Sertifikasi Lahan

SEJAK akhir 1980-an ahli ekonomi asal Peru, Hernando de Soto, mengingatkan ketimpangan ekonomi akibat globalisasi. Segelintir elite yang paham soal hukum mampu melegalkan aset yang dimiliki sehingga bisa memberi nilai ekonomi yang tinggi. Sementara itu, miliaran penduduk dunia yang lain hanya bisa ‘membiarkan’ asetnya menjadi tidak bernilai.

Aset yang dimaksud oleh De Soto ialah properti termasuk lahan. Nilai aset yang ‘mati’ di seluruh dunia karena tidak ditopang data administrasi yang kuat mencapai US$10 triliun atau sekitar Rp140 ribu triliun. Sebuah nilai yang sangat fantastis!

Oleh karena itu, antara 1988 hingga 1995, Institut Kebebasan dan Demokrasi yang dipimpin De Soto membantu pemerintah Peru melakukan reformasi. Sekitar 1,2 juta rakyat dan 380 ribu perusahaan mendapatkan sertifikasi atas aset yang dimilikinya. Dengan itu, perekonomian Peru yang berada di ‘ruang gelap’ mampu dibawa masuk ekonomi formal.

Apa lalu manfaatnya bagi masyarakat? Mereka bisa lebih tenang dan leluasa untuk mengelola aset yang dimiliki. Mereka bisa pergi ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Sementara itu, bagi pemerintah, perekonomian nasional bisa lebih akurat dihitung dan bahkan bisa ditarik pajaknya secara lebih adil.

Pemikiran De Soto seperti itulah yang sekarang dilaksanakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Upaya pemerintah melakukan sertifikasi tanah milik masyarakat ditujukan agar administrasi kepemilikan lahan menjadi jelas dan aset masyarakat bisa dioptimalkan.

Sekitar 5 juta sertifikasi tanah yang ditargetkan memang bukan perkara mudah. Banyak tanah yang dimiliki masyarakat tidak jelas asal-usulnya. Akibatnya, terjadi tumpang-tindih kepemilikan dan akhirnya menjadi sengketa.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dijalankan pemerintah bukan dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Namun, bagi mereka yang tidak lagi menghadapi konflik tanah, pemerintah langsung memberikan sertifikat agar tidak menimbulkan sengketa baru.

Begitu banyak sengketa tanah yang ada sekarang ini baik antaranggota masyarakat maupun antarperusahaan. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan karena akan menguras energi dan berpotensi menjadi konflik sosial. Bahkan lebih dari itu, konflik membuat aset-aset itu menjadi tidak produktif.

Penataan dan pendataan lahan dan properti merupakan sesuatu yang perlu kita lakukan agar kita bisa membangun ekonomi yang formal. Bahkan dengan data yang akurat, perencanaan pembangunan ekonomi bisa dirancang dengan lebih baik.

Sekarang ini kita tidak memiliki data akurat tentang luasan lahan yang kita miliki. Berapa dari jumlah lahan yang ada merupakan hutan alam dan berapa luasan lahan produktif? Bahkan ada sebuah satire, berapa jumlah luasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, hanya Tuhan yang tahu.

Sebagai negara yang akan menjadi kekuatan ekonomi keempat terbesar di dunia, maka administrasi properti harus bisa dikelola dengan lebih baik. Dengan itulah aset-aset baik yang dimiliki masyarakat maupun negara bisa dibuat menjadi lebih produktif.

Negara-negara maju bisa memiliki ekonomi yang kuat karena mereka mampu mengapitalisasikan semua aset yang dimiliki. Dengan memiliki surat-surat yang sah, maka semua aset yang mereka miliki bisa dijadikan modal yang produktif.

Tentu dibutuhkan kecerdasan juga untuk bisa membuat aset-aset itu menjadi produktif. Tugas kita bersama untuk mendidik masyarakat agar tidak mudah menjaminkan sertifikat yang dimiliki. Harus jelas tujuan yang hendak mereka capai.

Tantangan terbesar pada kita ialah mereka yang selama ini bermain di ‘ruang gelap’. Program PTSL masih diganggu oleh mereka yang selama ini memburu rente. Prinsip ‘kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah’ masih ada di tengah kita.

Namun, kita tidak perlu berkecil hati. Langkah awal ini membutuhkan konsistensi dalam pelaksanaannya. Ketika semua pendataan bisa dilakukan, penataan penggunaan lahan akan bisa dilakukan dengan lebih baik dan dengan modal itulah kita akan bisa semakin maju.