Parpol Perlu Evaluasi Tingginya Golput di Pilkada Jakarta 2024

ANGGOTA Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo merespons soal tingginya angka golput pada Pilkada Jakarta 2024 yang mencapai 46,95%. Dikatakan bahwa hal ini akan menjadi bahan evaluasi bersama di internal Golkar.  

“Saya merasa prihatin terhadap partisipasi publik dalam pemilukada ini yang mengalami penurunan cukup signifikan. Artinya, ini ada sesuatu yang salah dan tentunya perlu ada evaluasi menyeluruh,” kata Firman kepada Media Indonesia di Jakarta pada Kamis (28/11). 

Menurut Firman, harus ada kajian mendalam untuk mengetahui faktor penyebab merosotnya partisipasi warga Jakarta di Pilkada. 
  
“Apakah ini kesalahan daripada partai politik yang kurang bersosialisasi? Apakah ini kesalahan daripada calon yang kurang bersosialisasi? Atau ini ada satu kesalahan daripada penyelenggara pemilu dan pemerintah yang juga kurang melakukan sosialisasi? Ya tentunya partai nanti akan melakukan evaluasi” ujarnya. 

Baca juga : Golkar Targetkan 60 Persen Kemenangan di Pilkada 2024

Firman menilai durasi waktu sosialisasi Pilkada Jakarta sudah dilaksanakan hampir setahun, begitupun pemasangan alat peraga hingga penyelenggaraan debat yang sudah terlaksana, sudah dilakukan secara maksimal baik oleh penyelenggara maupun peserta pilkada. 

“Kalau kita lihat waktunya untuk Pilkada DKI ini sudah cukup lama dan partai politik juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan baik kampanye maupun sosialisasi, bahkan pemasangan atribut-atribut alat peraga itu sudah luar biasa sampai ke sudut-sudut. Debat-debat juga sudah dilakukan secara terbuka dan peran serta media dalam meliput kegiatan tahapan pemilu juga cukup tinggi,” tuturnya. 

Firman mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi mulai dari proses rekrutmen calon pejabat, khususnya dalam menghadirkan kader-kader partai yang dapat merepresentasikan kebutuhan masyarakat. 
   
“Ini yang penting harus menjadi PR kita bersama, pendapat adanya kegagalan parpol dalam menyuguhkan paslon sesuai aspirasi masyarakat itu bisa saja betul dan bisa tidak. Karena itu, saya meyakini bahwa semua ini perlu ada satu penelitian dan kajian yang mendalam kenapa tingkat partisipasi itu menjadi rendah,” jelasnya. 

Baca juga : Hasil Real Count Raih 50,07%, Pramono Sebut Menang Satu Putaran Sesuai UU

Firman mengatakan esensi pemilihan umum secara langsung seharusnya mampu merepresentasikan keinginan masyarakat. Dalam hal ini katanya, Parpol telah berusaha menyuguhkan paslon sesuai keinginan rakyat melalui hasil lembaga survei.

“Esensi pemilihan umum adalah untuk memilih calon pemimpinnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat sehingga yang ditampilkan itu harus betul-betul yang menjadi keinginan rakyat. Namun, untuk membuat ukuran itu juga tidak mudah karena partai politik punya ukuran-ukuran tersendiri bahwa orang inilah yang diinginkan oleh rakyat. Cara mengukurnya adalah melalui lembaga survei,” jelasnya. 

Firman mengeklaim bahwa masyarakat tidak bisa sepenuhnya menyalahkan partai politik. Menurutnya, partai politik kerap berpegang teguh pada survei elektabilitas dan popularitas yang dikeluarkan lembaga survei, sebelum menentukan calon dalam kontestasi.

“Parpol melakukan upaya-upaya penilian seperti tingkat popularitas dan elektabilitasnya berbasis survei yang diinginkan rakyat, jadi partai politik sebetulnya tidak bisa disalahkan juga karena sudah ada ukuran-ukuran tertentu, terlepas tingkat akurasi lembaga survei itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak,” pungkasnya. (P-5)