Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENJABAT (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menegaskan bahwa seluruh stakeholder di wilayah Jawa Tengah solid dalam mengawal penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
Hal ini diungkapkan Nana usai menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Wilayah Jawa, yang diselenggarakan di Hotel Royal Ambarukmo pada Rabu (21/8).
Baca juga : Baliho Ahmad Lutfi-Taj Yasin untuk Pilkada Beredar di Purwokerto
Nana menjelaskan bahwa konsolidasi dengan berbagai stakeholder telah dilakukan, termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, TNI, Polri, partai politik, serta tokoh masyarakat.
Menurutnya, koordinasi yang solid sudah dibangun melalui serangkaian rapat koordinasi, pelatihan Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota), serta pemetaan permasalahan yang ada di Jawa Tengah.
“Koordinasi sudah kita lakukan, dan saya rasa kita sudah cukup solid. Kami juga sudah melakukan rapat koordinasi, pelatihan Sispamkota, dan pemetaan berbagai permasalahan yang ada di Jawa Tengah,” ujar Nana.
Baca juga : Survei SPIN Pilkada Jateng Unggulkan Ahmad Luthfi dari Kaesang Pangarep
Lebih lanjut, Nana mengungkapkan bahwa sejumlah rapat koordinasi (rakor) telah dilaksanakan, di antaranya adalah Pemantapan Isu-isu Strategis Jelang Pilkada Serentak 2024, Rakor Desk Pilkada, dan Kondusivitas Wilayah Provinsi Jateng.
Selain itu, Polda Jateng juga telah menyelenggarakan Rakor Kesiapan Pelaksanaan Operasi Mantap Praja 2024.
Dalam hal anggaran, Nana memastikan bahwa pengalokasian dana Pilkada baik dari Pemprov Jateng maupun pemerintah kabupaten/kota telah terpenuhi.
Baca juga : Ahmad Luthfi Tanggapi Kaesang Unggul Menurut Survei Pilgub Jateng
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) juga telah mulai dicairkan kepada penyelenggara pemilu dan TNI/Polri, meskipun masih ada beberapa kabupaten yang belum menuntaskan pencairan.
“NPHD-nya sudah diberikan, namun masih ada beberapa kabupaten yang belum tuntas. Ada yang tahap pertama sudah selesai, ada yang tahap kedua sudah selesai. Tetapi kami akan mengoordinasikan untuk segera menyelesaikan,” tambah Nana.
Meskipun demikian, Nana mengakui bahwa dinamika dalam setiap tahapan Pilkada tetap berpotensi terjadi.
Baca juga : Pilkada Jateng, PKB masih Upayakan Dukung Yusuf Chudlori
Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengikuti perkembangan yang terjadi dan selalu berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu serta Forkopimda.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto, mengajak seluruh kelompok masyarakat untuk menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan menjelang Pilkada 2024.
Menurutnya, stabilitas tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan Pilkada yang tahapannya telah berlangsung saat ini.
Hadi menekankan bahwa setiap lembaga pemerintah dan penyelenggara pemilihan harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk menjaga stabilitas tersebut.
Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, Jawa Tengah diharapkan mampu menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 dengan aman, lancar, dan kondusif. (Z-10)
Nana Sudjana menjalankan tugasnya sebagai Penjabat Gubernur Jawa Tengah sejak September 2023. Selama 1,5 tahun, ia berhasil meraih berbagai prestasi.
Program perbaikan RTLH yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat apresiasi dari warga Kabupaten Pemalang
REALISASI investasi di Jateng sepanjang 2024 mencapai Rp88,4 triliun. Investasi tersebut melahirkan 65.815 proyek dan menyerap tenaga kerja dalam negeri hingga mencapai 409.338 orang.
PENJABAT (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menghadiri acara pembukaan masa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
Dalam proses pendaftaran, masyarakat bisa mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile di Play Store dan melakukan registrasi atau pendaftaran. Pada 30 hari sebelum ulang tahun pengguna
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, meminta ASN di lingkungan Pemprov Jateng untuk terus mempertahankan kinerja baik, terutama menjelang pelantikan gubernur definitif pada Februari 2025.
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved