Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
BAGI yang pergi umumnya punya hasrat tak terperi untuk kembali. Itu sebabnya, bagi orang rantau, pulang ialah sebuah kerinduan yang tak tertahankan. Soalnya ialah ada yang pergi tapi sulit kembali karena tabiatnya sendiri.
Pulang, itulah fokus obrolan kami dengan beberapa kawan, Jumat malam lalu. Kami berbincang di sebuah kedai kopi di pojok jalan Jakarta yang terbuka dan tingkat polusi udara amat berbahaya. Namun, kami tak bermasker seperti anjuran seorang peneliti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang saya dengar di radio. Apa enaknya berbincang dengan mulut bertirai?
Mestinya di era ini tak ada warga negara yang tak bisa pulang-kembali, kata kawan saya. Namun, virus yang 'mereka' bawa, juga berbahaya. 'Mereka' itu, puluhan bahkan mungkin ratusan orang Indonesia, keluarga gerombolan Negara Islam Irak dan Suriah (IS), terutama di Al-Hawl, Suriah. Mereka, terutama ibu-ibu dan anak-anak, hidup di mandala berbahaya. Bukan surga seperti harapan mereka. Kini mereka rindu Indonesia.
Ada yang bersetuju dan sebaliknya menerima mereka. Yang pro, beralasan demi kemanusiaan. Dua tahun lalu toh pemerintah Indonesia menerima belasan bekas anggota IS. Yang kontra, karena mereka berbahaya. Mereka menghujat Indonesia negeri thoghut. Terlebih dari banyak survei radikalisme di negeri kita kian meluas.
Ada pandangan lain, biarlah mereka diadili terlebih dahulu dengan sistem hukum yang berlaku di Irak dan Suriah. Laporan Amnesty International, misalnya, penyiksaan kerap terjadi terhadap mereka sebagai orang rantau. Tegakah kita?
Eropa, misalnya, seperti Jerman, Inggris, Prancis, dan Belanda, menerapkan kebijakan tegas. Tak ada tempat bagi mereka yang pernah bergabung dengan gerombolan IS. Mereka tak bisa kembali ke negerinya. Kalaupun menerima, syaratnya amat ketat.
Di masa silam, kita juga punya sejarah pahit tentang saudara sebangsa yang tak bisa pulang. Mereka para eksil, yang tak bisa pulang karena pergolakan politik 1965. Terutama mereka yang berada di beberapa negara Eropa. Banyak pula yang tetap ingin mengembuskan napas terakhir di Tanah Airnya semula: Indonesia.
Padahal, kepergian mereka banyak tak berkait dengan perihal politik. Misalnya, tugas belajar atau tugas negara. Kita bisa membayangkan kepedihan mereka. Bertahun-tahun tanpa kewarganegaraan, walau akhirnya dengan terpaksa menjadi warga negara tertentu. Mereka baru bisa pulang setelah Soeharto tumbang.
Di masa Uni Soviet ketika komunisme berkuasa, tak sedikit yang tak bisa kembali. Pujangga besar Alexander Isayevich Solzhenitsyn, yang tak henti mengkritik pemerintahan totaliter, pernah 'menikmati' penjara Gulag. Pemenang Hadiah Nobel Sastra 1970 ini diasingkan karena karya-karyanya yang tajam mengkritik pemerintahan, seperti buku Kepulauan Gulag (1974). Ia musuh Stalin di garis depan meski terus diburu polisi rahasia.
Kepulangannya pada 1994 disambut sebagai pahlawan. Ia pulang ke negerinya setelah komunisme bangkrut dan Uni Soviet bermekaran menjadi banyak negara. Pemimpin Uni Soviet terakhir, Mikhail Gorbachev, memuji, Solzhenitsyn ikut mengubah pandangan jutaan orang lewat tulisan-tulisannya tentang rezim yang lalim. Pujangga ini berjuang sampai akhir dan membuahkan demokrasi Rusia.
Presiden Rusia Vladimir Putin pun menganugerahi Solzhenitsyn Bintang Negara. Penghargaan tertinggi Rusia bagi warganya yang penuh pengabdian kepada tanah airnya. Pujanggga itu wafat pada pada 2008 di usia 89 tahun.
"Lalu, bagaimana pentolan FPI, Muhammad Rizieq Shihab, yang ingin kembali?"
Di negeri demokrasi semua warga negara berhak untuk kembali. Tanah Air mestinya harus menjadi rumahnya yang paling nyaman, kecuali ia punya persoalaan karena tabiatnya sendiri. "Datang tak berjemput, pulang tak berhantar." Mungkin peribahasa ini tepat dan wajar?
PAK Jokowi, sapaan populer Joko Widodo, tampaknya memang selalu akrab dengan 'agenda besar'.
SANG fajar belum juga merekah sepenuhnya ketika ratusan orang memadati pelataran salah satu toko ritel di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (14/7).
Bagi kita, kesepakatan itu juga bisa menjadi jembatan emas menuju kebangkitan ekonomi baru.
TUBUHNYA kecil, tapi berdiri gagah seperti panglima perang yang memimpin pasukan dari ujung perahu yang melaju kencang di atas sungai.
KESIGAPAN Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka patut diacungi dua jempol. Ia menyatakan kesiapannya untuk berkantor di Papua sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
DIPLOMASI itu bukan cuma soal politik. Pun, diplomasi atau negosiasi dagang tidak melulu ihwal ekonomi. Diplomasi dan negosiasi juga soal sejarah, kebudayaan, dan bahkan seni.
PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.
ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.
Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.
"DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."
MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.
“NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”
Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.
WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved