Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno mengaku masih menunggu arahan partai terkait potensi dirinya maju untuk Pilgub Jawa Barat pada Pilkada 2024.
"Penugasan secara resmi belum diterima per hari ini. Komunikasinya masih sangat informal. Saya menunggu arahan pimpinan. Karena saya pernah mengikuti proses pilkada sebelumnya, nanti pimpinan partai politik akan menentukan," kata Sandiaga di Istana Merdeka, Senin (8/7).
Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambut baik terkait nama kadernya Sandiaga Uno yang masuk dalam radar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Baca juga : Sandiaga Dilirik PKB, PPP: Beliau Gubernur Indonesia
Setelah parpol menentukan, dan muncul penugasan, kata Sandiaga, kemudian akan masuk tahapan-tahapan pemilu.
"Per hari ini, sebelum ada penugasan, maka saya fokus di tugas-tugas kementerian," kata Sandiaga.
Dia melihat Pilkada Serentak perlu disiapkan dengan sangat serius. Pasalnya, ini merupakan lanjutan kontestasi demokrasi pasca Pilpres dan Pileg pada Februari lalu.
Baca juga : Sandiaga Uno Diusulkan Maju di Jabar, PKB: Sulit bila Lawan Ridwan Kamil
"Saya sebagai seorang kader tentu nanti akan menunggu tugasnya sebagai apa. Tapi ini jangan sampai diartikan siap untuk sekedar mengikuti prosesi, karena tahapannya tidak seperti itu," kata Sandiaga.
Setelah mendapat surat tugas, calon kandidat jug harus mempelajari dengan seksama, terkait isu-isu yang menjadi sorotan di daerah tersebut. Dirinya tidak ada ambisi atau keinginan tertentu untuk maju di Pilgub Jakarta maupun Jawa Barat.
"Saya tidak ada. Sebagai loyalis, apapun tugas itu pasti dipertimbangkan demi kebaikan dan kontribusi bagi negara," tandasnya. (Z-11)
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
DAFTAR Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, bertambah 4.965 orang.
DUA daerah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang pada 27 Agustus 2025 mendatang.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) ulang Pilkada 2024 di Kabupaten Barito Utara
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved