Huawei

KASUS penangkapan Direktur Keuangan Huawei Meng Wanzhou oleh otoritas Kanada atas perintah Washington sudah berlangsung tiga pekan. Isu semakin menghangat setelah Pemerintah AS memengaruhi sekutunya di Eropa itu untuk ikut menekan Pemerintah Beijing melalui sektor keuangan.

Dua Bank Inggris HSBC dan Standard Chartered memutuskan tidak mau lagi memberikan layanan jasa dan pendanaan kepada Huawei. Kedua bank itu beralasan terlalu tinggi risiko berbisnis dengan perusahaan telekomunikasi terbesar Tiongkok tersebut. Langkah itu diperkirakan membuat Huawei sulit untuk selanjutnya mendapatkan dukungan pendanaan dari sistem keuangan global.

Meski alasan yang disampaikan bersifat teknis, banyak kalangan menilai kebijakan dua bank Inggris itu tidak bisa dilepaskan dari tekanan Washington. Di tengah pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping di G-20 awal Desember lalu, Pemerintah AS bisa menekan Pemerintah Kanada untuk melakukan langkah hukum terhadap eksekutif Huawei yang kebetulan sedang masuk wilayah Kanada.

Pemerintah Washington kini sedang berupaya membujuk Kanada untuk menyerahkan Meng agar bisa diadili di AS. Otoritas AS beranggapan, Meng melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum AS karena membantu pembangunan sistem telekomunikasi di Iran.
Presiden Xi mengecam langkah yang dilakukan Pemerintah Kanada.

Ia meminta agar Meng diserahkan kepada Pemerintah Beijing karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan eksekutif Huawei itu saat berada di Kanada. Untuk menekan Kanada, otoritas Tiongkok menangkap mantan diplomat Kanada Michael Kovrig dan pengusaha Michael Spavor dengan tuduhan membahayakan ‘keamanan nasional’.

Bahkan setelah itu warga negara ketiga Kanada, Sarah McIver, ditangkap aparat keamanan Tiongkok dengan alasan penyalahgunaan izin kerja. Kanada semakin terjepit karena Pemerintah Tiongkok memutuskan untuk menunda semua perjanjian bisnis yang dilakukan para pengusahanya.

Setidaknya ada dua rencana bisnis yang terhenti, yakni rencana investasi Kanada untuk membangun industri suku cadang kendaraan serta pembukaan pusat pertokoan di Tiongkok.

Warga Tiongkok memang marah dengan tindakan yang dilakukan Pemerintah AS. Beberapa pengusaha bahkan menilai tindakan itu terlalu berlebihan dan mengganggu kedaulatan Tiongkok. Pasalnya, Huawei ialah perusahaan yang belum go public sehingga seharusnya hanya tunduk kepada aturan hukum yang berlaku di Tiongkok.

Presiden Xi tersentil dengan isu kedaulatan tersebut. Dalam pidato peringatan 40 tahun reformasi ekonomi Tiongkok, Xi dengan tegas mengatakan, tidak ada satu pun negara yang bisa mendikte negaranya. Sebaliknya, Tiongkok tidak pernah ingin menciptakan hegemoni di dunia.

Sampai sejauh ini belum terlihat titik terang dari kasus penangkapan Meng. Kanada sendiri khawatir untuk memenuhi permintaan Washington agar mau menyerahkan Meng. Apabila Kanada melakukan itu, semakin jelas Kanada dijadikan kaki tangan oleh Washington. Hal ini tentunya membahayakan Kanada, khususnya dalam menghadapi Tiongkok.

Pihak Huawei menyadari tekanan yang mereka hadapi tidak terlepas dari inovasi yang telah mereka kembangkan untuk teknologi telekomunikasi 5G. Sebagai perusahaan terdepan, Huawei bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan dunia yang masih terus melakukan pengembangan untuk bisa menguasai teknologi 5G.

Dengan alasan faktor keamanan nasional, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru mengikuti jejak AS untuk tidak mau menggunakan perangkat teknologi 5G yang sudah dikembangkan Huawei. Dalam waktu dekat Prancis dan Jepang mungkin menolak juga untuk bekerja sama dengan Huawei.

Pihak Huawei sendiri sudah bersedia memenuhi segala ketentuan yang dimintakan Kanada dan Inggris dalam penerapan sistem 5G. Bahkan secara tertulis kesanggupan Huawei tersebut sudah diajukan kepada otoritas komunikasi Kanada dan juga Inggris. Huawei ingin menegaskan, teknologi yang mereka kembangkan tidak akan bisa dipergunakan untuk tujuan mata-mata seperti dituduhkan Washington.

Pemerintah Tiongkok sedang diuji tentang tanggung jawab untuk bisa melindungi kepentingan warga dan juga aset warganya. Sebagai kekuatan ekonomi nomor dua terbesar di dunia, Presiden Xi perlu memberikan jaminan kepada warganya agar tidak takut dalam mengembangkan dan menguasai teknologi.

Tiongkok harus diakui berkembang luar biasa cepatnya. Investasi manusia yang dilakukan secara konsisten dalam 40 tahun terakhir membawa Tiongkok memiliki critical mass tenaga ahli yang terampil dan kompeten. Sekarang ini nyaris tidak ada barang yang tidak bisa dibuat oleh bangsa itu.

Dengan jumlah penduduk 1,3 miliar dan produk domestik bruto mencapai US$13 triliun, sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan Tiongkok. Meski tingkat pertumbuhan ekonominya hanya tinggal 6,5% sekarang ini, hanya tinggal waktu saja Tiongkok akan bisa melewati AS sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Kasus Meng ingin dimanfaatkan AS untuk menekan Tiongkok agar lebih mau membuka diri dan dengan itulah AS berharap bisa mempertahankan posisinya sebagai kekuatan ekonomi nomor satu dunia.