Cak Imin Sebut 1 Suara Pilkada Rp300 Ribu, JPPR: Merusak Perpolitikan Indonesia

Gaya Hidup Mewah Penyelenggara Pemilu Dinilai Picu Mahalnya Biaya Pilkada

BESARNYA biaya Pilkada dinilai bukan semata-mata persoalan sistem pemilihan langsung, melainkan dipicu oleh gaya hidup mewah penyelenggara pemilu.

KPU RI Ungkap Anggaran Sewa Jet Pribadi Mencapai Rp46 Miliar

Pelaksanaan kontrak pesawat jet, KPU RI mampu melakukan efisiensi pembayaran. Sebab, nilai kontrak awal pengadaan itu sebesar Rp65 miliar.

Ketua DPRD DKI Tagih KPU Kembalikan Sisa Uang Pilkada Putaran Kedua Rp466 Miliar

Jika Bawaslu dan KPU memiliki usulan program baru, harus segera diajukan sebelum 24 April 2025.

PSU 24 Daerah, DPR Sebut Ada Persoalan di Penyelenggara Pilkada

ANGGOTA Komisi II DPR RI Taufan Pawe menilai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) menandakan penyelenggara tidak profesional

MK Diskualifikasi Cawabup dan Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Pasaman

Suhartoyo juga mendiskualifikasi Anggit Kurniawan sebagai calon wakil bupati Pasaman dalam Pilkada Kabupaten Pasaman.

Miris, Angka Keterpilihan Gubernur Perempuan hanya 5,4 persen

Arya Fernandes mengatakan keterpilihan untuk gubernur dari kalangan perempuan hanya 5,4% sementara gubernur terpilih laki-laki 94,6%.

BRIN: Pilkada Lewat DPRD Berisiko Picu Politik Uang Lebih Mahal

Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.

Politik Uang di Era Digitalisasi Transaksi Keuangan: Tantangan Sistemis dan Solusi Komprehensif untuk Pemilu yang Adil di Indonesia

POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.

Cegah Praktik Kecurangan Pilkada, PSI Dorong Pelonggaran Syarat Pencalonan

Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.

Menjaga Independensi BI dari Tekanan Politik Anggaran

PEMILIHAN anggota Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada awal 2026 menyedot perhatian luas, sesuatu yang tidak terjadi pada proses pemilihan deputi gubernur sebelumnya.

Urgensi Revisi UU Pemilu: Pakar Soroti Disparitas Pemilih dan Lemahnya Demokrasi Substantif

Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.

Pilkada tak Langsung Tekan Politik Masih Perlu Didukung Data Ilmiah

DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.

Warisan Sejarah Indonesia di Kaledonia Baru

Virus Nipah

Kepemimpinan Algoritmik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia