Mundur (?)

INI sungguh kabar mengejutkan. Kabar bahwa calon presiden Prabowo Subianto akan mundur jika potensi kecurangan dalam pemilihan presiden tak bisa dibendung. Wacana itu muncul justru ketika hari H pemungutan Pemilu 2019 kian dekat, tiga bulan lagi.

Yang pertama meniupkan kabar itu ialah Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Jenderal (Purn) Djoko Santoso. Ia katakan hal itu saat bertemu Gerakan Milenial Indonesia Malang Raya, Ahad silam.

Ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan dalam menanggapi hal itu. Pertama, adakah potensi kecurangan memang sudah tercium dan kian nyata baunya sehingga pihak Prabowo perlu mengucapkannya secara terbuka? Kedua, adakah tanda-tanda kekalahan Prabowo-Sandi sudah di depan mata sehingga berat untuk bersaing melawan Joko Widodo-Ma'ruf Amin?

Prabowo kerap dipersepsikan para pendukungnya sebagai kesatria, pemberani, kenapa sang pemberani seperti memilih kalah sebelum bertanding? Ketiga, apakah Prabowo tak memikirkan risiko hukumnya? Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melarang dan akan memberi sanksi.

Pasal 552 ayat (1) menyebutkan, 'Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)'.

Jika menyebut potensi kecurangan pemilu, pastilah pihak pertama dicurigai ialah KPU, sang penyelenggara. Lembaga ini selama reformasi telah menyelenggarakan lima kali pemilu legislatif, empat kali pemilihan presiden, dan ratusan kali pemilihan kepala daerah. Memang ada beberapa kali dugaan kecurangan, tetapi proses hukum juga dilakukan. Secara umum pemilu kita selalu dipuji banyak pihak, bahwa pemilu di Indonesia memberikan harapan dan inspirasi bagi demokrasi.

Ucapan selamat pun kerap mengalir dari banyak pihak, terutama dari negara-negara demokrasi yang sudah mapan. "Bangsa Indonesia juga pantas diberi ucapan selamat karena menjalani transisi demokrasi secara luar biasa dan atas penyelenggaraan Pemilu yang lancar," puji Perdana Menteri Australia ketika itu, Tony Abbott, pada Pemilu 2014.

Tahun lalu ketika Indonesia menyelenggarakan pilkada serentak yang digelar di 171 daerah, peneliti pemilu dari Filipina yang tergabung di Asian Network for Free Elections (Anfrel), Damaso Maqbual, menilai pemilu Indonesia terbaik di Asia Tenggara dan ketiga di Asia setelah Korea Selatan dan India.

Kita sepakat, seprofesional apa pun KPU harus terus dikritisi. Penyelenggara pemilu negara sebesar Indonesia pastilah godaannya juga besar. Namun, apakah wacana mundur Prabowo sebagai warning agar KPU serius tak berlebihan?

Beberapa bulan terakhir KPU memang diterpa beberapa isu. Misalnya isu 31 juta penduduk sebagai data siluman yang berpotensi menggelembungkan daftar pemilih tetap Pemilu 2019, isu orang menderita gangguan jiwa yang bisa memilih, isu surat suara dari kardus/kotak yang rentan rusak, dan isu tujuh kontainer surat suara dari Tiongkok yang telah dicoblos untuk pasangan nomor urut 01. Meski telah diklarifikasi KPU, masih banyak masyarakat yang memercayainya.

Meskipun ada yang pernah mendesak Prabowo mundur dari status calon presiden setelah hoaks Ratna Sarumpaet, wacana mundur kali ini pastilah jadi warta lebih buruk: seorang jenderal mundur sebelum bertempur. Sebab dalam negera demokrasi seperti Indponesia, KPU bekerja dengan berlapis-lapis pengawasan.