Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
POLDA Metro Jaya menggelar Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan Mantap Praja Jaya 2024 selama 140 hari dalam rangka pengamanan Pilkada serentak di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
"Guna mengamankan Pilkada 2024, kami menggelar operasi Mantap Praja Jaya 2024, yang dilaksanakan selama 140 hari sejak 14 Agustus sampai 31 Desember 2024," kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto saat memimpin apel Operasi Mantap Praja Jaya 2024 di lapangan Satlat Korbrimob Polri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/8).
Karyoto menjelaskan, dalam operasi tersebut, pihaknya melibatkan 88.375 personel yang mana terdiri atas 6.991 personel TNI, 17.448 personel Polri, serta 63.936 personel Linmas.
Baca juga : Indonesia vs Irak, 2 Ribu Personel Gabungan Bersiaga di Stadion Utama GBK
"Keseluruhan personel yang dilibatkan akan tersebar ke dalam 31.963 TPS yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hal ini dilaksanakan guna mengamankan Pilkada 2024 dengan tujuan tercipta keamanan, kelancaran, ketertiban," ujar Karyoto.
Karyoto menambahkan, dalam mengamankan Pilkada 2024, Polda Metro Jaya akan melaksanakan pola-pola pengamanan.
"Mulai dari cipta kondisi yang dilaksanakan sebelum, pada saat, dan pascapelaksanaan tahapan pilkada serentak, yang akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan yang ada, yang mana kegiatan ini dilakukan meliputi, deteksi dini, cooling system(sistem penyejukan), pengamanan terbuka dan tertutup, hingga penindakan bagi pihak yang berupaya mengganggu pelaksanaan pada setiap tahapan pilkada," tegasnya.
Karyoto juga menyebutkan Operasi Mantap Praja Jaya 2024 diiringi dengan penguatan strategi komunikasi publik untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
"Hal tersebut dilakukan agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas Kamtibmas pada Pilkada 2024, serta agar masyarakat Mengetahui berbagai upaya pengamanan yang telah kita lakukan," pungkasnya. (Ant/Z-1)
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Kapolsek Patokbeusi Kompol Anton Indra Gunawan, mengatakan, penutupan sementara tempat hiburan malam pada malam pergantian tahun baru 2026, demi keamanan dan Kondusivitas.
Titik prioritas pengamanan oleh Kwarcab Purwakarta adalah kawasan rawan seperti Pasar Jumat, Cikopo, Sadang, Ciganea, Perugaab Haji Iming dan Pos Jalan Pembaharuan
Polri telah melaksanakan Apel Gelar Pasukan pada Jumat (19/12) sebagai tanda dimulainya pelayanan menyeluruh kepada masyarakat.
Jumlah personel yang dikerahkan bisa bertambah tergantung pada kebutuhan di lapangan.
Pengecekan bertujuan memastikan kesiapan personel serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung pelayanan bagi masyarakat.
Pengamanan lebih ketat diberlakukan saat penanganan perkara yang menarik perhatian publik. Tekanan politik ini bisa muncul dari mekanisme pemilihan hakim oleh DPR. Kualitas keilmuan dan rasa keadilan akan muncul dalam putusan jika hakim merasa aman.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved