Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa enam provinsi di Papua berpotensi rawan atau mudah menimbulkan gangguan keamanan, serta pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ia mengungkapkan, semua provinsi di pulau tersebut akan menjadi perhatian khusus bagi Bawaslu menjelang maupun pada hari pelaksanaan pencoblosan pada 27 November.
"Semua wilayah Papua itu menjadi perhatian tersendiri juga untuk masalah-masalah kerawanan, karena pasti daerah itu banyak kerawanannya," kata Rahmat di Jakarta, Rabu (20/11).
Bawaslu baru saja pada hari ini memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Papua Pegunungan.
"Kami juga tadi baru saja berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, berkomunikasi dengan Pj Gubernur dan juga forum komunikasi pimpinan daerah," ujar dia.
Rahmat menambahkan, untuk mengantisipasi ,kerawanan yang mungkin bisa terjadi, Bawaslu RI telah memperkuat koordinasi dengan Bawaslu provinsi hingga kabupaten/kota.
Masalah-masalah pelanggaran yang mungkin bisa terjadi, di antaranya, bagi-bagi uang (money politic) oleh oknum pada saat hari pencoblosan, hingga pembagian sembako pada masa tenang nanti.
Selain itu, tambah dia, daerah yang ada kotak/kolom kosong yang berarti calon tunggal juga kami intensifkan pengawasannya. Begitu juga dengan daerah yang pasangan calon kepala daerah cuma dua seperti yang ada banyak di Jawa Tengah dan lain-lain.
"Daerah-daerah seperti itu tentu kerawanannya tinggi," ujar Ketua Bawaslu tersebut.
Rahmat mengemukakan, dari sisi keamanan, Papua juga sangat rawan. Sebab, ancaman dari kelompok separatis bersenjata atau yang memang ingin mengacaukan keamanan yang ada di masing-masing provinsi itu bisa saja terjadi.
Saat ini Indonesia sedang bersiap menuju masa pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024. KPU RI pada akhir September 2024 mengumumkan ada sebanyak 1.553 pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.(Ant/I-2)
Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator yang dihitung dari sedikitnya 73.256 kelurahan/desa di 36 provinsi.
Puadi menegaskan dari laporan tersebut, ada yang telah selesai ditangani namun ada pula yang masih dalam proses penanganan.
Keduanya tidak hadir tanpa adanya keterangan. Sehingga dalam waktu dekat akan dilakukan pemanggilan kembali.
Pengaduan pelanggaran etik saat pilkada jauh lebih banyak dari pemilu karena kedekatan antar-penyelenggara dengan peserta pemilu sangat dekat.
Bawaslu mengantisipasi potensi kerawanan di daerah jelang kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang dimulai pada Rabu (25/9) mendatang.
Jika para pihak ada yang melapor, Bawaslu tidak boleh melarang para pihak untuk mengajukan keberatan.
Warga yang tidak menerima atau kehilangan Formulir C6 tetap memiliki hak untuk memilih selama mereka memenuhi beberapa ketentuan.
Pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ttindak lanjut itu dilakukan Bawaslu dengan merekomendasikan ratusan pelanggaran itu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Budi Gunawan mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 yang diselenggarakan pada Rabu (27/11) ini berjalan dengan lancar
Bawaslu RI menelusuri lebih lanjut surat imbauan yang ditulis Prabowo Subianto untuk mendukung pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved