Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MENDUDUKI jabatan publik kiranya seperti mengandung opium. Orang menjadi kecanduan dan terjadilah sirkulasi elite, dalam sarkasme, 'dia lagi, dia lagi'.
Periksalah elite pimpinan DPR atau MPR. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ialah Wakil Ketua DPR (2004-2009) hasil Pemilu 2004. Dia kemudian menjadi menteri di masa SBY (2009-2014). Dia sempat 'menganggur'. Berkat perubahan UU MD3 yang memang dibuat oleh DPR hasil Pemilu 2014 untuk memperbanyak kursi pimpinan MPR, dia menjadi Wakil Ketua MPR (2018-2019).
Sekarang Muhaimin Iskandar kembali menjadi Wakil Ketua DPR hasil Pemilu 2019. Semua itu menunjukkan bahwa PKB sebagai salah satu sumber rekrutmen elite negara kiranya 'berhenti' pada diri ketua umumnya yang bernama Muhaimin Iskandar.
Lain lagi 'cerita' dua orang elite negara Hidayat Nur Wahid dan Zulkifli Hasan yang memimpin MPR. Hidayat Nur Wahid dari PKS ialah Ketua MPR (2004-2009), hasil Pemilu 2004. Dia lalu menjadi Wakil Ketua MPR (2014-2019), hasil Pemilu 2014.
Demikianlah, sebelumnya Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid kemudian mau menjadi Wakil Ketua MPR. Memakai pengertian jenjang umumnya, bukankah dalam perkara itu dia 'turun pangkat'?
Perlu pula dicatat dia 'sempat' bertarung untuk menjadi Gubernur Jakarta (2012). Saya sebut 'sempat' karena ketika itu orang bisa ikut pilkada tanpa harus berhenti dari kedudukannya sebagai wakil rakyat.
Sekalipun Hidayat Nur Wahid 'turun' dari Ketua MPR menjadi Wakil Ketua MPR, faktanya ialah dalam kedudukan itu pun dia tidak tergantikan. Sekarang dia kembali menjadi Wakil Ketua MPR, hasil Pemilu 2019. Hal itu juga menunjukkan bahwa PKS sebagai salah satu sumber rekrutmen elite negara yang memimpin MPR kiranya 'berhenti' pada diri mantan presidennya yang bernama Hidayat Nur Wahid.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pun tidak ada urusan dengan 'turun pangkat'. Dia Ketua MPR (2014-2019), hasil Pemilu 2014, sekarang menjadi Wakil Ketua MPR, hasil Pemilu 2019.
Zulkifli yang pernah menjadi menteri di masa SBY (2009-2014) itu tentu dapat membela posisinya bahwa ada preseden yang dibuat Hidayat Nur Wahid. 'Turun pangkat' dari Ketua MPR menjadi Wakil Ketua MPR perkara biasa saja. Bukan aib, bukan perbuatan tercela, dan sah menurut undang-undang. Dapat ditambahkan barangkali mereka berpengertian bahwa di jajaran puncak pimpinan MPR tidak dikenal demosi, degradasi, atau relegasi. Di ketinggian kedudukan kepublikan itu, yang berlaku terminologi 'pimpinan', bukan masalah 'ketua' atau 'wakil ketua'. Semuanya 'pimpinan MPR'.
Dalam pengertian itu, juga bukan soal yang menjadi 'pimpinan MPR' itu ialah 'aku lagi, aku lagi', yang dengan sarkastis publik membahasakannya 'dia lagi, dia lagi'.
Fakta 'dia lagi, dia lagi' itu pun menunjukkan bahwa PAN sebagai salah satu sumber rekrutmen elite negara yang memimpin MPR 'berhenti' pada diri ketua umumnya yang bernama Zulkifli Hasan.
Sepertinya di tubuh partai-partai itu tidak ada orang lain, selain elite penentu yang juga menentukan untuk dirinya sendiri. Mereka sudah berada di atas dan mereka mempertahankan posisi di atas itu untuk dirinya, entah sampai kapan.
Bila pemimpin politik masih berurusan dengan dirinya sendiri, masih 'sibuk' menjamin kedudukan untuk dirinya sendiri lengkap dengan imbalannya, maka terbayangkanlah bahwa inilah salah satu penyebab utama kenapa sulit lahir negarawan di negara ini.
Menjadi negarawan ialah menjadi pemimpin yang sangat kaya dalam kebajikan, yang suka memberi dan membagi demi kemaslahatan bangsa dan negara. Dia telah 'melampaui' dirinya sendiri demi orang banyak yang bernama rakyat. Sudah tentu terkandung di dalamnya kemampuan generatif seorang pemimpin.
'Kutukan elite' kiranya bukan hanya karena korupsi, melainkan juga karena mereka tidak selesai dengan diri dan kebutuhannya sendiri. Mereka bertahan di puncak elite negara seakan tidak tergantikan karena merasa paling superior. Mereka pun tidak terganggu dengan sarkasme, 'dia lagi, dia lagi.'
Izinkan saya mengutip pendapat yang saya suka dan mudah-mudahan Anda pun suka. 'Bila tiap orang dapat secara sah superior terhadap orang lain, tidak seorang pun yang superior terhadap semua orang'.
SEJUMLAH tokoh besar menekankan bahwa berani bertanggung jawab ialah salah satu syarat wajib bagi seorang pemimpin.
MARHABAN ya Ramadan. Ramadan kembali mengetuk pintu di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak pernah sepenuhnya reda. Seperti sebelum-sebelumnya.
LIMA tahun lalu (21 Januari 2021), di forum Podium ini saya menulis tentang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
ADA sejumlah pertanyaan terkait dengan peristiwa bunuh diri anak SD berumur 10 tahun di Ngada, Nusa Tenggara Timur, dua pekan lalu.
DI negeri ini, yang kerap mendadak bukan cuma banjir bandang, melainkan juga kebijakan. Akibatnya sami mawon, sama-sama menyusahkan rakyat.
DUA fakta kontradiktif terkait dengan pemerintahan saat ini baru saja tersaji.
SAYA tidak habis mengerti, mengapa seorang ketua pengadilan negeri dan wakil ketuanya masih menceburkan diri dalam kubangan korupsi, padahal penghasilan mereka sudah dinaikkan
TANGIS Hector Souto pecah saat lagu Tanah Airku bergemuruh membelah Indonesia Arena.
LEDAKAN ekonomi digital yang selama ini digadang sebagai mesin pertumbuhan justru menyisakan ironi.
'Kertas Tii Mama Reti (Surat buat Mama Reti) Mama Galo Zee (Mama saya pergi dulu)
JUDI online (judol) sejatinya bukanlah sebuah permainan keberuntungan. Ia barangkali salah satu mesin penipu paling canggih yang pernah diciptakan.
PATUT dicatat sebagai rekor nasional. Bila perlu dengan tinta tebal. Hanya dalam satu hari, lima pejabat otoritas keuangan mengundurkan diri.
HUKUM dan keadilan mestinya berada dalam satu tarikan napas. Hukum dibuat untuk mewujudkan keadilan.
DI negeri ini, keadilan tak jarang tersesat di tikungan logika dan persimpangan nalar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved