Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan Pilkada menjadi tolak ukur sejauh mana pengaruh dan kekuatan politik Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Sebelumnya, Jokowi mengeklaim ada lebih dari 80 pasangan calon (paslon) dari sejumlah wilayah yang telah meminta dukungan untuk membantu memenangi Pilkada 2024. Jokowi mengungkapkan bahwa mereka meminta dukungan dalam berbagai bentuk, mulai dari permintaan pembuatan video untuk menyatakan dukungan, foto bersama, hingga lain-lain.
Namun, Feri mengaku tak meyakini klaim Jokowi tersebut. Menurut Feri, pihaknya mendata hanya ada 20 calon kepala yang meminta endorse dukungan ke Jokowi.
Feri mengatakan Pilkada yang diselenggarakan Kamis (27/11) akan menjadi bukti apakah dukungan Jokowi tersebut berdampak pada kemenangan calon yang didukung.
“Nah ini catatan penting, besok pagi (27 November) super-super penting. Kenapa super penting? Karena besok pagi akan memperlihatkan apakah dominasi dinasti Mulyono (nama kecil Jokowi) masih bisa mengendalikan berbagai permainan politik atau tidak,” kata Feri saat ‘Seminar Pelanggaran Konstitusi, Etika, Fufufafa dan Akibat Hukumnya’ di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (26/11).
Feri mengajak masyarakat untuk mengalahkan para calon kepala daerah yang telah diendorse oleh Jokowi. Ia beralasan, dengan mengalahkan para calon yang didukung Jokowi, maka akan menyelamatkan dan membantu Prabowo Subianto meningkatkan kepercayaan dirinya sebagai Presiden RI. Selama ini, kata ia, muncul anggapan bahwa kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 merupakan bantuan dari Jokowi.
“Kalau bisa 20-an (kepala daerah didukung Jokowi) pastikan kalah, karena itu akan membantu Pak Prabowo percaya diri bahwa dia adalah Presiden. Kalau tidak, dia (Prabowo) tidak akan pernah bisa percaya diri bahwa dia Presiden. Dia akan merasa dia jadi Presiden karena pertolongan Mulyono (Jokowi),” katanya.(faj)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved