berkualitas. Dengan pergerakan orang dan barang yang lebih lancar, pasti ke depan perekonomian akan bisa bergerak lebih cepat.
Pembangunan infrastruktur memang tidak seperti orang memakan cabai rawit yang langsung terasa pedasnya. Kebijakan pembangunan SD inpres dan puskesmas di pertengahan 1970-an saja baru dirasakan hasilnya pertengahan 1990-an. Nobel Ekonomi 2019 diberikan kepada ilmuwan yang mengikuti secara saksama dampak dari pembangunan infrastruktur tersebut.
Apa fokus dari lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi kedua ini? Kalau kita lihat dati dua sidang kabinet yang sudah dilakukan, fokusnya pada investasi. Presiden menginginkan agar investasi bisa meningkat sehingga keunggulan komparatif maupun kompetitif yang kita miliki bisa dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ataupun menciptakan pemerataan.
Pertanyaannya, siapa yang ditugaskan Presiden untuk mengeksekusi kebijakan tersebut? Sepertinya tugas itu diserahkan kepada Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Tambahan nomenklatur pada kantor kementerian koordinator itu menunjukkan agar Menteri Luhut mengawasi perkembangan investasi.
Seusai rapat terbatas, Luhut memang menjelaskan pihaknya akan mengikuti perkembangan dari setiap rencana investasi yang nilainya di atas US$1 miliar. Ia akan melakukan berbagai langkah terobosan agar jangan sampai ada proyek yang seperti yoyo, maju-mundur pelaksanaannya.
Kita tentu menunggu tindak lanjut dari upaya merealisasikan rencana investasi itu. Apalagi, dikatakan Luhut, nilai investasi yang terhambat selama ini berkisar US$50 miliar sampai US$70 miliar. Kita hanya ingin mengingatkan, the devil is in details.
Harus ada orang yang benar-benar menjadi eksekutor, dan itu tidak bisa diserahkan tanggung jawabnya kepada tingkat deputi sebab kendala yang kita hadapi selalu terletak pada tidak sikronnya kerja sama antardepartemen teknis. Belum lagi bayang-bayang ketakutan terjerat masalah hukum.
Lihat saja pengalaman divestasi PT Freeport Indonesia. Kalau Menteri BUMN tidak mengerjakan sendiri detail dari proses pembelian saham Freeport McMoran, tidak mungkin bisa selesai dengan cepat. Padahal itu hanya pembelian saham, bukan proses pembangunan industri dari nol.
Sekarang coba saja tanya pengusaha yang ingin mengembangkan investasinya di Indonesia. Berapa lama waktu yang terbuang karena ketidakjelasan sikap pemerintah dalam mengambil keputusan? Dari yang mau berinvestasi di sektor perikanan sampai kelistrikan, lebih tiga tahun tidak jelas apa sebenarnya jawaban pemerintah itu.
Padahal, mereka bukanlah pemain baru, melainkan pengusaha yang jelas rekam jejaknya. Mereka akhirnya terpaksa menjalankan bisnis yang sudah ada dan menunda investasi barunya. Kalau pemain lama saja dibuat frustrasi, bagaimana kita berharap investor baru mau masuk ke Indonesia?
Kalau Presiden mengharapkan kita fokus dalam mengejar investasi, yang dibutuhkan ialah orang-orang yang mau tangannya kotor. Tanpa itu maka Presiden akan marah-marah seperti lima tahun pertama kemarin. Sudah 16 paket kemudahan berinvestasi dikeluarkan, tetapi arus investasi bukan meningkat, tetapi justru menurun.
