Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, Kamis (5/12) melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Kunker Menteri PPPA ini dalam rangka peluncuran Ruang Bersama Merah-Putih (RBMP) di Desa Pulau Sewangi, Kecamatan Alalak, Barito Kuala.
Dikatakan Arifatul, sesuai arahan Presiden melalui Astacita, Kementerian PPPA merencanakan tiga program prioritas dalam lima tahun ke depan, yaitu RBMP, perluasan fungsi call center SAPA 129 dan satu data gender dan anak.
RBMP merupakan project dari Kementerian PPPA dan hanya ada di enam desa di seluruh Indonesia. Salah satunya di Kalsel, yang berada di Desa Pulau Sewangi. RBMP juga digunakan sebagai tempat memberikan pelatihan keterampilan bagi para perempuan sesuai minat mereka, seperti fesyen dan memasak dengan melibatkan pelaku UMKM, termasuk terkait dengan bantuan modal usaha dan edukasi berbagai bidang lainnya.
“RMBP ini akan menjadi ruang kerja bersama, kerja bareng seluruh komponen masyarakat. Artinya ini tidak hanya sekedar kegiatan, melainkan menjadi sebuah gerakan yang mengarah kepada rasa memiliki terhadap desa, serta empati terhadap sesama anggota masyarakat. Sehingga, apapun yang terjadi di desa tersebut bisa terdeteksi secara dini,” kata Arifatul.
Arifatul menegaskan, Kementerian PPPA berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat sipil, untuk mendorong pemberdayaan perempuan. Pihaknya juga menunggu rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut nyata yang lahir dari kegiatan ini.
“Pemberdayaan perempuan membuat perempuan memiliki kemandirian secara ekonomi guna mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perempuan yang mandiri secara ekonomi, diharapkan mampu menumbuhkan kemampuan perempuan untuk dapat melaporkan kekerasan yang mereka alami,” katanya.
Staf Ahli Gubernur Kalsel bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Khatimah mengatakan, pemilihan desa/kelurahan sebagai lokasi piloting model RBMP didasarkan pada komitmen pemerintah desa dan adanya inisiatif masyarakat untuk pembangunan PPPA di desa/kelurahan.
Kepala Desa Pulau Sewangi, Sarifah Saufiah mengatakan, selain terpilih menjadi desa ramah perempuan dan peduli anak. desanya tersebut juga dijuluki dengan kampung seribu jukung. “Sebagai desa ramah perempuan peduli anak yang sudah mencapai skala nasional, Desa Pulau Sewangi juga terkenal dengan kampung seribu jukung,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA beserta rombongan juga berkesempatan melihat dan mencoba secara langsung pembuatan kue tanggui, cincin berlubang empat, kue cucur dan kue kakoleh (kue khas Barito Kuala), meninjau tempat pembuatan kapal (jukung) dan tempat pembuatan batik khas Kalsel (sasirangan), serta mengunjungi lumbung desa yang dimanfaatkan sebagai RBMP. (H-2)
Anggia Ermarini mengungkapkan IMW 2026 merupakan bentuk nyata keberpihakan Fatayat NU terhadap penguatan peran perempuan di berbagai sektor kehidupan.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong peningkatan peran perempuan dalam penguatan ekonomi daerah melalui kerja sama strategis
Program ini merupakan ruang pertumbuhan bagi siapapun yang ingin membangun karier dengan tetap memiliki fleksibilitas dalam menjalani rutinitas.
Di tengah tekanan ekonomi, perempuan Indonesia bangkit melalui sektor UMKM. Program pendampingan terpadu terbukti mampu tingkatkan pendapatan hingga 45%.
Melalui sistem kemitraan tanpa modal dan tanpa jaminan, para ibu mendapatkan pelatihan rutin di Cimory Center, yang kerap mereka sebut sebagai “rumah kedua”.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen penguatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan pada Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 di Surabaya.
Penguatan SIMFONI PPA adalah upaya untuk menyamakan langkah dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanganan kasus perempuan dan anak.
Kecukupan air bersih di sejumlah lokasi pengungsian masih belum merata. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi anak dan keluarga.
Arifah menekankan pentingnya mendorong kemandirian, serta pembangunan masa depan yang layak bagi anak penyandang disabilitas.
Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) menunjukkan jurang besar antara kasus yang dilaporkan dengan kasus yang sesungguhnya terjadi.
Kemen PPPA mendesak penguatan sistem pencegahan dan pemblokiran aplikasi yang berpotensi mengekspos anak pada judi online.
Dalam sistem perlindungan anak terdapat hubungan yang erat antara pemegang hak dan pengemban tugas (right holder dan duty bearer).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved