Jadi Calon Menteri, Banyak PR Menanti Abdul Mu'ti

SEKRETARIS Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti disebut akan menempati pos Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah setelah menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto, kemarin. Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan menilai seabrek pekerjaan rumah (PR) telah menanti Abdul Mu'ti untuk membenahi pendidikan dasar dan menengah.

"PR-nya banyak misalnya dari segi indeks pendidikan harus meningkat, sarana prasarana meningkat, kesejahteraan guru dan honorer. Lalu, soal anggaran pendidikan, Penerimaan Peserta Didik Baru juga masalah, dan seabrek masalah lainnya," kata Cecep, kepada Media Indonesia, Selasa (15/10).

Cecep menilai Abdul Mu'ti harus ditunjang oleh para Direktur Jenderal yang profesional dan mengerti masalah pendidikan di Indonesia. Selain itu, Abdul Mu'ti juga perlu melakukan riset dan evaluasi atas kebijakan yang telah dilakukan oleh menteri sebelumnya. 

Baca juga : Dipanggil Prabowo, Abdul Mu'ti Diminta Jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

"Kurikulum Merdeka juga perlu diubah total. Adakan riset, mana yang bagus dan mana yang kurang. Sepertinya banyak yang kurang karena lihat prestasi melorot. Lalu, soal ujian nasional perlu ada lagi. Harus ada evaluasi pendidikan secara nasional walaupun tidak dikaitkan dengan kelulusan siswa," katanya.

Lebih lanjut, Cecep menilai sosok Abdul Mu'ti memang tepat untuk mengisi kursi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah karena memiliki latar belakang akademisi yang kuat dan rekam jejak baik dalam bidang pendidikan. 

"Saya kira Pak Prabowo sudah bisa memilih orang yang tepat di situ. Maksudnya dia lebih profesional untuk menangani pendidikan dasar dan menengah karena ada pengalaman di situ," katanya.

Cecep juga mencermati pemisahan atau pemecahan Kemendikbudristek menjadi tiga Kementerian baru, salah satunya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain untuk membagi kekuasaan, pemisahan Kementerian dilakukan agar lebih fokus menangani persoalan di ranah pendidikan.

"Selain itu, Pak Prabowo juga harus tegas soal anggaran pendidikan yang 20% dari APBN itu hanya untuk tiga kementerian. Jadi jangan diambil lagi anggaran pendidikan yang 20% ini, karena bagaimana kita mau meningkatkan mutu pendidikan karena anggarannya tidak cukup. Program sebaik apapun tidak akan terlaksana dengan baik. Jadi anggaran untuk pendidikan jangan hanya sisa-sisa," katanya. (Faj/P-3)