Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Golongan Karya (Golkar) menarik dukungannya terhadap Andra Soni Riza-Dimyati dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada Banten.
Golkar beralih untuk kembali memajukan Airin Rachmi Diany yang berpasangan dengan Ade Sumardi dari PDIP. Diketahui, pasangan Andra Soni dan Dimyati didukung penuh oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Ketua umum Golkar Bahlil Lahadalia mengeklaim bahwa partainya tak memiliki masalah dengan parpol KIM lain meski berbelok dukung Airin bersama PDIP.
Baca juga : Diusung PDIP di Pilkada Banten, Airin: Saya Tetap Kader Golkar
“Menyangkut hubungan kami dengan partai lain, baik. Kalau ada yang merasa kurang baik, saya pikir pikiran dia saja itu. Dan kami pikir semuanya baik-baik saja,” ungkap Bahlil, di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
“Jadi keputusan Golkar ini semata-mata adalah sebuah keputusan kajian politik mendalam dan sudah barang tentu namanya politik ada komunikasi politik. Dengan KIM kita melakukan komunikasi. Jadi sekali lagi ini semua terjadi karena komunikasi politik yang baik,” tambahnya.
Adapun Partai Golkar menyerahkan B1-KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten Airin Rachmi Diany dari Partai Golkar dan pasangan Wakil Gubernur Ade Sumardi dari PDIP.
Baca juga : PDIP Usung Airin di Pilkada Banten Tanpa Dukungan Golkar
“Semoga calon ini akan membuat perubahan besar bagi pembangunan Provinsi Banten,” tandas Bahlil.
Sebelumnya, PDIP resmi memberikan dukungan kepada Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Banten 2024.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (26/8/2024).
Baca juga : Golkar masih Konsolidasi untuk Banten, tapi Tetap Dukung Airin
"Selanjutnya dengan seizin Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri, kami akan umumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur mewakili calon kepala daerah. Yang saya sebut namanya mohon berdiri," papar Hasto.
"Dari Provinsi Banten Ibu Airin Rachmi Diany didampingi oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Banten Ade Sumardi," tandasnya.
Sebelumnya, Golkar justru mengusung pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah di Pilkada Banten. Andra-Dimyati telah menerima formulir B1-KWK dari Golkar sebagai salah satu syarat pencalonan ke KPU Provinsi Banten. (Ykb/P-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Pada tahun 2025, RPJMD Provinsi Banten menetapkan delapan target dari sembilan indikator makro.
Diduga karena kurangnya kehati-hatian pengemudi, bus hilang kendali dan menabrak bagian belakang truk yang berada tepat di depannya.
Puncak HPN 2026 di Banten menegaskan pentingnya peran pers sebagai penjaga kualitas informasi di era digital dan AI.
Ketua BAZNAS Kota Tangsel Mohamad Subhan mengutarakan sinergi antar-lembaga zakat menjadi kunci dalam menggali potensi zakat secara optimal, khususnya di Provinsi Banten.
Musda ke-VIII Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten resmi ditutup dan menandai babak baru kepemimpinan organisasi kepemudaan di Tanah Jawara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved