Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, masih mendalami dugaan pelanggaran kampanye oleh calon wakil bupati (cawabup) nomor urut 1 Ade Ruhandi alias Jaro Ade.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Ridwan Arifin di Cibinong, Rabu, menjelaskan saat ini pihaknya masih mendalami dugaan pelanggaran kampanye Jaro Ade di dua kecamatan dari total tiga kecamatan.
Tiga kecamatan tersebut, yakni Ciawi, Bojonggede dan Ciampea. Sedangkan di Kecamatan Ciawi, Jaro Ade dinyatakan tidak terbukti melanggar berdasarkan bukti yang dikumpulkan Panwascam. "Ciawi sudah selesai kita plenokan," ujarnya, Rabu (9/10).
Baca juga : Bawaslu Temukan Banyak Pelanggaran Netralitas ASN dan Kades
Sedangkan untuk dugaan pelanggaran kampanye di Kecamatan Bojonggede dan Ciampea, Bawaslu Kabupaten Bogor masih terus melakukan pendalaman. Ridwan pun mengaku belum bisa memastikan kapan dugaan pelanggaran kampanye di dua lokasi itu diplenokan.
Sebelumnya, Koordinasi Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Bogor Burhanudin memaparkan, dugaan pelanggaran kampanye Jaro Ade di Ciawi soal kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan.
Kemudian, di Kecamatan Bojonggede, Jaro Ade diduga melakukan kampanye di luar jadwal yang sudah ditentukan. Jaro Ade diketahui berkampanye melalui pembagian susu gratis di wilayah Bojonggede. "Untuk Ciampea masih belum jelas," kata Burhan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor telah menetapkan dua pasang calon bupati dan wakil bupati, yakni nomor urut 01 Rudy Susmanto-Ade Ruhandi, dan nomor urut 02 Bayu Syahjohan-Musyafaur Rahman atau Kang Mus.
Pasangan Rudy-Ade diusung 17 partai politik, dari delapan partai, yakni Gerindra, Golkar, PPP, PAN, Demokrat, PKS, PKB dan NasDem, kemudian, sembilan partai nonparlemen, yaitu Hanura, Perindo, PSI, Gelora, Buruh, Ummat, PBB, Garuda, dan PKN. Sedangkan pasangan Bayu-Kang Mus diusung oleh PDIP. (Ant/J-2)
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Keberadaan terowongan ini diharapkan menjadi jawaban atas keluhan masyarakat yang sering terjebak kemacetan di jalur penghubung Citayam dan Bojonggede
Simpang siur informasi terkait adanya korban jiwa dalam insiden bencana di kawasan tambang emas Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor, akhirnya terjawab.
Operasi pencarian penambang yang diduga terperangkap di bekas area galian tambang Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berlangsung dalam kondisi berisiko tinggi.
Punden berundak tersebut merupakan hasil kegiatan delineasi dan inventarisasi potensi cagar budaya yang dilaksanakan selama dua pekan
"Tanah longsor di Kabupaten Bogor terjadi di Desa Sukaresmi, Kecamatan Megamendung, menyebabkan empat rumah mengalami kerusakan. Ada dua kepala keluarga atau 8 jiwa mengungsi,"
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyatakan, pola hujan ekstrem dalam beberapa tahun terakhir memang semakin sering terjadi di wilayah Jabodetabek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved