Tarif MRT

KITA acungi jempol cara yang dijalankan Direksi Moda Raya Terpadu (MRT) untuk memperkenalkan transportasi massal terbaru kepada masyarakat. Kita menangkap antusiasme yang luar biasa dari masyarakat untuk menggunakan MRT. Bahkan, terbangun rasa bangga bahwa kini Jakarta sejajar dengan kota metropolitan dunia lainnya.

Rencananya, Presiden Joko Widodo akan meresmikan MRT pada 24 Maret yang akan datang. Skenario yang pesimistis akan ada 65 ribu penumpang MRT setiap harinya. Namun, dengan antusiasme seperti sekarang bisa jadi jumlah penumpangnya akan bisa meningkat menjadi 130 ribu per hari.

Masyarakat yang peduli akan waktu pasti akan memilih transportasi massal. Hanya dibutuhkan waktu 30 menit untuk bepergian dari Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia. Dengan menggunakan kendaraan pribadi, bisa jadi dibutuhkan waktu 1,5 jam untuk mencapai tempat itu.

Yang sekarang perlu dipertimbangkan ialah keterjangkauan harga tiket untuk masyarakat. Dari masukan yang diberikan masyarakat, mereka berharap harga tiket MRT tidak lebih dari Rp10 ribu.

Di banyak negara, pemerintah kota memang sangat mempertimbangkan keterjangkauan harga tiket untuk masyarakat. Pemerintah Singapura sejak 2010 hingga 2015 mengalokasi anggaran S$14 miliar untuk membangun transportasi massal, mulai bus hingga MRT. 

Bahkan untuk ekstensi jalur transportasi massal, mulai 2016 hingga 2021 dialokasikan lagi anggaran infrastruktur tambahan sebesar S$26 miliar.

Memang mahal biaya yang diperlukan untuk membangun jaringan transportasi massal yang bisa menjangkau seluruh wilayah di Singapura. Namun, tidak ada pilihan lain karena Singapura akan macet total apabila hanya mengandalkan kendaraan pribadi.

Apa tawaran yang dilakukan agar masyarakat mau menggunakan infrastruktur transportasi massal yang dibangun mahal itu? Pertama, proses kepemilikan kendaraan pribadi di Singapura dibuat lebih sulit. Kedua, harga tiket transportasi massal mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Pemerintah Singapura setiap tahun mengalokasikan S$4 miliar atau sekitar Rp40 triliun untuk infrastruktur dan subsidi agar harga tiket transportasi massal terjangkau untuk masyarakat. Apakah itu menjadi beban? Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilihat dengan pendekatan untung atau rugi. Ukuran kebijakan publik itu ialah kemanfaatan.

Transportasi publik di Singapura memberikan manfaat yang besar karena menghindari kemacetan total. Ini juga berarti mencegah terjadinya kerugian karena terbakarnya bahan bakar minyak secara cuma-cuma. Akibat lebih lanjut ialah kualitas udara yang bisa lebih baik.

Kualitas udara ini berpengaruh terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Bukan hanya masyarakat lebih nyaman karena menghirup udara yang lebih bersih, melainkan juga kesehatan masyarakat pun menjadi lebih baik. Potensi terjadinya hujan asam bisa dikurangi.

Cara berpikir seperti itulah yang seharusnya dipergunakan juga bagi para pejabat DKI Jakarta dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Subsidi sekitar Rp513 miliar untuk MRT bukanlah biaya yang terlalu mahal jika dibandingkan dengan berkurangnya kemacetan dan kualitas udara Jakarta yang lebih baik.

Sudah terlalu lama Jakarta mengandalkan kendaraan pribadi untuk mobilitas warganya. Padahal, jumlah penduduk semakin lama semakin banyak, sehingga kebutuhan kendaraan pribadi otomatis meningkat pesat. 

Berulang kali kita sampaikan, perekonomian kawasan Jabodetabek sangat besar. Dengan produk domestik bruto yang mencapai US$250 miliar,  itu sama besarnya dengan PDB negara Cile, bahkan lebih besar daripada PDB negara Vietnam. 

Pendapatan per kapita warga Jakarta yang sekarang sudah di atas US$17 ribu, membuat pertumbuhan kendaraan bermotor baik itu roda empat maupun roda dua itu eksponensial. Dengan pertumbuhan panjang jalan yang terbatas, Jakarta akan mengalami kemacetan total apabila pemerintahnya tidak membangun transportasi massal.

Tugas utama dari pemerintah ialah menyediakan barang publik. Pembangunan infrastruktur yang bisa menopang mobilitas warga di dalamnya menjadi sebuah keharusan. Dalam teori ekonomi yang harus diterapkan dalam menyediakan barang publik ialah least cost, mana yang biayanya termurah, tetapi manfaatnya paling maksimal.

Jakarta sudah memiliki kereta komuter, trans-Jakarta, dan tidak lama lagi MRT serta light rail train. Semua itu merupakan modal untuk semakin memperlancar mobilitas warga dan meningkatkan efisiensi. Keuntungannya tidak harus dipetik dari bisnis transportasi massalnya, tetapi dari perekonomian yang bisa berputar lebih cepat untuk menyejahterakan warga Jakarta.