Amien Rais Lagi

DI mana kita harus memberi tempat kepada seorang Amien Rais? Sosok yang punya jasa penting bagi bertumbuhnya reformasi, tapi ia juga yang  berupaya meruntuhkannya.

"Dia (Amien Rais) sepenuhnya sudah jadi masa silam. Dia sudah selesai. Tak usah didengar." Teman saya, wartawan senior, menjawabnya.

Saya merenung sejenak. Ada rasa sayang tokoh ini jadi melisut muruahnya. Kata-katanya tak lagi punya vibrasi yang jadi motivasi dan inspirasi, tapi justru menjadi kecemasan.

Pernyataan Amien yang terbaru, ia hendak menggerakkan people power jika hasil pemilu dinilai curang. Ketua Dewan Pertimbangan PAN itu ogah melaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga terhormat dan beradab.

Padahal, undang-undang mengamanatkan jika ada sengketa pemilu, dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Ada kehendak 'makar' pada konstitusi. Lembaga yang ia perjuangkan saat ia memimpin MPR.

Amien menyampaikan hal itu saat Apel Siaga 313 di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Ahad silam. Aksi diikuti beberapa organisasi seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Umat Islam. Amien menjabat Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sementara FPI mengikuti ijtima ulama yang merekomendasikan Prabowo menjadi calon presiden pada Pilpres 2019.

Namun, Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menentang hasrat Amien. "PAN tidak akan ikut people power. PAN tidak tertarik dan tidak akan ikut people power. Ancaman itu sangat berbahaya dan tidak bertanggung jawab," kata Bara kepada wartawan, kemarin. PAN akan tetap membawa ke MK jika ada indikasi kecurangan.

Bara menegaskan masih percaya kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Ia menilai KPU telah bekerja keras untuk memastikan semua tahapan pemilu berlangsung fair dan transparan.

Memang kerja raksasa menyelenggarakan pemilu yang melibatkan jutaan orang dengan anggaran Rp24,8 triliun (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019) pastilah tak luput dari kekurangan. Akan tetapi, selama ini KPU dinilai cepat merespons ketika sebuah masalah muncul. Misalnya soal daftar pemilih tetap bermasalah. Jadi, tak selayaknya KPU terus dideligitimasi dengan aneka tuduhan.

Di era digital ketika transparasi menjadi keharusan, sesungguhnya kini sulit kecurangan pemilu secara masif, terorganisasi, dan terstruktur dilakukan. Terlebih selain KPU ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ada tingkat-tingkat pengawasan. Di luar itu, ada saksi dari tiap-tiap partai di setiap TPS. Juga ada pemantau internasional yang akan terus memonitor.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menilai seharusnya semua pihak menyelesaikan persoalan pemilu melalui lembaga negara yang sah. Ia meminta semua pihak membangun tradisi bernegara yang sehat. Seharusnya permasalahan terkait dengan Pemilu 2019 nantinya diselesaikan lewat mekanisme yang benar.

MK ialah forum beradab. Sudah seharusnya kita memindahkan persengketaan politik yang terjadi dari jalanan ke ruangan sidang. Inilah cara mengelola negara yang makin lama makin harus melembaga dan terhormat. Amien justru ingin terus di jalanan. Ia masih merasa hidup di zaman Orde Baru yang otoriter.

"Penyelenggara pemilu itu KPU, Bawaslu, plus DKPP. Dia kan harus netral, tapi kadang-kadang dipersepsi tidak netral, berpihak sini, berpihak sana. Nanti kalau makin dituduh, beneran nanti dia berpihak, sekalian gitu. Mereka sudah berusaha kerja mati-matian, tapi terus saja dituduh. Kita kan tidak bisa kontrol, petugasnya ada ratusan ribu petugas, sampai tingkat TPS, kalau orang itu tidak dipercaya, sekalian," kata Jimly.

Saya kira rencana Amien Rais menggerakkan masa untuk people power merupakan bentuk contempt of court atau penghinaan terhadap lembaga peradilan. Amien telah mengingkari negara demokrasi yang telah kita sepakati.

Susah berulang kali Amien membuat kontroversi, antara lain ia akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir jika pada Pemilu 2019 warga Muhammadiyah diminta netral. Ia pula yang mendikotomi partai koalisi di pihaknya sebagai 'partai Tuhan'.