Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRTARIS Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan Partai terus bersiap menghadapi Pilkada serentak pada November 2024, mendatang.
Hasto mengatakan PDIP akan melakukan pelatihan tim kampanye untuk mensolidkan seluruh jajaran kader partai di tingkap pusat hingga daerah dan sayap partai untuk Pilkada 2024.
Sehingga, kata Hasto, seluruh jajaran Partai bergerak serentak memenangkan calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP.
Baca juga : PDIP Respons Survei Unggulkan Kaesang di Pilkada Jateng
Hal itu diungkapka Hasto saat ditanya wartawan terkait persiapan PDIP dalam Pilkada serentak usai mengikuti Soekarno Run dalam rangkaian acara Puncak Peringatan Bulan Bung Karno 2024, di Parkir Timur Senayan, GBK, Jakarta, Minggu (30/6/2024).
“Pada tanggal 1 Juli nanti akan diadakan pelatihan Tim Kampanye pada batch yang kedua. Dan dari situlah kita bergerak ke atas untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, atau termasuk yang ada di Jakarta,” papar Hasto.
Hasto menambahkan, strategi PDI Perjuangan di dalam persiapan Pilkada, saat ini adalah memprioritaskan untuk ditingkat Kabupaten/Kota.
Baca juga : KPK Sita Ponsel Sekjen PDIP dan Stafnya untuk Cari Bukti Keberadaan Harun Masiku
Politisi asal Yogyakarta ini pun turut menyinggung soal persiapan Partai mengusung calon kepala daerah di Pilkada Jakarta.
Hasto menegaskan, bahwa PDIP akan mendorong sistem kaderisasi secara sistemik.
“Tentu saja banyak kader yang siap dicalonkan. Ada Pak Pramono Anung, ada Pak Basuki, Menteri PUPR misalnya, ada Pak Abdullah Azwar Anas, ada Pak Andika, Pak Charles Honoris, bahkan ada Pak Eriko juga, yang tadi semangat mudanya juga luar biasa,” tegas Hasto.
Baca juga : Adian Napitupulu Kritisi Cara Penyidik KPK Periksa Hasto Kristiyanto
“Sehingga PDI Perjuangan tidak kekurangan stok pemimpin, dan proses dialog dengan partai politik untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur secara intens dilakukan,” ungkapnya.
Hasto menambahkan, PDIP juga bakal mempersiapkan kader Partai untuk didorong maju pada Pilkada.
Namun demikian, Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak menutup pintu untuk menjalin kerja sama politik dengan partai-partai politik lain dalam mengusung calon kepala daerah.
“Jadi bagi PDI Perjuangan karena proses kaderisasi telah dilakukan, sejak awal kita telah menggrooming kader-kader PDI Perjuangan untuk dipersiapkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah,” tandas Hasto. (Z-6)
Sekretaris Jenderal Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji Nusantara (Senapati Nusantara), Hasto Kristiyanto, membuka secara resmi Rapat Kerja Agung (RKA) Senapati Nusantara
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Konsolidasi nasional BMI ini untuk menyatukan pola gerak organisasi BMI dalam menjalankan hasil rekomendasi Kongres VI PDI Perjuangan.
Hasto Kristiyanto menuntaskan 10K Borobudur Marathon 2025 dengan waktu 81 menit, memperbaiki rekor pribadinya tujuh menit. Ia menilai capaian ini sebagai simbol ketekunan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi Borobudur Marathon 2025 yang berstatus Elite Label.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan apresiasi atas pencapaian baru Borobudur Marathon, yang menurutnya bukan hanya menjadi kebanggaan nasional
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved