Martir

MARI kita rundukkan kepala sedalam-dalamnya bagi para martir demokrasi. Mereka yang gugur dan menderita sakit sebagai baris terdepan pesta demokrasi paling menyita energi, Pemilu 2019 ini. Mereka wafat menjalankan tugas yang tak ringan.

Mereka yang bekerja seusai subuh yang satu hingga pascasubuh berikutnya. Itu semua karena satu hal: tanggung jawab. Merekalah penentu sukses dan gagalnya perhelatan besar hajat politik nasional lima tahunan itu.

Para martir itu, ratusan orang  yang wafat dan sakit ialah bagian dari penyelenggara pemilu di garda paling depan. Merekalah tenaga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Selain kelompok ini yang menjadi korban, juga ada tenaga panitia pengawas (panwas) dan perlindungan masyarakat (linmas). Hingga sepekan sejak hari pencoblosan, 225 orang anggota KPPS wafat. Selain itu, sebanyak 1.470 anggota KPPS dilaporkan sakit.

Jangan bandingkan jumlah mereka yang gugur dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang ada, 810.329 buah. Jangan pula bandingkan dengan seluruh anggota KPPS yang berjumlah 5,6 juta orang. Tentu persentasenya kecil.

Namun, sebuah pesta demokrasi dengan korban jiwa lebih dari 100 orang penyelenggara karena tinggginya beban, sungguh ironis. Inilah pesta demokrasi yang membunuh penyelenggara pestanya sendiri.
Tragedi pesta demokrasi setidaknya menyadarkan dua hal. Pertama, pemilu  lima surat suara di negara yang luas dan tak semuanya mudah dijangkau, mesti dievaluasi.

Bisa juga pemilu legislatif dipisah lagi dari pemilu presiden, atau pemilu legislatif daerah (DPRD kabupaten/kota dan DPRD provinsi) digabung jadi satu penyelenggaraan dan pemilu presiden digabung dengan anggota (DPR RI dan DPD RI).

Kedua, di tengah 'perang opini' yang sengit, hoaks yang merajalela, bahkan hasutan dan provokasi yang semena-mena (menolak hasil pemilu jika Jokowi-Ma’ruf Amin) menang, bisa jadi teror buat kita semua. Ingatlah para martir demokrasi itu. Mestinya para politikus malu dengan para martir itu.

Ingatlah, mereka menyabung nyawa demi suksesnya sebuah pesta demokrasi, demi para puan dan tuan anggota dewan duduk di kursinya masing-masing. Demi tuan presiden dan wakilnya duduk di singgasana.

Kita bayangkan tanpa mereka, penjaga TPS, seperti apa wajah pemilu kita? Tuduhan pemilu curang yang digemakan berulang-ulang memang ditujukan pada penyelenggara (KPU dan Bawaslu).

Ada opini yang dibangun jika pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin menang pasti curang. Bahkan, Prabowo dengan dasar hitung cepat versi internal yang tempatnya disembunyikan sedikitnya telah empat kali melakukan deklarasi kemenangan.

Mereka menegasi beberapa lembaga survei yang angkanya lebih tinggi Jokowi. Namun, syukuran kemenangan di Taman Mini Indonesia Indah tak boleh direkam. Terasa ganjil memang.

Ini memang pemilu dengan perang klaim penuh paradoks paling tinggi sepanjang reformasi. Rasa empati dan duka mendalam pada para korban mestinya bisa menghentikan saling serang dan tuduhan pemilu curang dengan bukti yang minim.

Pemilu mestinya mengakhiri sebuah perbedaan. Dalam pemilu, calon yang baru diseleksi dan yang masih menjabat dievaluasi. Itu esensi sebuah pemilu.

Alangkah banal hati kita ketika duka keluarga para martir belum hilang, tapi tuduhan curang digemakan berulang-ulang. Dengan banyak saksi di TPS dan sistem penghitungan yang terbuka di KPU, kecurangan sesungguhnya sangat mudah diketahui. Nyatanya KPU juga kerap mengoreksi diri sendiri, yakni menunjukkan beberapa kali salah input data secara terbuka. Kalau berhasrat culas, kenapa justru dibuka kepada publik?

Jika pascapemilu para elite dan pendukungnya terus memperpanjang perseteruan, ini artinya kita tengah membunuh demokrasi itu sendiri. Kita pun kehilangan dua hal penting sekaligus: demokrasi dan penyelenggara pesta demokrasi itu sendiri. Kepandiran memang jadi racun paling mematikan.