Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Poros ini akan ketambahan tambahan partai politik (parpol) pendukung.
"Ada Koalisi Indonesia Maju Plus nanti," kata Dasco di iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Juli 2024.
Pilkada yang akan ada KIM Plus tersebut Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Jawa Tengah (Jateng). Namun, Dasco belum mengungkap parpol tersebut.
Baca juga : Gerindra Yakin hanya Ada 2 Paslon yang Bertarung di Pilgub Jakarta
"Plus ada partai lain dong yang ikut kan begitu. Akan membicarakan mengenai Pilkada tadi. Ada Jawa Tengah, ada DKI kan begitu," ujar Dasco.
Wakil Ketua DPR itu mengatakan pembicaraan mengenai KIM Plus menunggu Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, kembali ke Indonesia. Prabowo tengah melakukan kunjungan ke luar negeri.
"Ini nunggu Pak Prabowo pulang. Akan ada pertemuan dari partai-partai koalisi. Koalisi Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus," jelas Dasco. (Z-7)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi penghalang bagi PDIP untuk merapat ke koalisi pemerintah.
PDIP akan membahas kerja sama politik dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pembicaraan itu akan terlaksana pada Kongres VI PDIP pada April 2025.
SEKJEN Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan usulan Presiden Prabowo Subianto terkait koalisi permanen bukanlah gagasan baru. Ia mengatakan koalisi permanen diwacanakan setiap periode
Said Abdullah mengatakan bahwa partai tersebut menghormati gagasan Presiden Prabowo Subianto soal Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menjadi koalisi permanen.
PKB siap berjalan bersama Partai Gerindra dalam Koalisi Indonesia Maju
WAKIL Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, Prabowo Subianto akan maju kembali di Pilpres 2029.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved