Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai angka golongan putih (golput) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 tinggi karena kandidat yang menjadi calon kepala daerah tersebut tidak diminati.
Adapun lembaga survei Charta Politika mencatat penurunan partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024 menjadi hanya 58%, sementara Pilkada 2017 berada di atas 70%. Dengan demikian, angka golput dalam Pilkada Jakarta tahun ini mencapai 42%, meningkat dari 30% pada 2017.
"Orang Jakarta kan kelompok terpelajar, sebab itu angka golputnya pasti akan tinggi karena kandidat yang ada tidak diminati oleh warga Jakarta," ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Sabtu (30/11).
Menurut dia, dalam Pilkada Jakarta tahun ini para kandidat calon tidak diminati karena mereka maju dalam pilkada secara tidak alami atau tidak melalui proses dari bawah.
Pasalnya, kata dia, para calon tersebut cenderung menjadi kandidat dalam Pilkada Jakarta melalui berbagai saringan, baik secara formal maupun tidak formal. "Ini yang kemudian bagi warga pilihannya menjadi tidak menarik," ucapnya.
Dalam Pilkada Jakarta 2024, terdapat tiga pasangan calon yang maju untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur, yakni Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono, serta Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta mengevaluasi capaian tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 yang diduga lebih rendah dibandingkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) serta Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.
"Menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS (tempat pemungutan suara) agak renggang. Tapi, kami belum tahu angka pastinya berapa tingkat partisipasi. Tapi untuk pilkada, memang biasanya cenderung lebih rendah dari pilpres," kata Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (28/11).
Wahyu mengatakan KPU di beberapa provinsi lain juga menemukan hal serupa yakni tingkat partisipasi pemilih yang tidak terlalu bagus. Menurut dia, melalui evaluasi nantinya akan diketahui penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Bisa jadi, karena program-program sosialisasi KPU Jakarta yang kurang baik diterima masyarakat, atau memang ada kondisi tertentu. Evaluasi juga dilakukan dalam rangka mencapai perbaikan untuk ke depannya. (An/I-2)
Agar para paslon harus mampu beradu gagasan dan diharapkan dapat melepaskan diri dari pengaruh endorsement para elit politik.
PENELITI sekaligus Direktur Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Network DJA, Adjie Alfaraby memaparkan data golongan putih (golput) yang mengalami kenaikan pada Pilkada 2024
PEMUNGUTAN suara dalam gelaran Pilkada 2024 telah usai. Hilal pemimpin baru mulai terlihat di sejumlah daerah, baik melalui hitung cepat maupun rekap C1.
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mengatakan akan mempertimbangkan jeda waktu pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam revisi UU Pemilu
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengungkap angka sementara tingkat partisipasi Pilkada 2024, yakni di bawah 70%
Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN.
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Saat ini semua negara tengah melakukan negosiasi alot dengan Amerika Serikat. Semata-mata demi mendapatkan penurunan tarif impor.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved