Memaksimalkan Masela

SUDAH sekitar 15 tahun lapangan minyak dan gas abadi di Perairan Maluku diketahui mempunyai cadangan gas yang besar. Namun, kita tidak kunjung sepakat bagaimana mengangkat sumber daya alam itu dari dalam perut Bumi. Sudah hampir ditetapkan untuk diolah di lepas pantai, berubah lagi minta untuk diolah di daratan.

Pihak operator Shell dan Inpex pun ikut dibuat frustrasi. Perubahan tempat pengolahan membuat rencana pengembangan (plan of development POD) pun otomatis harus dirombak lagi dari awal. Otomatis semua perhitungan mulai dari rancang bangun, pembiayaan, hingga rencana produksinya pun harus diubah agar proyek tetap feasible.

Tarik ulur pun terpaksa dilakukan karena waktu terus berjalan. Pihak kontraktor meminta perpanjangan waktu kontrak karena waktu memulai pekerjaan hingga produksi pun menjadi ikut mundur jauh ke belakang.

Pemerintah menyadari bahwa pihaknya harus bersikap terbuka. Apalagi nilai investasi yang diperlukan sangat luar biasa besarnya, lebih dari US$18,5 miliar atau hampir Rp265 triliun. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menyebutnya sebagai investasi terbesar yang pernah dilakukan di Indonesia sejak kita merdeka.

Belum lagi teknologi yang dikembangkan tergolong rumit karena pengeboran dilakukan di laut lepas dengan kedalaman sekitar 600 m di bawah permukaan laut. Pipa yang harus dipasang dari lapangan minyak Abadi ke daratan mencapai 170 km karena harus melewati palung laut yang dalamnya 1.600 m.

Tidak heran apabila semua pihak merasa lega ketika Satuan Kerja Khusus Migas menandatangani head of agreement bersama Inpex di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri G-20 di Karuizawa, Jepang. Mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda tidak henti-hentinya menyampaikan rasa terima atas nama rakyat Jepang kepada Menteri Jonan karena proyek yang begitu lama sudah direncanakan akhirnya bisa direalisasikan.

Pekerjaan rumah selanjutnya, pihak Inpex dan Shell Selasa kemarin menyampaikan POD revisi kepada SKK Migas. Dalam waktu sepekan ini SKK Migas dan Direktorat Jenderal Migas akan mengkaji permohonan agar penyerahan POD resmi bisa dilakukan di hadapan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Shinzo Abe di tengah Pertemuan Tingkat Tinggi G-20 di Osaka pada 27 Juni yang akan datang.

Mengapa proyek Blok Masela perlu segera dijalankan? Menteri Jonan mengatakan, proyek dengan investasi terbesar ini akan memberikan sinyal yang positif bagi masuknya investasi ke Indonesia, bukan hanya untuk eksplorasi migas, tetapi juga investasi lainnya.

Indonesia berkepentingan agar Blok Masela segera berproduksi karena semakin tingginya kebutuhan energi untuk pembangunan. Ketiga, pembangunan kilang liquified natural gas di Maluku akan menjadi pendorong pembangunan di Indonesia Timur.

Banyak manfaat yang bisa didapatkan ketika proyek ini mulai dikerjakan 2021 yang akan datang. PT Pertamina sudah mendapat tawaran untuk sejak awal menjadi pemilik dari Blok Masela.

Perusahaan Listrik Negara sudah  merencanakan penggunaan gasnya untuk menggantikan solar sebagai bahan bakar pembangkit listrik yang sekarang mencapai 2,6 juta ton per tahun. Perusahaan rekayasa industri nasional bisa ikut terlibat dalam proyek pembangunan karena pemerintah menetapkan tingkat kandungan dalam negeri.

Sekarang yang perlu dipikirkan bagaimana membuat proyek ini memberikan manfaat yang paling maksimal kepada bangsa ini. Kebiasaan untuk mengambil untung bagi diri sendiri harus dibuang jauh-jauh.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan, pihaknya sudah sepakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menggunakan lahan milik negara bagi kebutuhan kawasan pengembangan proyek. Ini akan mengurangi potensi munculnya spekulan tanah yang sering membuat biaya menjadi membengkak.

Hal lain yang harus menjadi pemikiran bersama, eksploitasi Blok Masela bukan akhir dari pekerjaan untuk menyediakan kebutuhan energi bagi pembangunan.

Bersamaan dengan proses produksi, tetap harus dilakukan eksplorasi agar produksi minyak tidak terus menurun. Apalagi kita membutuhkan eksplorasi baru di 74 cekungan minyak yang selama ini belum tergarap.

Pemahaman ini harus juga ada pada pejabat di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selama ini proses eksplorasi banyak terhambat karena izin penyewaan rig yang panjang. Pengalaman Saka Energi misalnya, mereka membutuhkan waktu sampai 2 tahun untuk bisa membawa masuk penyewaan rig dari luar negeri karena dianggap barang impor yang harus dibayar bea masuknya.

Hal Inilah yang membuat produksi migas kita cenderung menurun. Orang enggan untuk berinvestasi di Indonesia karena panjangnya birokrasi. Padahal ketika produksi menurun dan impor migas meningkat yang paling dipusingkan adalah Kementerian Keuangan sendiri karena neraca transaksi berjalan mengalami defisit.

Kita tentu sangat berharap dimulainya tahapan produksi Blok Masela menjadi momentum baru meningkatnya kegiatan bisnis di Indonesia. Apalagi kita sudah di masa akhir dari semua rangkaian tahapan Pemilihan Umum 2019. Kita harus bergegas untuk mempercepat pembangunan di segala sektor.

Kita harus sadar bahwa negara ini merupakan salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Kita sekarang menjadi negara dengan produk domestik bruto di atas US$ 1 triliun. Ukuran negara besar itu proyek yang digarapnya pun harus besar. Kita sedang memulai proyek besar itu di Blok Masela.