Berita Terbaru Bawaslu Ri Hari Ini

Jelang Pilkada Serentak, Perempuan Jangan Jadi Pemilih Pasif

Perempuan juga mempunyai hak untuk memilih secara cerdas, mendukung kandidat yang membawa visi misi terbaik, serta menolak segala bentuk politik uang dan diskriminasi.

Antisipasi Kerawanan Pemungutan Suara, Bawaslu RI Petakan 25 Indikator Potensi TPS Rawan

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator yang dihitung dari sedikitnya 73.256 kelurahan/desa di 36 provinsi.

Bawaslu Redam Potensi Kerawanan Pilkada di Papua

Enam provinsi di Papua berpotensi rawan atau mudah menimbulkan gangguan keamanan, serta pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

PDIE Laporkan Johannes Rettob ke Bawaslu RI

PDIE melaporkan Johannes Rettob ke Bawaslu lantaran melakukan pergantian pejabat saat menjadi Plt. Bupati Mimika.

Bawaslu RI Telusuri Surat Imbauan Prabowo Dukung Ridwan Kamil-Suswono

Bawaslu RI menelusuri lebih lanjut surat imbauan yang ditulis Prabowo Subianto untuk mendukung pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono.

Budi Gunawan Sebut Pilkada Serantak 2024 Lancar

Budi Gunawan mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 yang diselenggarakan pada Rabu (27/11) ini berjalan dengan lancar

Bawaslu Dalami 314 Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024

Ttindak lanjut itu dilakukan Bawaslu dengan merekomendasikan ratusan pelanggaran itu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Bawaslu RI Terima 2.755 Laporan dan 525 Temuan Selama Pilkada Serentak 2024

Pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bawaslu RI: Formulir C6 bukan Syarat Mutlak untuk Mencoblos

Warga yang tidak menerima atau kehilangan Formulir C6 tetap memiliki hak untuk memilih selama mereka memenuhi beberapa ketentuan.

Ketua Bawaslu RI Pastikan PSU Pasaman Berjalan Lancar

Jika para pihak ada yang melapor, Bawaslu tidak boleh melarang para pihak untuk mengajukan keberatan.

Usulan Status KPU dan Bawaslu Ad hoc Melanggar Konstitusi

Segala perubahan terkait KPU dan Bawaslu harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK

Langkah Pertama Penyelesaian Konflik Iran–Israel

Peluang Diplomasi ASEAN dalam Upaya Bina Damai BRN–Thailand Selatan

Gandeng Yayasan Benih Baik, Superindo Donasi Tabung Oksigen dan Sembako untuk Faskes

BenihBaik.com Luncurkan Program GenAktif, Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah

Bahrul Ulum dan Ayahnya Terkena Kanker Bersamaan

Bantu Alberto Menjalani Pengobatan Leukemia Tipe ALL