Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
ANCAMAN curah hujan tinggi pada November mendatang menjadi salah satu hal yang diantisipasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024. Dalam hal ini, KPU berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terutama soal pengadaan logistik.
Anggota sekaligus Koordinator Divisi Perencanan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan, pihaknya melakukan mitigasi pada tahapan Pilkada 2024 sebagaimana Pemilu 2024 pada Februari lalu. Saat itu, sambungnya, di sejumlah daerah juga terjadi curah hujan serta gelombang air yang tinggi sehingga memicu terjadinya banjir.
"Nah, ini apalagi November, kami juga koordinasi dengan BMKG (terkait) sejauh mana tingkat cuaca dan kami akan bantu teman-teman KPU provinsi, kabupaten, dan kota," terang Sudrajat saat dikonfirmasi, Senin (15/7).
Baca juga : Demokrat Persilakan Nagita Slavina Diusulkan Jadi Bacalon Wagub Sumut
Ia menjelaskan, pelaksanaan Pilkada Serentak, termasuk pendistribusian logistik dilakukan oleh jajaran di level daerah, yakni KPU provinsi maupun kabupaten/kota. Kendati demikian, KPU RI juga tetap memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut.
Selain BMKG, Sudrajat mengatakan pihaknya juga menggandeng instansi lain seperti TNI dan Polri guna mendistribusikan logistik Pilkada 2024.
Berkaca dari pengalaman pendistribusian logistik saat Pemilu 2024 sebelumnya, Sudrajat menyebut salah satu bantuan yang diberikan pihak TNI adalah peminjaman kapal-kapal Angkatan Laut untuk mengirim logistik ke pulau tertentu saat gelombang sedang tinggi.
"Karena kalau pakai kapal biasa juga mengkhawatirkan," terangnya.
Lebih lanjut, TNI dan Polri, lanjut Sudrajat, juga terus berkoordinasi dengan Polri terkait pola pengamanan logsitik Pilkada 2024 sampai ke tempat pemungutan suara (TPS). (Z-11)
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
DAFTAR Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, bertambah 4.965 orang.
DUA daerah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang pada 27 Agustus 2025 mendatang.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) ulang Pilkada 2024 di Kabupaten Barito Utara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved