Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
POLDA Metro Jaya menggelar Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan Mantap Praja Jaya 2024 selama 140 hari dalam rangka pengamanan Pilkada serentak di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
"Guna mengamankan Pilkada 2024, kami menggelar operasi Mantap Praja Jaya 2024, yang dilaksanakan selama 140 hari sejak 14 Agustus sampai 31 Desember 2024," kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto saat memimpin apel Operasi Mantap Praja Jaya 2024 di lapangan Satlat Korbrimob Polri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/8).
Karyoto menjelaskan, dalam operasi tersebut, pihaknya melibatkan 88.375 personel yang mana terdiri atas 6.991 personel TNI, 17.448 personel Polri, serta 63.936 personel Linmas.
Baca juga : Indonesia vs Irak, 2 Ribu Personel Gabungan Bersiaga di Stadion Utama GBK
"Keseluruhan personel yang dilibatkan akan tersebar ke dalam 31.963 TPS yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hal ini dilaksanakan guna mengamankan Pilkada 2024 dengan tujuan tercipta keamanan, kelancaran, ketertiban," ujar Karyoto.
Karyoto menambahkan, dalam mengamankan Pilkada 2024, Polda Metro Jaya akan melaksanakan pola-pola pengamanan.
"Mulai dari cipta kondisi yang dilaksanakan sebelum, pada saat, dan pascapelaksanaan tahapan pilkada serentak, yang akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan yang ada, yang mana kegiatan ini dilakukan meliputi, deteksi dini, cooling system(sistem penyejukan), pengamanan terbuka dan tertutup, hingga penindakan bagi pihak yang berupaya mengganggu pelaksanaan pada setiap tahapan pilkada," tegasnya.
Karyoto juga menyebutkan Operasi Mantap Praja Jaya 2024 diiringi dengan penguatan strategi komunikasi publik untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
"Hal tersebut dilakukan agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas Kamtibmas pada Pilkada 2024, serta agar masyarakat Mengetahui berbagai upaya pengamanan yang telah kita lakukan," pungkasnya. (Ant/Z-1)
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Rekayasa arus lalu lintas di kawasan yang menuju Stadion GBLA agar para penonton maupun wisatawan yang akan mengarah menuju Masjid Al Jabbar dapat terurai.
Peniadaan kebijakan HBKB sementara tersebut telah sesuai dengan Pergub DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto merespons soal kebijakan pengamanan oleh prajurit TNI untuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari).
Sejumlah personel dari beberapa kesatuan diturunkan ke Vihara Singkut Dhammasavana, di Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun,
Dari hasil monitoring, Budi menyebut perayaan May Day 2025 di berbagai daerah sejauh ini berjalan dengan aman dan lancar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved