Kamis 10 Oktober 2019, 05:10 WIB

Elite Negara dalam Sarkasme

Saur M Hutabarat Dewan Redaksi Media Group | podium
Elite Negara dalam Sarkasme

MI
Saur M Hutabarat Dewan Redaksi Media Group

MENDUDUKI jabatan publik kiranya seperti mengandung opium. Orang menjadi kecanduan dan terjadilah sirkulasi elite, dalam sarkasme, 'dia lagi, dia lagi'.

Periksalah elite pimpinan DPR atau MPR. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ialah Wakil Ketua DPR (2004-2009) hasil Pemilu 2004. Dia kemudian menjadi menteri di masa SBY (2009-2014). Dia sempat 'menganggur'. Berkat perubahan UU MD3 yang memang dibuat oleh DPR hasil Pemilu 2014 untuk memperbanyak kursi pimpinan MPR, dia menjadi Wakil Ketua MPR (2018-2019).

Sekarang Muhaimin Iskandar kembali menjadi Wakil Ketua DPR hasil Pemilu 2019. Semua itu menunjukkan bahwa PKB sebagai salah satu sumber rekrutmen elite negara kiranya 'berhenti' pada diri ketua umumnya yang bernama Muhaimin Iskandar.

Lain lagi 'cerita' dua orang elite negara Hidayat Nur Wahid dan Zulkifli Hasan yang memimpin MPR. Hidayat Nur Wahid dari PKS ialah Ketua MPR (2004-2009), hasil Pemilu 2004. Dia lalu menjadi Wakil Ketua MPR (2014-2019), hasil Pemilu 2014.

Demikianlah, sebelumnya Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid kemudian mau menjadi Wakil Ketua MPR. Memakai pengertian jenjang umumnya, bukankah dalam perkara itu dia 'turun pangkat'?

Perlu pula dicatat dia 'sempat' bertarung untuk menjadi Gubernur Jakarta (2012). Saya sebut 'sempat' karena ketika itu orang bisa ikut pilkada tanpa harus berhenti dari kedudukannya sebagai wakil rakyat.

Sekalipun Hidayat Nur Wahid 'turun' dari Ketua MPR menjadi Wakil Ketua MPR, faktanya ialah dalam kedudukan itu pun dia tidak tergantikan. Sekarang dia kembali menjadi Wakil Ketua MPR, hasil Pemilu 2019. Hal itu juga menunjukkan bahwa PKS sebagai salah satu sumber rekrutmen elite negara yang memimpin MPR kiranya 'berhenti' pada diri mantan presidennya yang bernama Hidayat Nur Wahid.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pun tidak ada urusan dengan 'turun pangkat'. Dia Ketua MPR (2014-2019), hasil Pemilu 2014, sekarang menjadi Wakil Ketua MPR, hasil Pemilu 2019.

Zulkifli yang pernah menjadi menteri di masa SBY (2009-2014) itu tentu dapat membela posisinya bahwa ada preseden yang dibuat Hidayat Nur Wahid. 'Turun pangkat' dari Ketua MPR menjadi Wakil Ketua MPR perkara biasa saja. Bukan aib, bukan perbuatan tercela, dan sah menurut undang-undang. Dapat ditambahkan barangkali mereka berpengertian bahwa di jajaran puncak pimpinan MPR tidak dikenal demosi, degradasi, atau relegasi. Di ketinggian kedudukan kepublikan itu, yang berlaku terminologi 'pimpinan', bukan masalah 'ketua' atau 'wakil ketua'. Semuanya 'pimpinan MPR'.

Dalam pengertian itu, juga bukan soal yang menjadi 'pimpinan MPR' itu ialah 'aku lagi, aku lagi', yang dengan sarkastis publik membahasakannya 'dia lagi, dia lagi'.

Fakta 'dia lagi, dia lagi' itu pun menunjukkan bahwa PAN sebagai salah satu sumber rekrutmen elite negara yang memimpin MPR 'berhenti' pada diri ketua umumnya yang bernama Zulkifli Hasan.

Sepertinya di tubuh partai-partai itu tidak ada orang lain, selain elite penentu yang juga menentukan untuk dirinya sendiri. Mereka sudah berada di atas dan mereka mempertahankan posisi di atas itu untuk dirinya, entah sampai kapan.

Bila pemimpin politik masih berurusan dengan dirinya sendiri, masih 'sibuk' menjamin kedudukan untuk dirinya sendiri lengkap dengan imbalannya, maka terbayangkanlah bahwa inilah salah satu penyebab utama kenapa sulit lahir negarawan di negara ini.

Menjadi negarawan ialah menjadi pemimpin yang sangat kaya dalam kebajikan, yang suka memberi dan membagi demi kemaslahatan bangsa dan negara. Dia telah 'melampaui' dirinya sendiri demi orang banyak yang bernama rakyat. Sudah tentu terkandung di dalamnya kemampuan generatif seorang pemimpin.

'Kutukan elite' kiranya bukan hanya karena korupsi, melainkan juga karena mereka tidak selesai dengan diri dan kebutuhannya sendiri. Mereka bertahan di puncak elite negara seakan tidak tergantikan karena merasa paling superior. Mereka pun tidak terganggu dengan sarkasme, 'dia lagi, dia lagi.'

Izinkan saya mengutip pendapat yang saya suka dan mudah-mudahan Anda pun suka. 'Bila tiap orang dapat secara sah superior terhadap orang lain, tidak seorang pun yang superior terhadap semua orang'.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More