Prasangka

BEGITU pentingnya persoalan ekspor sampai-sampai Presiden Joko Widodo melontarkan gagasan untuk membentuk Kementerian Ekspor. Hanya,kalau dipikir lebih dalam, siapa sebenarnya yang berperan terhadap peningkatan ekspor? Apakah birokrasi bisa menggenjot ekspor ataukah itu pekerjaan para pengusaha?
 
Kita pasti sepakat, yang menentukan sebuah negara bisa menggenjot ekspor ialah pengusaha. Merekalah yang tahu apa peluang pasar yang ada. Dari sana mereka memikirkan bagaimana menghasilkan produk yang bisa diekspor dan bagaimana cara memenangi persaingan di pasar global.
 
Kata kunci untuk memenangi persaingan di pasar global terletak kepada kemampuan untuk menciptakan efisiensi agar bisa menghasilkan produk kompetitif dengan kualitas bagus. Tanpa dua hal itu, keinginan untuk meningkatkan ekspor hanyalah sebuah utopia.
 
Di mana lalu tugas pemerintah? Tugas pemerintah ialah membantu pengusaha memperlancar proses produksi. Bagaimana membuat pengusaha tidak kerepotan mengurusi izin produksi maupun izin ekspor. Pemerintah mau berdiri paling depan kalau ada hambatan perdagangan di pasar global.
 
Lihat bagaimana cara Presiden AS Donald Trump membela kepentingan para pengusahanya. Walaupun tidak umum dilakukan, tetapi ia kenakan tarif bea masuk yang tinggi kepada negara-negara yang membuat negaranya babak belur dalam urusan perdagangan. Ia paksa mitra dagangnya membuka pasar bagi produk-produk asal AS.
 
Di sinilah persoalan sering kali muncul. Pejabat kita cenderung bersikap seperti pengusaha, daripada menjadi birokrat. Sayangnya, mereka bukan orang yang paham persoalan teknis baik untuk produksi maupun ekspor, tetapi kemudian membuat peraturan mengenai kedua hal itu.
 
Tidak usah heran apabila peraturan yang ada sering kali tidak sejalan dengan tujuan besar yang diharapkan negara. Padahal semua negara berlomba untuk meningkatkan ekspor agar mendapatkan devisa. Kita memerlukan devisa karena banyak kebutuhan masyarakat yang masih harus diimpor. Tetapi, peraturan yang kita keluarkan cenderung menghambat ekspor.
   
Pengusaha Garibaldi Thohir berpandangan, pengusaha Indonesia sebenarnya piawai menangkap peluang pasar. Kalau pemerintah memberi keleluasaan kepada pengusaha untuk meningkatkan ekspor, pasti mereka bisa menjalankannya. Namun, syaratnya, pemerintah boleh melepas kepalanya, tetapi tetap memegang ekornya.
   
Boy Thohir berpandangan, cukup tiga hal yang menjadi perhatian pemerintah dalam mengatur para pengusaha agar tidak berbuat macam-macam. Pertama, menerapkan pajak yang memungkinkan negara mendapatkan penerimaan yang cukup untuk belanja negara. Kedua, mengawasi masalah lingkungan agar alam ini tidak rusak karena kegiatan usaha. Ketiga, memaksa pengusaha menerapkan tanggung jawab sosial dari perusahaannya atau CSR agar mereka peduli kepada masyarakat yang tinggal di dekat perusahaan.
 
Sekarang pemerintah cenderung ingin menghitung uang yang ada di dompet pengusaha. Ketika dompetnya terlihat tebal, pemerintah merasa pengusaha terlalu banyak mendapatkan untung. Agar keuntungannya tidak terlalu banyak, lalu dibuatlah aturan-aturan yang tidak umum berlaku di dunia bisnis sehingga akhirnya pengusaha takut menanamkan modal di Indonesia.
   
Kalau pemerintah ingin membuat pengusaha tidak terlalu banyak untung, seharusnya naikkan saja tarif pajaknya. Bagi pengusaha tidak masalah pajak tinggi sepanjang itu pasti dan tidak berubah-ubah karena dengan itu pengusaha bisa berhitung.
   
Sekarang ketika pemerintah takut pengusaha untung dan membuat peraturan yang aneh-aneh justru membuat pengusaha enggan berbisnis di Indonesia. Ketika tidak banyak pengusaha berinvestasi, tidak banyak inovasi yang dikembangkan. Tanpa inovasi yang mencukupi, jangan harap kita bisa berbicara di pasar global dan mampu meningkatkan ekspor.
   
Tidak bosan kita sampaikan, begitu banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong ekspor. Tetapi, karena aturan tidak jelas dan tidak fokus kepada industri yang diunggulkan, akhirnya semua tidak menjadi apa-apa. Ekspor kita setiap tahun tidak pernah bisa lebih dari US$200 miliar.
   
Bandingkan dengan Vietnam, yang dari Samsung saja bisa mendapatkan ekspor US$100 miliar. Thailand dari dua andalannya, otomotif dan pariwisata masing-masing bisa menyumbang devisa US$50 miliar. Tidak usah heran apabila ekspor kita tidak ada apa-apanya dibandingkan Thailand dan bahkan mulai ditinggalkan Vietnam.
   
Sengaja kita angkat lagi urusan ekspor ini karena tidak masuk akal kita kalah dibandingkan negara-negara di kawasan ini. Produk yang bisa kita kembangkan begitu banyak dan bodoh sekali kalau kita tidak mampu memanfaatkannya. Sekarang tinggal kemauan kita untuk berubah dan memberi ruang yang lebih leluasa kepada para pengusaha untuk berbuat. Kalau tidak Presiden pasti akan kesal lagi melihat ekspor kita yang tidak bergerak.