Jelang Pilkada Serentak, Perempuan Jangan Jadi Pemilih Pasif

MENJELANG Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024, calon pemilih perempuan diharapkan tidak hanya menjadi pemilih pasif. Perempuan didorong lebih aktif untuk menentukan pemimipin yang dapat mewakili kepentingan perempuan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan bahwa perempuan Indonesia tidak hanya memiliki hak suara.

Menurutnya, perempuan juga mempunyai hak untuk memilih secara cerdas, mendukung kandidat yang membawa visi misi terbaik, serta menolak segala bentuk politik uang dan diskriminasi.

“Partisipasi perempuan tidak cukup dilihat dari jumlahnya saja. Tantangan kita ke depan adalah bagaimana memastikan partisipasi perempuan menjadi lebih substansial dan berdampak nyata pada kualitas kepemimpinan daerah,” kata Arifah dalam acara Kampanye Perempuan Berani Mengawasi dan Memilih, Bersama Lawan Diskriminasi di depan Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Minggu (17/11).

Baca juga : Advokat Ana Sofa Yuking Gandeng Kementerian PPPA Luncurkan Film Independence by Design

Ia menyinggung bahwa tema kampanye tersebut benar-benar menyuarakan semangat bahwa perempuan tidak hanya sebagai pemilih, tapi punya potensi besar juga untuk dipilih karena berkualitas.

Namun Arifah menyadari bahwa kontribusi perempuan dalam demokrasi sebagai pemilih tidak berkorelasi positif dengan keterwakilan perempuan sebagai pemimpin.

“Partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna perlu terus diupayakan sehingga membuka akses bagi lebih banyak perempuan untuk mengeluarkan potensi terbaik diri mereka, serta berkontribusi secara bermakna dalam pembuatan kebijakan dan pembangunan,” paparnya.

Untuk itu, lanjutnya, penting untuk mendorong dan mendukung partisipasi perempuan, baik sebagai calon pemimpin yang dapat dipilih maupun sebagai pemilih. “Sinergi adalah modal besar kita untuk terus mendorong partisipasi aktif perempuan dalam politik dan dalam membangun lingkungan kehidupan yang kita harapkan,” pungkasnya.

Agenda yang dilaksanakan pada acara car free day itu merupakan hasil kolaborasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), UN Women, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). (Ifa/I-2)