Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRTARIS Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan Partai terus bersiap menghadapi Pilkada serentak pada November 2024, mendatang.
Hasto mengatakan PDIP akan melakukan pelatihan tim kampanye untuk mensolidkan seluruh jajaran kader partai di tingkap pusat hingga daerah dan sayap partai untuk Pilkada 2024.
Sehingga, kata Hasto, seluruh jajaran Partai bergerak serentak memenangkan calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP.
Baca juga : PDIP Respons Survei Unggulkan Kaesang di Pilkada Jateng
Hal itu diungkapka Hasto saat ditanya wartawan terkait persiapan PDIP dalam Pilkada serentak usai mengikuti Soekarno Run dalam rangkaian acara Puncak Peringatan Bulan Bung Karno 2024, di Parkir Timur Senayan, GBK, Jakarta, Minggu (30/6/2024).
“Pada tanggal 1 Juli nanti akan diadakan pelatihan Tim Kampanye pada batch yang kedua. Dan dari situlah kita bergerak ke atas untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, atau termasuk yang ada di Jakarta,” papar Hasto.
Hasto menambahkan, strategi PDI Perjuangan di dalam persiapan Pilkada, saat ini adalah memprioritaskan untuk ditingkat Kabupaten/Kota.
Baca juga : KPK Sita Ponsel Sekjen PDIP dan Stafnya untuk Cari Bukti Keberadaan Harun Masiku
Politisi asal Yogyakarta ini pun turut menyinggung soal persiapan Partai mengusung calon kepala daerah di Pilkada Jakarta.
Hasto menegaskan, bahwa PDIP akan mendorong sistem kaderisasi secara sistemik.
“Tentu saja banyak kader yang siap dicalonkan. Ada Pak Pramono Anung, ada Pak Basuki, Menteri PUPR misalnya, ada Pak Abdullah Azwar Anas, ada Pak Andika, Pak Charles Honoris, bahkan ada Pak Eriko juga, yang tadi semangat mudanya juga luar biasa,” tegas Hasto.
Baca juga : Adian Napitupulu Kritisi Cara Penyidik KPK Periksa Hasto Kristiyanto
“Sehingga PDI Perjuangan tidak kekurangan stok pemimpin, dan proses dialog dengan partai politik untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur secara intens dilakukan,” ungkapnya.
Hasto menambahkan, PDIP juga bakal mempersiapkan kader Partai untuk didorong maju pada Pilkada.
Namun demikian, Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak menutup pintu untuk menjalin kerja sama politik dengan partai-partai politik lain dalam mengusung calon kepala daerah.
“Jadi bagi PDI Perjuangan karena proses kaderisasi telah dilakukan, sejak awal kita telah menggrooming kader-kader PDI Perjuangan untuk dipersiapkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah,” tandas Hasto. (Z-6)
Presiden Prabwo Subianto menegaskan kepada para hakim untu menjatuhkan putusan yang benar-benar adil dan bebas dari keraguan.
Sekretaris Jenderal Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji Nusantara (Senapati Nusantara), Hasto Kristiyanto, membuka secara resmi Rapat Kerja Agung (RKA) Senapati Nusantara
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Konsolidasi nasional BMI ini untuk menyatukan pola gerak organisasi BMI dalam menjalankan hasil rekomendasi Kongres VI PDI Perjuangan.
Hasto Kristiyanto menuntaskan 10K Borobudur Marathon 2025 dengan waktu 81 menit, memperbaiki rekor pribadinya tujuh menit. Ia menilai capaian ini sebagai simbol ketekunan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi Borobudur Marathon 2025 yang berstatus Elite Label.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved