Politik Hutang Budi Hambat Netralitas

PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin (pilkada) sulit untuk dihilangkan. Hal ini sangat disadari betul oleh semua pihak khususnya pemerintah dan penyelenggara pemilu. Pernyataan ini disampaikan Ridho dalam merespon pernyataan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto tentang netralitas.

"Bahwa itu adalah hak Menko Polhukam yang harus selalu dia sampaikan. Walaupun yang demikian itu semacam lip service saja untuk menenangkan situasi meskipun pada kenyataannya tentu sulit untuk diterapkan," ujarnya saat dihubungi, Rabu (31/7).

Menurutnya netralitas sulit diterapkan karena eratnya faktor politik balas budi yang berkelindan di setiap proses politik kita. Seperti pemilihan anggota KPU pusat yang sulit untuk menegakkan netralitas ketika proses rekrutmennya tidak memenuhi unsur untuk bersikap netral.

"Netralitas itu seperti membelah air karena netralitas ini penyelenggara pemilu sulit terjadi. Dan politik hutang budi inilah yang menghambat orang bersikap netral dalam pilkada nanti. Kalau mereka punya benteng yang kuat itu bagus tapi banyak yang mudah ditarik ke sana kemari," tukasnya. (Sru/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi