Mencegah Korupsi itu Hebat

WHAT is in the name? Apa artinya sebuah nama? Itu kata Shakespeare dalam naskah drama Romeo and Juliet. Toh, mawar tetap harum meski kita sebut dengan nama lain.

Mawar, kata Umberto Eco, sudah ada sebelum namanya. Harumnya sudah semerbak sebelum kita menyebutnya mawar. Bau tak sedap sebuah bunga sudah tercium sebelum orang menamainya bunga bangkai.

Namun, kita sering keukeuh, bergeming, pada arti sebuah nama. Nama Komisi Pemberantasan Korupsi, misalnya, karena mengandung kata ‘pemberantasan’ dalam namanya, sebagian besar kita setuju dan mendukung tanpa syarat bila KPK lebih gemar memberantas daripada mencegah korupsi.

Pemberantasan korupsi sudah ada sebelum KPK ada. Pemberantasan korupsi itu ‘bernama’ kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi, pemberantasan korupsi di bawah polisi dan jaksa dianggap kurang garang.  

Kita sejak dalam pikiran membayangkan nama yang garang, yang akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Kita kemudian ‘mengganti’ nama untuk pemberantasan korupsi itu menjadi KPK. 

"Namanya juga Komisi Pemberantasan Korupsi. Kerjanya ya memberantas korupsi, menangkap koruptor," kata satu peserta diskusi kelompok terfokus tentang KPK pekan lalu. 

Saya juga salah satu peserta diskusi. Pernyataan teman peserta diskusi itu merespons pernyataan saya bahwa KPK semestinya lebih peduli pada pencegahan, bukan melulu pemberantasan.

Pemberantasan korupsi di Indonesia superhebat. Ketua lembaga tinggi negara, menteri, anggota perlemen dibui karena korupsi. Coba tunjukkan negara mana yang ketua lembaga tinggi negaranya, menterinya, dan anggota parlemennya dipenjara karena korupsi sebanyak di Indonesia. 

Tapi, kok indeks persepsi korupsi kita jalan di tempat, tak naik pangkat? Itu artinya keberadaan pemberantasan korupsi sama saja sejak dulu baik nama pelakunya kepolisian, kejaksaan ataupun KPK. Lalu, apa artinya nama KPK?

Indeks persepsi korupsi terkait pelayanan publik yang transparan dan bebas pungli. Itu artinya indeks persepsi korupsi lebih berhubungan dengan pencegahan melalui sistem. Negara-negara yang indeks korupsinya tinggi ternyata punya sistem pencegahan korupsi yang jitu. Kehebatan pemberantasan korupsi ternyata dilihat dari kehebatan pencegahannya.

Mencegah korupsi menyelamatkan duit negara lebih banyak. Menangkap koruptor menyelamatkan lebih sedikit uang negara. Bisa saja koruptor sudah memakai uang yang dikorupsinya atau menaruhnya di luar negeri. Ini kehebatan lain pencegahan korupsi.

"Itu bukan tugas KPK," kata teman peserta diskusi tadi. Apa iya?  Bukankah undang-undang mengamanatkan KPK juga bekerja mencegah selain memberantas korupsi. KPK bisa membangun sistem pencegahan. Itu lo seperti yang dilakukan kejaksaan lewat Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat/Daerah (TP4P, TP4D).

Apa perlu kita ubah namanya jadi Komisi Pencegahan Korupsi atau Komisi Antikorupsi? Tak perlu karena apa artinya sebuah nama. Yang perlu diperbaiki adalah keberadaan pemberantasan dan pencegahan korupsi melalui undang-undang.

DPR berinisiatif merevisi UU KPK. Akan ada dewan pengawas. Kerjanya mengawasi KPK. Untuk apa lembaga independen diawasi? KPK punya kekuasaan menyelidik dan menyidik, seperti kepolisian dan kejaksaan. Karena itu, MK mengategorikan KPK sebagai eksekutif. Kekuasaan eksekutif harus diawasi demi mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Dewan pengawas bertugas juga memberi izin bila KPK hendak menyadap pembicaraan telepon untuk kepentingan penyelidikan. Izin penyadapan datang dari dewan pengawas sebagai institusi di dalam KPK sebagai jalan tengah setelah ide izin dari institusi luar ditolak.

KPK kelak punya kewenangan menerbitkan Surat perintah penghentian penyidikan (SP3). SP3 KPK menjamin hak asasi manusia dan kepastian hukum. Tak boleh lagi ada orang yang kelamaan menyandang status tersangka seperti RJ Lino atau membawa status tersangka ke liang lahat, seperti Siti Fajriah, gara-gara KPK tak punya SP3.

Kita berharap Undang Undang KPK, juga komisioner KPK yang baru terpilih, kelak semakin peduli pada pencegahan karena mencegah korupsi itu hebat.