Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PENGURUS Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem mendatangi kantor DPP PKS dengan membawa Ilham Habibie, bakal calon Gubernur Jawa Barat yang akan diusung di Pilkada Jabar 2024.
Kedatangan Ilham disambut oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Jajaran DPP NasDem yang turut mendampingi Ilham yakni Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim, Ketua DPP NasDem Bidang Pembangunan dan Infrastruktur Okky Asokawati, Ketua DPP Bidang Pemilih Pemula dan Milenial Lathifa Al Anshori, dan Sekretaris DPW Nasdem Jawa Barat M. Rachmat.
Taslim mengaku NasDem membutuhkan parpol lain untuk berkoalisi dalam Pilgub Jabar tahun ini. Sehingga, NasDem mengajak PKS yang memiliki 19 kursi di Pileg DPRD Jabar untuk ikut mengusung Ilham. Lagipula, Hermawi memandang PKS cocok untuk kembali berkoalisi dengan NasDem seperti Pilpres 2024 lalu.
Baca juga : Silaturahmi ke PKS, Ilham Habibie Bicara Jawa Barat Jadi Ujung Tombak Indonesia Emas 2045
"Kedatangan kami disini untuk bersilaturahmi, saling melengkapi. PKS meskipun banyak sekali kursinya di Jawa Barat, tetap tidak cukup. Apalagi NasDem yang cuma 8. Jadi, kalau kita bisa mengulangi success story koalisi 01, kenapa tidak?" Kata Taslim di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (18/7)
Menurut Taslim, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi strategis bagi parpol untuk mengusung calon gubernur-wakil gubernurnya. Hermawi berharap PKS bisa segera menyatakan persetujuannya untuk berkoalisi di Pilgub Jabar.
"Kita juga sama-sama memperhatikan tenggang waktu yang semakin sempit. Oleh karena itu, menindaklanjuti pertemuan presiden PKS dengan Ketua Umum NasDem dua minggu yang lalu, tadi ditegaskan lagi kita akan segera mengerucutkan, mengkongkritkan, khususnya di Jawa Barat dan DKI," jelasnya.
Baca juga : Bakal Cagub NasDem untuk Pilgub Jabar Ilham Habibie Sambangi Markas PKS
"Jawa Barat ini kan kita harus kompatibel. PKS dengan kursi yang begitu banyak pun tidak cukup sendiri, apalagi NasDem. Jadi kita akan terus membangun kebersamaan ini sampai pada titik kita punya kesepakatan bersama," tambahn Taslim.
Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengaku partainya masih akan mendetailkan kesepakatan koalisi bersama NasDem di Pilkada Jabar.
Alasan PKS belum resmi menyatakan dukungannya pada Ilham di Pilgub 2024 provinsi Jabar karena PKS menginginkan ada kesamaan arah politik dalam pilkada di Jabar dan DKI Jakarta.
"Jawa Barat ini akan sangat terkait relasinya dengan DKI. Oleh karena itu, juga memutuskan Jawa Barat ini mungkin nanti akan terkait juga dengan memutuskan hal-hal yang di DKI. Sekali lagi, ini kita akan dalami lebih lanjut dalam pembahasan-pembahasan ke depan," tandas Syaikhu.
(Z-9)
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan baik.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Presiden Prabowo Subianto bisa fokus pada program strategis nasional yang dihajatkan langsung kepada kebutuhan dasar rakyat.
Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved