Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku prihatin dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang dinilainya telah diwarnai oleh money politics atau politik uang.
Berdasarkan infromasi yang diperolehnya, Cak Imin mengungkap nominal uang yang mesti dikeluarkan untuk mengamankan satu suara ialah sebesar Rp300 ribu.
Merespons itu, Manager Pemantauan JPPR, Nopa Supensi menerangkan jika apa yang dikatakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat benar adanya, tentu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus segera melakukan penindakan.
“Berdasarkan apa yang di sampaikan oleh Menko Muhaimin Iskandar, memerlukan Rp300 ribu per kepala untuk bisa menadapatkan suara, jika benar hal tersebut terjadi, tentu merusak atau melemahkan perpolitikan Indonesia,” tegas Nopa, Minggu (1/12).
Nopa mengingatkan Bawaslu agar segera melakukan pengkajian awal. Hal itu sesuai dengan Pasal 187A Ayat 1 UU 10/2016 tentu harus memenuhi syara formil dan material untuk pengkajian awal,” ujar Nopa.
Nopa membeberkan terkait penindakan memang harus disertakan dengan pembuktian baru bisa di tindaklanjuti. Menurutnya, yang paling penting Bawaslu mengungkap siapa pelaku utama yanh melakukan terjadi politik uang. “Jika pelaku utamanya tidak ditemukan secara jelas dan akurat bagaimana mau ditindaklanjuti,” tandas Nopa. (J-2)
Pelaksanaan kontrak pesawat jet, KPU RI mampu melakukan efisiensi pembayaran. Sebab, nilai kontrak awal pengadaan itu sebesar Rp65 miliar.
Jika Bawaslu dan KPU memiliki usulan program baru, harus segera diajukan sebelum 24 April 2025.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Taufan Pawe menilai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) menandakan penyelenggara tidak profesional
Suhartoyo juga mendiskualifikasi Anggit Kurniawan sebagai calon wakil bupati Pasaman dalam Pilkada Kabupaten Pasaman.
Arya Fernandes mengatakan keterpilihan untuk gubernur dari kalangan perempuan hanya 5,4% sementara gubernur terpilih laki-laki 94,6%.
Kuasa hukum pasangan tersebut, Tri Wiyono Susilo mengatakan pihaknya telah berbesar hati dan menghargai secar penuh putusan yang dibuat oleh MK.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
KPU RI telah membahas dan menyiapkan rancangan serta jadwal tahapan PSU yang akan segera ditetapkan KPU Kabupaten Barito Utara.
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
NODA gelap kembali mencoreng pesta demokrasi lokal. Kali ini terjadi di Pilkada Barito Utara, Kalimantan Tengah.
MK mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Barito Utara karena terbukti melakukan pelanggaran politik uang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved