Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
BAWASLU Kabupaten Bogor diminta untuk tidak menunggu laporan terkait aksi bagi-bagi amplop yang kemudian videonya viral di media sosial.
Aktivitas bagi-bagi amplop kepada warga di daerah Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu diduga dilakukan pasangan calon Bupati Bogor (Cabub) dan Calon Wakil Bupati Bogor (Cawabub) nomor urut 1, Rudy Susmanto dan Ade Ruhendi.
"Kejadian ini jelas mencederai amanat konsitusi yang mana calon kepala daerah melakukan money politik sebuah tindakan tak terpuji," kata Sekjen Matahukum, Mukhsin Nasir, Sabtu (9/11).
Ia mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh diajarkan transaksi untuk memilih calon kepala daerah yang diduga bermain duit. "Karena pilihan rakyat itu merupakan pilihan hati nurani tanpa ada pemaksaan atau penyogokan dalam bentuk money politik," katanya.
Muksin pun berharap masyarakat untuk aktif mengawasi kinerja Bawaslu Kabupaten Bogor seandainya tidak ada respons terkait video dugaan pelanggaran kampanye tersebut.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Bogor Burhanudin, ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi dari informasi tersebut. "Belum ada sih laporan resmi," kata dia, Sabtu (9/11).
Burhanudin mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran. "Ini kan sifat nya informasi awal, maka kita perlu validasi informasi tersebut dengan melakukan penelusuran dan pendalaman," ujar dia.
Lebih jauh, terang dia, untuk menentukan sebuah peristiwa dugaan pelanggaran menjadi pelanggaran atau bukan pelanggaran, Bawaslu harus melakukan proses kajian. "Sebelum proses kajian, kita juga harus memastikan bahwa peristiwa dugaan pelanggaran itu harus memenuhi unsur formal materil."
Sebelumnya, kasus itu muncul setelah beredar video berdurasi 1 menit 55 detik yang menunjukkan aktivitas warga yang menerima amplop berisi uang Rp50 ribu dan sebuah stiker bergambar paslon Bupati dan Wakil Bupati Bogor tersebar.
Selain gambar atau foto pasangan Rudi-Ade, di kartu tersebut juga ada ajakan memilih yang berupa tulisan coblos nomor 1. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis (7/11). Bagi-bagi amplop itu dilakukan pada acara yang digelar di Desa Gunungsari, Kecamatan Citeureup. Saat itu agendanya kunjungan Rudy Susmanto-Ade Ruhandi atau kegiatan sosialisasi.
Pilkada Kabupaten Bogor hanya diikuti dua paslon. Paslon nomor urut 1, yaitu Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi atau yang akrab disapa Jaro Ade. Sedangkan paslon nomor urut 2 adalah Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman. (J-2)
Keberadaan terowongan ini diharapkan menjadi jawaban atas keluhan masyarakat yang sering terjebak kemacetan di jalur penghubung Citayam dan Bojonggede
Simpang siur informasi terkait adanya korban jiwa dalam insiden bencana di kawasan tambang emas Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor, akhirnya terjawab.
Operasi pencarian penambang yang diduga terperangkap di bekas area galian tambang Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berlangsung dalam kondisi berisiko tinggi.
Punden berundak tersebut merupakan hasil kegiatan delineasi dan inventarisasi potensi cagar budaya yang dilaksanakan selama dua pekan
"Tanah longsor di Kabupaten Bogor terjadi di Desa Sukaresmi, Kecamatan Megamendung, menyebabkan empat rumah mengalami kerusakan. Ada dua kepala keluarga atau 8 jiwa mengungsi,"
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyatakan, pola hujan ekstrem dalam beberapa tahun terakhir memang semakin sering terjadi di wilayah Jabodetabek.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved