Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis (MBG) pihaknya siap mengoptimalkan jika ada skema baru dalam pembagian MBG ke para penerima.
"Kami di Pemprov DKI Jakarta akan memberikan dukungan yang optimal untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Mudah-mudahan terus berlanjut, tadi juga sudah disampaikan akan ada pengaturan baru, kita siap mengantisipasi semuanya," ujar Marullah saat meninjau lokasi MBG di Jakarta Timur, Selasa (7/1).
Bersama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Marullah meninjau pelaksana MBG di tiga lokasi, yakni PAUD Al Murzaqiyah, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Susukan dan SDN 02 Susukan, Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur.
Sebanyak 12 ribu siswa mengikuti Program MBG di hari kedua dengan semangat dan antusias.
"Tadi kita lihat, para siswa makan dengan semangat. Ternyata itu makanan kesukaan mereka, seperti tempe goreng, orek telur, ada juga sayur," ujar Marullah.
Selain itu, Marullah juga menyoroti kualitas beras yang diberikan Badan Gizi Nasional kepada para siswa. Menurutnya, beras yang diberikan adalah beras dengan kualitas baik dan pulen.
"Saya juga lihat tadi nasinya sangat pulen karena menggunakan beras kualitas baik. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden, Pak Wapres, dan seluruh jajaran pemerintahan yang sudah mewujudkan program ini," imbuh Marullah. (Far/M-3)
Hingga saat ini mega proyek MBG ini sudah berjalan 1 tahun 2 bulan. Dan target penerima manfaatnya 82,9 juta yang terdiri dari ibu hamil, menyusui, anak balita.
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional 47 SPPG hingga hari ke-9 Ramadan 2026. Temuan: roti berjamur hingga telur busuk di menu Makan Bergizi Gratis.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Gizi Nasional (BGN) tegaskan informasi pembukaan PPPK Tahap 3 adalah hoaks. Simak klarifikasi resmi dan cara cek pendaftaran asli di sini.
Pemkab mengeklaim telah menyampaikan klarifikasi dan laporan mendalam saat agenda evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved