Arah Baru Pendidikan Indonesia

INDONESIA tengah menapaki jalan menuju momen satu abad kemerdekaan yang diharapkan menandai kemajuan dan kemandirian bangsa dengan cita-cita lahirnya Indonesia emas 2045. Namun, cita-cita besar itu hanya akan menjadi slogan kosong bila kita gagal menyiapkan pondasi pendidikan yang kokoh dan berkeadilan sejak hari ini.

Kita sedang berada di titik persimpangan sejarah. Anak-anak yang kini duduk di bangku sekolah dasar dan menengah akan menjadi pemimpin, ilmuwan, teknokrat, dan wirausahawan pada 2045. Mereka akan menentukan arah perjalanan bangsa di tengah dunia yang serbadigital, cepat, dan kompleks. Kualitas pendidikan yang mereka terima hari ini akan menentukan kualitas Indonesia pada masa depan.

Namun, kenyataan menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah. Ketimpangan pendidikan antarwilayah, disparitas kualitas guru, rendahnya literasi, serta akses yang belum merata masih menjadi persoalan serius. Di banyak daerah terpencil, anak-anak masih berjuang sekadar untuk hadir di sekolah. Sementara itu, di perkotaan, siswa menghadapi tekanan sistem yang lebih berorientasi pada angka ketimbang pembentukan karakter dan kreativitas.

Baca juga : Ini Capaian Kemendikdasmen Selama Satu Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo

Dalam situasi seperti itu, kita perlu menegaskan kembali pandangan dasar bahwa pendidikan bukan sekadar proses akademik atau administratif belaka, melainkan juga investasi kebudayaan dan peradaban.

PENDIDIKAN SEBAGAI FONDASI PERADABAN

Baca juga : Menuju HUT ke-80 RI:  Beasiswa Santri, Investasi Indonesia Emas 2045

Sejarah mencatat bahwa setiap bangsa besar selalu ditopang oleh sistem pendidikan yang maju. Pendidikan ialah pilar utama yang membentuk cara berpikir, nilai moral, dan arah kemajuan suatu bangsa. Jepang, misalnya, bangkit dari kehancuran pascaperang bukan karena sumber daya alamnya, melainkan karena investasinya yang besar pada pendidikan dan riset.

Korea Selatan melesat menjadi negara industri karena menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan. Begitu pula dengan Tiongkok, mereka bisa menjadi raksasa teknologi dan ekonomi dunia saat ini berkat keseriusan dalam merevolusi kualitas pendidikan, riset, dan pengembangan.

Investasi pendidikan mereka dilakukan secara serius, tepat sasaran, dan berkesinambungan. Dari situlah lahir sekolah dan universitas yang berkualitas seperti Tsinghua University dan Peking University yang kini menempati peringkat 1 dan 2 di Asia versi Times Higher Education (THE) 2025, mengungguli National University of Singapore, Nanyang Technological University Singapore, dan The University of Tokyo. Begitu juga pendidikan vokasi mereka yang terkenal pentahelix, sebuah konsep kolaborasi matang antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.

Pendidikan bukan semata transfer pengetahuan, melainkan juga arena pembentukan karakter, solidaritas sosial, dan kreativitas. Ia mengajarkan anak-anak untuk berpikir kritis. Dalam konteks Indonesia, pendidikan memiliki makna ganda: sebagai sarana pemerataan sosial dan sebagai strategi kedaulatan bangsa. Tanpa pendidikan yang bermutu dan merata, kesenjangan sosial akan terus melebar dan cita-cita keadilan sosial hanya akan tinggal retorika.

Salah satu fondasi utama dari pendidikan bermutu ialah literasi. Sayangnya, survei nasional dan internasional seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan kemampuan literasi anak-anak Indonesia masih tertinggal dari negara lain. Padahal, literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, melainkan juga kemampuan memahami, mengkritisi, dan menggunakan informasi untuk mengambil keputusan.

Dalam era digital, definisi literasi harus diperluas. Tidak cukup dengan kemampuan membaca teks, tapi juga mencakup literasi sains, digital, finansial, budaya, dan lingkungan. Literasi ialah alat untuk membebaskan manusia dari kebodohan, manipulasi, dan kemiskinan informasi. Masyarakat yang literat akan mampu menimbang fakta, menolak hoaks, dan berpartisipasi secara sadar dalam kehidupan demokratis.

Bangsa yang literat ialah bangsa yang merdeka dalam berpikir. Sebaliknya, bangsa yang abai terhadap literasi akan mudah diombang-ambing oleh arus disinformasi dan populisme dangkal. Karena itu, investasi terbesar kita seharusnya bukan hanya pada pembangunan gedung sekolah, melainkan juga pada pembangunan kapasitas berpikir dan budaya membaca masyarakat.

Program pemerintah untuk memperkuat literasi dasar dan digital perlu diperluas menjadi gerakan nasional lintas sektor. Dunia usaha, komunitas, perguruan tinggi, dan media dapat berperan besar menumbuhkan ekosistem literasi yang hidup. Sekolah-sekolah perlu menjadi ruang baca dan dialog.

TANTANGAN REVOLUSI TEKNOLOGI DAN KRISIS IKLIM

Dalam buku Arah Baru Pendidikan Indonesia (Diva Press, 2025) dituliskan bahwa pendidikan abad ke-21 dihadapkan pada dua tantangan besar: revolusi teknologi dan krisis iklim. Revolusi digital telah melahirkan dunia baru yang ditandai dengan kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, dan disrupsi di berbagai bidang. Dunia kerja masa depan akan menuntut keterampilan baru: kemampuan berpikir komputasional, beradaptasi, berkolaborasi, dan berinovasi lintas disiplin.

Anak-anak Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga pencipta dan pengembangnya. Karena itu, penguatan pendidikan berbasis science, technology, engineering, and mathematics (STEM) harus menjadi prioritas. Pelajaran pemrograman, kecerdasan buatan, dan logika komputasi perlu diperkenalkan sejak dini, tentu dengan pendekatan yang kontekstual dan menyenangkan.

Di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan besar berupa krisis iklim. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kerentanan tinggi tidak bisa menutup mata terhadap ancaman ini. Pendidikan lingkungan dan perubahan iklim harus menjadi bagian integral dari kurikulum agar generasi muda tumbuh dengan kesadaran ekologis dan tanggung jawab terhadap bumi.

Generasi 2045 tidak hanya dituntut cerdas secara teknologi, tetapi juga bijak secara ekologis. Merekalah yang akan menentukan apakah bumi ini tetap layak huni atau semakin rusak oleh keserakahan manusia. Karena itu, pendidikan harus melahirkan insan yang mampu menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan keberlanjutan lingkungan.

Transformasi pendidikan tidak akan bermakna tanpa inklusivitas dan keadilan akses. Pendidikan yang baik harus dapat diakses oleh semua warga, tanpa diskriminasi latar belakang sosial, ekonomi, agama, gender, hingga geografi.

Masih banyak anak di pelosok negeri yang harus berjalan berkilo-kilometer untuk sampai ke sekolah. Masih ada keluarga miskin yang menganggap pendidikan sebagai kemewahan. Di beberapa wilayah, anak perempuan masih menghadapi hambatan budaya untuk bersekolah. Sementara itu, anak-anak berkebutuhan khusus kerap belum memperoleh layanan pendidikan yang layak.

Pendidikan inklusif berarti memberikan ruang bagi setiap anak untuk belajar sesuai potensi dan kebutuhannya. Ia juga berarti menciptakan ruang belajar yang ramah perbedaan, menghargai keberagaman, dan menumbuhkan empati. Di tengah pluralitas Indonesia, sekolah seharusnya menjadi tempat terbaik untuk belajar toleransi dan kemanusiaan.

Membangun pendidikan yang adil dan inklusif membutuhkan keberpihakan nyata. Anggaran pendidikan harus dialokasikan secara merata, bukan hanya menumpuk di pusat atau kota besar. Selain bangunan fisik, perlu alokasi khusus pada pengembangan kualitas guru. Jangan sampai guru disibukkan dengan hal yang bersifat administratif dan penghambaan seperti yang diingatkan oleh Christopher Bjork (2013), guru di Indonesia telanjur diposisikan sebagai ASN, yang dibiasakan tunduk ke atasan. Padahal, hubungan antarpengajar haruslah bersifat egaliter. Guru harus terus berkembang dan berinovasi dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan.

Pemerintah wajib meningkatkan kesejahteraan guru di seluruh daerah. Guru ialah ujung tombak dalam pengajaran. Inovasi apa yang bisa diharapkan dari guru honorer yang digaji 300-500 ribu rupiah sebulan? Jangan-jangan ketika mengajar, raga mereka berada di kelas, tapi pikiran terbang melayang memikirkan cicilan utang atau untuk makan keluarga esok hari. Kualitas guru berkelindan dengan tingkat kesejahteraan guru.

MENUJU GENERASI EMAS 2025

Generasi emas 2045 bukan sekadar cita-cita politik. Ia merupakan proyek kebudayaan dan kemanusiaan. Menyiapkan generasi emas berarti membangun manusia Indonesia yang unggul dalam ilmu pengetahuan, tangguh secara mental, berakhlak, dan memiliki kepedulian sosial serta lingkungan. Perlu dicatat bahwa membangun manusia unggul tak dihasilkan melalui proses instan.

Untuk mewujudkannya, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pendidikan, guru, orangtua, dunia usaha, hingga komunitas akar rumput. Transformasi pendidikan tidak bisa diserahkan hanya kepada Kementerian semata. Ia juga harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan semua lapisan masyarakat.

Di tengah keprihatinan dan kekhawatiran di atas, tentu kita perlu juga optimistis dan melihat secara objektif dengan adanya kebijakan-kebijakan berdampak yang dikeluarkan pemerintah, dalam hal ini Kemendikdasmen. Sebut saja revitalisasi 16.140 sekolah, baik negeri maupun swasta, 54,6% lebih banyak dari target sebelumnya 10.440 sekolah. Kemudian ada 4.616 murid yang berasal dari Papua, daerah 3T, dan anak pekerja migran Indonesia bisa melanjutkan pendidikan dengan beasiswa afirmasi pendidikan menengah (adem) serta 10,98 juta anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa melanjutkan sekolah dengan Program Indonesia Pintar (PIP).

Kebijakan positif di atas perlu didukung dan ditingkatkan, termasuk adanya mapel pilihan coding dan AI, redistribusi guru ASN ke sekolah swasta, dan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Temuan terbaru Arus Survei Indonesia (ASI) yang dirilis pada 30 Oktober 2025 menunjukkan bahwa publik menilai baik program-program yang sudah dilaksanakan oleh Kemendikdasmen dalam satu tahun pertama.

Sudah saatnya seluruh elemen bergotong royong dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika kita gagal menyiapkan pendidikan hari ini, tahun 2045 hanya akan menjadi angka tanpa makna. Namun, bila kita mampu membangun sistem pendidikan yang inklusif, berwawasan global, dan adaptif terhadap perubahan zaman, 2045 akan menjadi tonggak kebangkitan bangsa--saat Indonesia benar-benar berdiri sejajar dengan negara maju yang beradab.

Pendidikan itu benih harapan. Pendidikan bukan semata urusan masa depan anak-anak, melainkan juga masa depan bangsa. Dari ruang kelas yang sederhana hingga ruang digital tanpa batas, di sanalah sesungguhnya arah baru masa depan Indonesia sedang dibentuk. Hanya bangsa yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama yang akan mampu bertahan dan berjaya pada masa depan.