Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
MENDUDUKI jabatan publik kiranya seperti mengandung opium. Orang menjadi kecanduan dan terjadilah sirkulasi elite, dalam sarkasme, 'dia lagi, dia lagi'.
Periksalah elite pimpinan DPR atau MPR. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ialah Wakil Ketua DPR (2004-2009) hasil Pemilu 2004. Dia kemudian menjadi menteri di masa SBY (2009-2014). Dia sempat 'menganggur'. Berkat perubahan UU MD3 yang memang dibuat oleh DPR hasil Pemilu 2014 untuk memperbanyak kursi pimpinan MPR, dia menjadi Wakil Ketua MPR (2018-2019).
Sekarang Muhaimin Iskandar kembali menjadi Wakil Ketua DPR hasil Pemilu 2019. Semua itu menunjukkan bahwa PKB sebagai salah satu sumber rekrutmen elite negara kiranya 'berhenti' pada diri ketua umumnya yang bernama Muhaimin Iskandar.
Lain lagi 'cerita' dua orang elite negara Hidayat Nur Wahid dan Zulkifli Hasan yang memimpin MPR. Hidayat Nur Wahid dari PKS ialah Ketua MPR (2004-2009), hasil Pemilu 2004. Dia lalu menjadi Wakil Ketua MPR (2014-2019), hasil Pemilu 2014.
Demikianlah, sebelumnya Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid kemudian mau menjadi Wakil Ketua MPR. Memakai pengertian jenjang umumnya, bukankah dalam perkara itu dia 'turun pangkat'?
Perlu pula dicatat dia 'sempat' bertarung untuk menjadi Gubernur Jakarta (2012). Saya sebut 'sempat' karena ketika itu orang bisa ikut pilkada tanpa harus berhenti dari kedudukannya sebagai wakil rakyat.
Sekalipun Hidayat Nur Wahid 'turun' dari Ketua MPR menjadi Wakil Ketua MPR, faktanya ialah dalam kedudukan itu pun dia tidak tergantikan. Sekarang dia kembali menjadi Wakil Ketua MPR, hasil Pemilu 2019. Hal itu juga menunjukkan bahwa PKS sebagai salah satu sumber rekrutmen elite negara yang memimpin MPR kiranya 'berhenti' pada diri mantan presidennya yang bernama Hidayat Nur Wahid.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pun tidak ada urusan dengan 'turun pangkat'. Dia Ketua MPR (2014-2019), hasil Pemilu 2014, sekarang menjadi Wakil Ketua MPR, hasil Pemilu 2019.
Zulkifli yang pernah menjadi menteri di masa SBY (2009-2014) itu tentu dapat membela posisinya bahwa ada preseden yang dibuat Hidayat Nur Wahid. 'Turun pangkat' dari Ketua MPR menjadi Wakil Ketua MPR perkara biasa saja. Bukan aib, bukan perbuatan tercela, dan sah menurut undang-undang. Dapat ditambahkan barangkali mereka berpengertian bahwa di jajaran puncak pimpinan MPR tidak dikenal demosi, degradasi, atau relegasi. Di ketinggian kedudukan kepublikan itu, yang berlaku terminologi 'pimpinan', bukan masalah 'ketua' atau 'wakil ketua'. Semuanya 'pimpinan MPR'.
Dalam pengertian itu, juga bukan soal yang menjadi 'pimpinan MPR' itu ialah 'aku lagi, aku lagi', yang dengan sarkastis publik membahasakannya 'dia lagi, dia lagi'.
Fakta 'dia lagi, dia lagi' itu pun menunjukkan bahwa PAN sebagai salah satu sumber rekrutmen elite negara yang memimpin MPR 'berhenti' pada diri ketua umumnya yang bernama Zulkifli Hasan.
Sepertinya di tubuh partai-partai itu tidak ada orang lain, selain elite penentu yang juga menentukan untuk dirinya sendiri. Mereka sudah berada di atas dan mereka mempertahankan posisi di atas itu untuk dirinya, entah sampai kapan.
Bila pemimpin politik masih berurusan dengan dirinya sendiri, masih 'sibuk' menjamin kedudukan untuk dirinya sendiri lengkap dengan imbalannya, maka terbayangkanlah bahwa inilah salah satu penyebab utama kenapa sulit lahir negarawan di negara ini.
Menjadi negarawan ialah menjadi pemimpin yang sangat kaya dalam kebajikan, yang suka memberi dan membagi demi kemaslahatan bangsa dan negara. Dia telah 'melampaui' dirinya sendiri demi orang banyak yang bernama rakyat. Sudah tentu terkandung di dalamnya kemampuan generatif seorang pemimpin.
'Kutukan elite' kiranya bukan hanya karena korupsi, melainkan juga karena mereka tidak selesai dengan diri dan kebutuhannya sendiri. Mereka bertahan di puncak elite negara seakan tidak tergantikan karena merasa paling superior. Mereka pun tidak terganggu dengan sarkasme, 'dia lagi, dia lagi.'
Izinkan saya mengutip pendapat yang saya suka dan mudah-mudahan Anda pun suka. 'Bila tiap orang dapat secara sah superior terhadap orang lain, tidak seorang pun yang superior terhadap semua orang'.
PAK Jokowi, sapaan populer Joko Widodo, tampaknya memang selalu akrab dengan 'agenda besar'.
SANG fajar belum juga merekah sepenuhnya ketika ratusan orang memadati pelataran salah satu toko ritel di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (14/7).
Bagi kita, kesepakatan itu juga bisa menjadi jembatan emas menuju kebangkitan ekonomi baru.
TUBUHNYA kecil, tapi berdiri gagah seperti panglima perang yang memimpin pasukan dari ujung perahu yang melaju kencang di atas sungai.
KESIGAPAN Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka patut diacungi dua jempol. Ia menyatakan kesiapannya untuk berkantor di Papua sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
DIPLOMASI itu bukan cuma soal politik. Pun, diplomasi atau negosiasi dagang tidak melulu ihwal ekonomi. Diplomasi dan negosiasi juga soal sejarah, kebudayaan, dan bahkan seni.
PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.
ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.
Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.
"DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."
MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.
“NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”
Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.
WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved