Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 60 sesepuh Lamaholot menemui mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen (Purn) Johni Asadoma untuk memberikan dukungan maju sebagai bakal calon pemilihan gubernur (Pilgub) NTT 2024, Senin (29/7).
Lamaholot adalah kelompok etnis yang mendiami wilayah Kabupaten Flores Timur, Adonara, Solor, Lembata dan Alor. Sedangkan, Johni Asadoma merupakan putra Alor asal Kabupaten Alor. Ayahnya berasal dari Alor dan ibu berasal di Rote.
"Ini menyangkut kehormatan, jadi apapun yang terjadi, kesatuan rumpun yang tak terpisahkan sebagai Lamaholot ini harus mendukung Anak Lamaholot untuk maju," kata salah satu Sesepuh Lamaholot, Ignas Hayon. Menurutnya pertemuan berlangsung pada Sabtu (27/7) malam.
Baca juga : Relasi Lembata Deklarasi Dukung Ansy Lema di Pilgub NTT
Sesepuh Lamaholot yang menggelar pertemuan bersama mantan atlet NTT berprestasi ini, mayoritas berasal dari Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Mereka merupakan perwakilan dari setiap suku di Flores Timur, Lembata, Adonara, Solor, dan Alor.
Menurutnya, Diaspora Lamaholot di Kupang akan menggelar deklarasi akbar sebagai bentuk dukungan kepada Johni, yang akan dirangkai dengan seremoni adat.
"Deklarasi ini akan menjadi gaung besar kepada seluruh keluarga Lamaholot di seluruh NTT, bahkan kepada keluarga-keluarga di kampung halaman," ujarnya.
Baca juga : Anies Baswedan Kuat, Cagub DKI Jakarta Diprediksi Sedikit
Sesepuh Keluarga Lamaholot lainnya, Ibrahim Ali mengatakan pertemuan bersama Johni Asadoma sebagai bagian dari ungkapan hati keluarga Lamaholot. Dia menyebut pertemuan itu sebagai Silaturahmi Secangkir Kopi Segelas Hati.
"Kami menuju satu Kata dan satu Hati disertai doa dan dukungan kepada Irjen (purn) Johanis Asadoma," kata Ibrahim Ali kepada Media Indonesia.
(Z-9)
Bahkan, dia juga mengaku tidak pernah berkeinginan atau sekadar membayangkan untuk menjadi pemimpin ibu kota.
Menurutnya, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 mengalami penurunan dibandingkan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024
MK menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Pilkada) 2024, diantaranya Pilkada Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua.
Pada sidang perdana, Rabu (8/1), Anwar Usman tidak dapat ikut bersidang karena dirawat di rumah sakit akibat terjatuh.
Ketua MK Suhartoyo menjelaskan bahwa sidang tetap akan dilaksanakan oleh tiga panel Hakim Konstitusi.
MK baru menerima sebanyak 152 permohonan, terdiri dari 119 permohonan soal pilkada tingkat kabupaten dan 33 pilkada tingkat kota.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved