Politik Berbagi

INI politik yang cair-cair saja di desa. Tak serupa politik di lini masa yang mengeras dan menegang. Ia seperti punya energi perang tak terkikis, tak  habis. Politik di banyak desa punya kearifannya sendiri: politik berbagi.

Di depan orang ramai, seseorang ibu, di Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mengungkapkan pilihan politiknya pada Pemilu 17 April 2019 nanti. Ia berterus terang akan memilih calon legislatif (caleg) dari partai yang berbeda-beda: Partai NasDem untuk caleg kabupaten, Partai Golkar untuk caleg provinsi, dan Partai Gerindra untuk caleg DPR RI. Secara berkelakar ia mengaku senang warna pelangi: merah, kuning, hijau…

“Sementara untuk pasangan calon presiden saya tentukan di bilik suara saja nanti, hehehe,” kata Hartati, 59, pekan lalu. Ia mengungkapkan di rumah ada empat orang yakni suami, anak, menantu, dan ia sendiri, akan diberikan kepada tiga partai.

Kenapa sampai pada politik berbagi? Hartati menjelaskan, calon anggota DPRD kabupaten ialah warga RT nya, calon DPRD Provinsi Golkar partai lama yang sudah terbiasa di keluarganya, dan pilihan DPR RI karena masih terhitung saudara. Ia katakan pula pilihan itu pada siapa pun yang bertanya, termasuk kepada tim sukses caleg dari berbagai partai.

Dari pengalaman berbincang dengan banyak warga, pilihan pelangi juga terjadi di Desa Karang Kemiri, Pekuncen. Ismail, 67, menjelaskan, warga di lingkungannya juga berbagi pilihan antara PKB, PDIP, dan PAN. Alasannya kurang lebih juga sama: keterkaitan persaudaraan, kedekatan wilayah, dan karena kualitas caleg.

Di Desa Kracak, Kecamatan Ajibarang, hal serupa juga terjadi.  Hanya harus ada syarat, calon presidennya Jokowi-Maruf Amin. “Mayoritas warga di sini memilih calon presiden Jokowi-Amin, jadi kami juga hanya mau memilih caleg dari partai koalisi yang mengusung calon presiden/wakil presiden yang sama,” kata tokoh masyarakat, Sutrisno.

Pemilu 2019 serentak memang menghemat biaya dan waktu. Namun, di lapangan memunculkan sejumlah kerumitan. Lima kartu suara yang berisi para calon menyulitkan para pemilih lansia dan mereka yang tak cakap membaca. Bagi para caleg sangatlah ideal jika bisa meyakinkan masyarakat untuk memilih calon anggota parlemen baik kabupaten/kota, provinsi, dan pusat, dari satu partai; termasuk juga calon presiden/wakil presiden. Namun, jika harus berkompromi dengan realitas di lapangan, para caleg  tak bisa mengelak.

PAN yang paling awal berterus terang. Tahun lalu banyak kader partai ini menolak mengampanyekan Paslon 02, alasannya masyarakat di daerahnya punya pandangan politik yang berbeda. Di luar soal itu, partai akan berjuang sampai titik darah penghabisan agar tak tereliminasi karena tak mencapai 4% suara nasional sesuai parliamentary threshold.

Pemilu 2019 juga akan menambah kursi di parlemen. Tersebar di 80 dapil dari sebelumnya 77, anggota DPR RI akan bertambah dari 560 kursi menjadi 575. Tiga dapil baru tersebut  Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan di Nusa Tenggara Barat.

Adapun DPRD provinsi bertambah 95 kursi dengan tambahan 13 dapil dari sebelumnya 259 menjadi 272 dapil. Anggota dewan provinsi dari 2.114 menjadi 2.207 orang. Selanjutnya, anggota DPRD kabupaten/kota bertambah 715 kursi dari 16.895 menjadi 17.610. Dapilnya pun membengkak dari 2.102 menjadi 2.206.

Politik berbagi menunjukkan jalan tengah atau solusi untuk menjaga keseimbangan warga di desa. Mereka saling-silang tak sepenuhnya mengikuti alur partai seperti koalisi petahana dan oposisi. Justru karena itu, dibutuhkan kerja keras dan kerja cerdas para caleg.