Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PASANGAN Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman (Muhidin-Hasnur) resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) terpilih periode 2025-2030 pada Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel.
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel terpilih itu pun berhalangan hadir karena memiliki agenda pribadi, dan diwakilkan oleh Muhammad Amin selaku anggota tim pemenangan.
Muhidin sedang menjalankan ibadah umrah bersama keluarga. Sedangkan Hasnuryadi berada di London, Inggris, menghadiri wisuda S2 (Master Degree) putranya Muhammad Arsyad Hasnurel Hasnuryadi di Queen Mary University of London.
"Saya dan Pak Muhidin memohon maaf tidak bisa hadir secara langsung pada Rapat Pleno KPU penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel periode 2025-2030 kemarin," ujar Hasnuryadi, melalui keterangannya, Sabtu (11/1).
Awalnya, penetapan Muhidin-Hasnur sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel oleh KPUD akan dilaksanakan Kamis, 16 Januari 2025. Namun dikarenakan adanya putusan MK yang mewajibkan KPU untuk menetapkan calon terpilih yang tidak sedang bersangketa 3 hari setelah keputusan MK keluar, KPU akhirnya serentak memajukan agenda penetapan seluruh Indonesia menjadi 9 Januari 2025.
Hasnur bersama Muhidin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan Pilgub Kalimantan Selatan 2024, terutama KPUD Kalimantan Selatan, Bawaslu, Polri, TNi dan stakeholder lainnya.
"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU, Bawaslu, Polri, TNI dan seluruh stakeholder yang telah melaksanakan Pilkada Serentak 2024, khususnya di Kalimantan Selatan secara aman, lancar dan kondusif," ujarnya.
Selain itu, Hasnur juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang telah memberikan mandat kepadanya bersama Muhidin untuk memimpin 5 tahun ke depan.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang memberikan kepercayaan untuk memimpin Provinsi Kalimantan Selatan 5 tahun ke depan," ucapnya.
Ketua KPU Kalsel, Andi Tenri Sompa, awalnya mengungkapkan harapannya agar semua pasangan calon hadir dalam tahapan akhir Pilkada. Namun, mengingat jadwal penetapan yang mendadak, para pasangan calon tidak bisa menghadiri Rapat Pleno Terbuka KPU Kalsel.
Meski demikian, dirinya tetap mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi dalam suksesnya gelaran Pilkada 2024 di Kalimantan Selatan.
"Alhamdulillah tahapan Pilkada serentak telah mencapai puncaknya. Kini tinggal menunggu jadwal pelantikan dari pemerintah pusat," kata Andi Tenri.
Seperti diketahui, pasangan Muhidin-Hasnuryadi Sulaiman meraih suara tertinggi pada Pilkada 2024 Kalsel dengan 1.629.456 suara sah. Muhidin-Hasnur unggul atas pasangan Raudatul Jannah-Akhmad Rozanie dengan 348.118 suara sah, yang juga absen saat Rapat Pleno KPU kemarin. (Z-9)
Pasangan nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) unggul jauh dibanding lawannya pasangan nomor urut 1, Moh Ramdahn Pomanto-Azhar Arsyad (DIA)..
Berdasarkan hasil quick real count Pilgub Kalsel, hingga Rabu (27/11) malam, Muhidin-Hasnuryadi Sulaiman (MH) meraih suara hingga 83,6% berbanding 16,35% untuk paslon Acil Odah-Rozanie.
KPU Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan membatalkan pencalonan paslon petahana nomor urut 2 Aditya Mufti Ariffin - Said Abdullah dalam Pilkada Kota Banjarbaru 2024.
DALAM satu dekade 2014-2024 luas hutan alam di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Barito di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan telah berkurang (deforestasi) hingga 29 ribu hektare lebih.
Bencana banjir yang sempat melanda delapan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar sudah surut.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto, meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di Indonesia.
DINAS Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mengimbau masyarakat agar mewaspadai penyebaran penyakit super flu di tengah kondisi cuaca buruk yang terjadi belakangan ini.
Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyerahkan Surat Keputusan (SK) bagi 6.398 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
KEPALA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan, Tiyas Widiarto akhirnya buka suara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved