Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Yudisial (KY) melakukan pemetaan sistem keamanan persidangan dan pengadilan Pilkada 2024. Hal itu ditujukan untuk mendukung kelancaran rangkaian penyelenggaraan kontestasi elektoral yang berlangsung tahun ini.
Menurut anggota KY, Binziad Kadafi, pengadilan merupakan ranah yang penting untuk menjaga demokrasi. Ia mengatakan, pemetaan yang dilakukan KY merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Lingkungan dalam Pengadilan.
"Pengadilan menjadi penting dalam menjaga negara demokrasi, khususnya untuk menjamin pelaksanaan pemilu dan pilkada yang adil, transparan, dan bebas dari gangguan keamanan," kata Kadafi lewat keterangan tertulis, Selasa (3/9).
Baca juga : Ahli Hukum Pidana Sebut Putusan tidak Adil, KY Diminta Segera Periksa Hakim PN Surabaya
"KY telah memetakan bagaimana kesiapan keamanan pengadilan menghadapi berbagai tantangan keamanan yang mungkin timbul selama proses persidangan perkara pemilu lalu dan Pilkada 2024 mendatang," sambungnya.
Kadafi menjelaskan, pemetaan sistem keamanan yang dilakukan KY meliputi evaluasi situasi keamanan di berbagai pengadilan, misalnya di Medan, Makassar, Sidoarjo, Blitar, Malang, Manado, dan Mataram.
Sementara, lima aspen yang diobservasi oleh KY mencakup koordinasi antara pemangku kepentingan di sektor keamanan, infrastruktur keamanan pengadilan, sumber daya manusia yang mendukung keamanan pengadilan, anggaran yang dialokasikan untuk mendukung keamanan pengadilan, serta pengelolaan risiko. (P-5)
Yosep Hidayah, terdakwa kasus pembunuhan istri dan anaknya, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, menghadapi sidang vonis di PN Subang.
Akhirnya Satgas hanya melakukan penyegelan kantor. Pihak kepolisian berada di ROP selama satu jam dari pukul 10.00 WIB hingga 11.00 WIB.
Saat diberi kesempatan tanggapan oleh ketua hakim, terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta untuk menghancurkan barang bukti.
Sebagaimana dikemukakan majelis hakim dalam persidangan, bahwa Jokdri sama sekali tidak terkait dengan perkara pengaturan skor sebagaimana yang ditangani satgas anti mafia bola.
PENGADILAN niaga Madrid, Spanyol, mengeluarkan putusan awal bahwa FIFA maupun UEFA dilarang mencegah rencana pembentukan Liga Super Eropa,
Mahkamah Agung Spanyol kemudian menolak argumen bahwa Kerad Project adalah perusahaan palsu dan memastikan perusahaan itu melakukan kerja secara legal.
LSI Denny JA Rilis Exitpool dan Quick Count Pilkada 2024 di Tujuh Provinsi
Penyandang DIsabilitas Gunakan Hak Pilihnya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved