Toleransi Supertinggi

SUATU hari satu keluarga kristiani pindah ke satu permukiman di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepala keluarga memohon ketua RT memberi izin bila suatu ketika rumahnya mendapat giliran menjadi tempat kebaktian. Hampir semua penduduk di RT tersebut muslim. Ketua RT enteng mengizinkannya. Warga tak protes. Pak RT malah sering meminjam kursi-kursi kebaktian untuk kegiatan RT seperti rapat warga. Begitu cerita ibu saya yang tinggal di sana kepada saya.

Pengurus Masjid Darussalam, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pekan lalu malah mengizinkan halaman masjid dijadikan tempat kebaktian tutup peti satu warga kristiani yang wafat. 'Toleransi Super Tinggi', tulis Jefferson Goeltom. Goeltom mengunggah foto dan komentarnya di media sosial dan segera saja viral. Media arus utama ramai-ramai memberitakannya.

Goeltom betul ketika menggambarkan peristiwa di halaman Masjid Darussalam sebagai toleransi supertinggi. Kejadian di Tanjung Priok kiranya bisa pula dibayangkan sebagai toleransi supertinggi. Di tengah intoleransi belakangan yang juga supertinggi, cocok belaka bila kedua peristiwa tersebut diberi cap toleransi supertinggi.

Intoleransi supertinggi terjadi di Riau, Minggu (25/8). Aparat membubarkan kebaktian di rumah pendeta. Alasannya, rumah tinggal pendeta bukan rumah ibadah. Padahal, mereka terpaksa beribadah berpindah-pindah karena gereja mereka disegel aparat dengan alasan pembangunannya menyalahi aturan.

Peristiwa superintoleransi seperti itu terlalu sering terjadi di negara yang Berketuhanan Maha Esa ini. Setara Institute mencatat dalam 10 tahun terakhir terjadi 119 kasus gangguan beribadah kepada umat kristiani.

Keberadaan gereja ditolak antara lain karena jemaatnya sedikit. Kebanyakan jemaat bukan warga sekitar, melainkan dari kawasan lain. Mereka yang tak paham mungkin berpikiran untuk apa membangun gereja. Beribadah di gereja lain saja.

Kristen ialah agama dengan sekte terbanyak. Jumlahnya mencapai 2.500 lebih. Setiap sekte punya gereja sendiri-sendiri. Jemaat mesti beribadah di gereja sekte mereka, tidak boleh di gereja sekte lain. Wajar belaka bila banyak gereja memiliki nama berbeda-beda sesuai sektenya dengan jemaat yang kadang cuma segelintir dan datang dari tempat jauh.

Ceritanya berbeda dengan Islam. Muslim boleh beribadah di masjid mana pun. Orang Muhammadiyah boleh salat di masjid NU. Orang NU tidak dilarang salat di Masjid Muhammadiyah.

Salat di rumah atau di lapangan tak mengapa. Salat di gereja tak apa-apa. Muslim di Washington biasa salat Idul Fitri di satu gereja di ibu kota Amerika itu. Budayawan Ahmad Tohari yang terkenal dengan novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk pernah salat di gereja di Cilacap, Jawa Tengah, dan fotonya viral di media sosial. Saya pun pernah salat Subuh di satu gereja di Surabaya, Jawa Timur. "Di mana kau salat di situ kau membangun masjid."

Pengajian lazim diselenggarakan di rumah-rumah, tak harus di masjid. Apa bedanya pengajian dan kebaktian yang dibikin di rumah-rumah? Bukankah isinya sama-sama doa? Pula, bukankah pengajian dan kebaktian sama-sama ibadah? Lalu, mengapa yang satu dibiarkan dan yang lain diperkarakan?

Melihat contoh di permukiman di Tanjung Priok, di Masjid Darussalam, di gereja di Cilacap dan Surabaya, kiranya bisa kita simpulkan bahwa sesungguhnya masyarakat kita punya rasa toleransi beragama supertinggi. Jangan-jangan yang menggerakkan masyarakat atau aparat melakoni intoleransi supertinggi justru aturan, fatwa, atau kelompok-kelompok tertentu yang intoleran?