Berbagai Upaya Dilakukan untuk Tekan Kerawanan Pilkada 2024 di Sulawesi Selatan

ADA sepuluh isu strategis yang dianggap memengaruhi kerawanan Pilkada serentak 2024 di Sulawesi Selatan. Provinsi tersebut memang telah ditetapkan sebagai lima besar dengan tingkat kerawanan tinggi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ke-10 isu tersebut meliputi netralitas aparatur pemerintah dan penyelenggara, politik uang, polarisasi masyarakat dan dukungan publik, penggunaan media sosial untuk kontestasi, keamanan, permasalahan logistik, kompetensi penyelenggara adhoc, hak memilih dan dipilih, serta layanan pada pemilih, serta bencana alam dan distribusi logistik.

"Dari pemetaan yang dilakukan Bawaslu, kerawanan yang perlu menjadi perhatian untuk tingkat kabupaten/kota ada di tiga tahapan, yaitu tahap pencalonan, kampanye dan pungut hitung atau hari pemilihan dan penghitungan suara," ujar Divisi Hukum Bawaslu Sulsel Syaiful Juhad saat peluncuran Peta Kerawanan Pilkada 2024, di Makassar, Sulsel, Senin (9/9).

Baca juga : Sulsel Tempati 5 Besar Kerawanan Tinggi di Indonesia Jelang Pilkada

Pada tahapan pencalonan, kerawanan yang terjadi adalah penyalahgunaan kewenangan oleh calon dari unsur petahana, ASN, dan TNI/Polri. Lalu pada tahapan kampanye, kerawanan tertinggi adalah potensi praktik politik uang.

"Termasuk didalamnya pelibatan aparatur pemerintah (ASN dan TNI/Polri) saat berkampanye. Kemudian kampanye hutam atau negatif, isu SARA dan konflik antarpendukung pasangan calon," lanjut Syaiful.

Selain itu, pada konteks sosial politik, intimidasi, ancaman, kekerasan secara verbal dan fisik, pengerusakan fasilitas penyelemggara pemilu, kebijakan penyelenggara pemilu yang berubah-ubah hingga pelanggaran kode etik penyelanggara pemilu akan mempengaruhi kerawanan di wilayah kabupaten/kota.

Oleh karena itu, perlu ada langkah mitigasi dan pencegahan atas kerawanan pemilihan pada Pilkada serentak 2024 ini. 

"Caranya yaitu dengan meningkatkan pengetahuan dan pembentukan sikap masyarakat agar terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif sebagai kunci dalam pengawasan
pemilu/pemilihan. Juga melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan pilkada serentak 2024 sesuai dengansasa jujur dan adil," tegas Syaiful.