Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan Pilkada menjadi tolak ukur sejauh mana pengaruh dan kekuatan politik Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Sebelumnya, Jokowi mengeklaim ada lebih dari 80 pasangan calon (paslon) dari sejumlah wilayah yang telah meminta dukungan untuk membantu memenangi Pilkada 2024. Jokowi mengungkapkan bahwa mereka meminta dukungan dalam berbagai bentuk, mulai dari permintaan pembuatan video untuk menyatakan dukungan, foto bersama, hingga lain-lain.
Namun, Feri mengaku tak meyakini klaim Jokowi tersebut. Menurut Feri, pihaknya mendata hanya ada 20 calon kepala yang meminta endorse dukungan ke Jokowi.
Feri mengatakan Pilkada yang diselenggarakan Kamis (27/11) akan menjadi bukti apakah dukungan Jokowi tersebut berdampak pada kemenangan calon yang didukung.
“Nah ini catatan penting, besok pagi (27 November) super-super penting. Kenapa super penting? Karena besok pagi akan memperlihatkan apakah dominasi dinasti Mulyono (nama kecil Jokowi) masih bisa mengendalikan berbagai permainan politik atau tidak,” kata Feri saat ‘Seminar Pelanggaran Konstitusi, Etika, Fufufafa dan Akibat Hukumnya’ di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (26/11).
Feri mengajak masyarakat untuk mengalahkan para calon kepala daerah yang telah diendorse oleh Jokowi. Ia beralasan, dengan mengalahkan para calon yang didukung Jokowi, maka akan menyelamatkan dan membantu Prabowo Subianto meningkatkan kepercayaan dirinya sebagai Presiden RI. Selama ini, kata ia, muncul anggapan bahwa kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 merupakan bantuan dari Jokowi.
“Kalau bisa 20-an (kepala daerah didukung Jokowi) pastikan kalah, karena itu akan membantu Pak Prabowo percaya diri bahwa dia adalah Presiden. Kalau tidak, dia (Prabowo) tidak akan pernah bisa percaya diri bahwa dia Presiden. Dia akan merasa dia jadi Presiden karena pertolongan Mulyono (Jokowi),” katanya.(faj)
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Agenda pemanggilan ini juga berkaitan dengan penyesuaian regulasi hukum terbaru yang berlaku di Indonesia.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Roy pun memperlihatkan sebuah kertas yang menampilkan foto Jokowi berpelukan dengan Eggi Sudjana. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu memastikan foto tersebut palsu.
Refly mengaku baru dapat informasi bahwa saksi dan ahli meringankan itu dipanggil untuk diperiksa pada Selasa (20/1).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved