Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
MAHKAMAH Agung memberi 'pelajaran' amat berharga kepada lembaga superbodi KPK. MA memutus bebas Syafruddin A Temenggung dalam perkara penerbitan surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).
Alasan MA ialah perbuatan Syafruddin Temenggung dalam kedudukannya sebagai Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) bukan merupakan perbuatan pidana.
Putusan MA itu sangat mendasar dalam hukum. Kamar KPK kamar pidana (khusus). MA putuskan KPK masuk kamar perkara yang bukan kamarnya.
Patut diduga demi gengsi dan wibawa dirinya, KPK bakal menolak putusan MA itu. Barangkali KPK mencoba membawanya kembali ke MA lewat pintu peninjauan kembali (PK). Saya berharap dugaan saya salah, karena gengsi, wibawa, harga diri yang terlalu melambung, itu dapat membuat diri buta akan kelemahan dan kekurangan diri sendiri.
KPK itu superbodi yang dipuja publik sehingga disadari atau tidak dalam dirinya bersarang psikologi kekuasaan, yakni semacam atau sejenis 'King can do no wrong'.
Tidak diperkenankannya KPK menerbitkan SP3 membuat dirinya menjadi lembaga malaikat yang diasumsikan tidak dapat berbuat salah. Hebatnya persepsi publik dan pengakuan publik atas keperkasaan KPK membuat pengadilan nyaris tidak berani mematahkan dalil-dalil KPK. Korupsi begitu dahsyat, mematahkan KPK di pengadilan samalah mengundang tafsir hakim tidak propemberantasan korupsi. Di sisi lain, tidak sedikit hakim ditangkap KPK gara-gara 'ada udang di balik batu', ada uang di balik putusan.
Faktanya ialah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Temenggung divonis 13 tahun penjara, di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dia dihukum 15 tahun penjara. Tampaklah betapa dua pengadilan itu 'sejalan' dengan KPK, bahkan dalam banding hukuman Temenggung diperberat 2 tahun. Dalam kasasi, MA menggugurkan semua vonis itu, memutus bebas Temenggung.
Di zaman hakim agung Artidjo Alkostar kiranya putusan MA pun bakal sejalan linear bertambah panjang. Hukuman Temenggung mungkin diperberat lagi menjadi 18 tahun penjara. Ketika perkara korupsi hasil jeratan hukum KPK masuk ke kamar Artidjo, yaitu Ketua Muda Kamar Pidana Mahkamah Agung Indonesia, dia tidak bakal melihat KPK salah kamar.
Ketua Majelis Hakim Salman Luthan dengan 2 anggota majelis, yakni Syamsul Rakan Chaniago dan Mohamad Askin, punya 'mata' berbeda dengan Artidjo. Mereka menyatakan terdakwa terbukti sebagaimana didakwakan kepadanya. Akan tetapi, perbuatan Temenggung sebagai Kepala BPPN menerbitkan surat keterangan lunas BLBI terhadap BDNI itu bukan suatu tindak pidana.
BLBI ialah kebijakan yang diambil negara dalam krisis ekonomi. BPPN dibentuk sebagai instrumen negara untuk mengatasi krisis. Terbitnya surat keterangan lunas merupakan salah satu jalan keluar yang kiranya harus dilihat dengan 'mata' ketika itu.
KPK punya kecenderungan memakai 'mata hari ini' untuk melihat 'hari kemarin', termasuk dalam melihat 'hari kemarin yang dalam krisis'. Tatkala penggunaan hukum bisnis di hari kemarin yang dalam krisis itu dilihat dengan mata hukum pidana 'hari ini', sebetulnya terjadi semacam anakronisme.
Anakronisme bisa bikin orang salah kamar. Tidak terkecuali KPK. Putusan MA tidak hanya membebaskan Syafruddin A Temenggung, tetapi juga membebaskan kita dari jeratan anakronisme BLBI.
Hemat saya, kiranya KPK yang superbodi itu perlu juga menjadi superbijak. Jangan dalam kewenangan superior yang dimilikinya malah berjiwa mentang-mentang.
Suatu hari saya salah masuk kamar toilet perempuan, dan saya berterima kasih karena ada yang mengingatkan kekeliruan saya. Dalam perkara Temenggung KPK salah kamar, mari berterima kasih kepada MA yang menyatakan KPK salah kamar. Terima kasih, putusan itu pelajaran bagus untuk KPK.
KESIGAPAN Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka patut diacungi dua jempol. Ia menyatakan kesiapannya untuk berkantor di Papua sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
DIPLOMASI itu bukan cuma soal politik. Pun, diplomasi atau negosiasi dagang tidak melulu ihwal ekonomi. Diplomasi dan negosiasi juga soal sejarah, kebudayaan, dan bahkan seni.
PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.
ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.
Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.
"DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."
MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.
“NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”
Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.
WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.
VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.
SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.
ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.
HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved