Sumpah Pemuda dan Nasionalisme Sastra

ADA yang menarik dari teks Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai gerakan nasionalisme paling awal dan nyata. Dalam teks itu, nasionalisme, yaitu pernyataan bertanah air satu dan berbangsa satu: Indonesia, dikaitkan langsung dengan pernyataan berbahasa satu: bahasa Indonesia sebagai pernyataan yang ketiga.

Di sini tampak nasionalisme sebagai isu politik berhubungan kuat dengan bahasa dan sastra sebagai isu budaya meski Oktober dalam setiap tahunnya di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Bulan Bahasa dan Sastra saja. Sastra pun dipandang umumnya orang seolah mengabdi kepada dewi kesenian semata. Padahal, sastra ialah ekspresi sosial budaya, bahkan politik juga.

Baca juga : Museum Sumpah Pemuda Gelar Pameran Swara Iboe: Dari Nurani untuk Bangsa

NASIONALISME SASTRA 1920-AN

Di Indonesia, biasanya nasionalisme dikaitkan dengan pergerakan nasional yang menuntut Indonesia merdeka dari kolonialisme/imperialisme Belanda atau kemajuan/kemandirian suatu bangsa dilihat dari sisi ekonomi (kesejahteraan material), sosial budaya, termasuk di dalamnya penguasaan ilmu pengetahuan modern sebagai basis teknologi, selain politik atas dasar cinta tanah air atau kebangsaan.

Karena itu, biasanya nasionalisme dikaitkan dengan Sarekat Islam (SI) yang lahir pada 1911/1905 atau Boedi Utomo yang berdiri pada 1908, atau PNI (Partai Nasional Indonesia) yang didirikan Sukarno pada 4 Juli 1927 yang membuatnya banyak mengalami pemenjaraan. Sukarno sebagaimana Hatta, penggagas pertama penyebutan Indonesia untuk Hindia Belanda lewat Perhimpunan Indonesia yang berdiri pada 1926, dua tahun sebelum Sumpah Pemuda.

Baca juga : Gelorakan Kembali Semangat Perjuangan di Hari Sumpah Pemuda

Namun, ternyata nasionalisme juga milik kaum sastrawan. Dengan dibantu berbagai kelembagaan penerbit swasta, mereka menganut dan memperjuangkan nasionalisme, ideologi kebebasan berkarya, dan demokrasi. Mereka menuntut Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, meski sebagiannya bersifat samar/tersirat, tak langsung, dan menuntut ditegakkannya humanisme (kesetaraan antarmanusia).

Minimal pemerintah kolonial bagi mereka harus dikritik mengingat checks and balances dalam sistem politik demokrasi yang di sekitar era terjadinya Sumpah Pemuda, pemerintah Belanda sudah mendirikan Voklsraad (Dewan Rakyat Kolonial) sejak 1918 meski demokrasinya masih bersifat prosedural.

Yang paling awal dan terkenal ialah novel Max Havelar yang ditulis Multatuli yang terbit di luar negeri (di Belanda Pusat), bukan di Hindia Belanda, pada 1860, 68 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Novel itu merupakan karya tulis yang menggegerkan Eropa/dunia, yang meski tak terbit di Hindia Belanda, telah juga menjadi bahan bacaan kaum pergerakan nasional.

Novel itu membela hak-hak kemerdekaan pribumi dengan mengisahkan kekejaman sistem tanam paksa yang menyebabkan ribuan pribumi miskin, kelaparan, dan menderita/mati. Kaum pribumi Indonesia, dikisahkan novel realis itu, diperas pemerintah kolonial Belanda dan pejabat pribumi yang sibuk memperkaya diri. Novel itu dipandang sebagai novel yang membunuh kolonialisme Eropa karena melahirkan nasionalisme/pergerakan nasional.

Tentu saja masih ada banyak novel yang sama yang mengandung nasionalisme para sastrawan pribumi yang dipandang Balai Pustaka (BP), penerbit pemerintah (berdiri 1908/1917) sebagai 'bacaan liar' yang menghasut rakyat untuk memberontak. Di antaranya novel Hikayat Kadiroen (terbit 1924) karya Semaun, empat tahun sebelum Sumpah Pemuda. Novel itu awalnya diterbitkan secara bersambung di Harian Sinar Hindia dalam 1920 kemudian diterbitkan PKI (Partai Komunis Indonesia) pada 1922. Watak utama tokohnya, Kadiroen, seorang pemuda cerdas yang menjadi pegawai pemerintah kolonial dan memperoleh kenaikan pangkat yang amat cepat.

Namun, kemiskinan dan penderitaan rakyat membuatnya berhenti bekerja sebagai pegawai pemerintah. Rasa ketidakadilan yang dialami kaum pribumi seperti dirinya telah mengusiknya. Awalnya, Kadiroen hanya menjadi penyokong moral dan keuangan bagi PKI, tetapi kemudian dipaksa atasannya untuk memilih.

Meskipun secara bahasa dan sastra, novel itu lemah, seperti bentuknya yang dominan sebagai risalah komunis, novel itu tetap menarik sebagai novel propaganda politik PKI yang antikolonialisme Belanda (nasionalisme) secara radikal. Novel yang hampir sama antara adalah novel Student Hidjo (terbit 1919), sembilan tahun sebelum Sumpah Pemuda karya Mas Marco Kartodikromo. Semuanya tak terbit di Balai Pustaka (BP).

Meski kebijakan produksi BP tak mungkin menerbitkan novel yang mengandung nasionalisme (menjadi bahan 'bacaan liar' yang menghasut rakyat untuk memberontak), ternyata para sastrawan yang menerbitkan novel mereka di BP menjadikan novel mereka sebagai media untuk menyampaikan visi politik nasionalismenya juga.

Tentu saja itu dilakukan mereka secara samar untuk menghindari kebijakan sensor BP. Marah Rusli, novelis BP yang terkenal, cukup jeli dalam melihat peluang hal itu lewat novel Siti Nurbaya. Novel itu terbit di BP pada 1922, enam tahun sebelum Sumpah Pemuda. Tokoh Syamsul Bahri dalam novel itu, walaupun menjadi tentara kolonial, motivasinya agar bisa berperang untuk mencari kematiannya sendiri demi menyusul kekasihnya, Siti Nurbaya, yang telah terlebih dahulu mati.

Juga agar absah melawan kekuatan kapitalisme lokal (Sumatra Barat) dan melawan kediktatorannya melalui tokoh Datuk Maringgih yang membuat sengsara kekasihnya, Siti Nurbaya, dan juga ayahnya. Seolah Marah Rusli menyuarakan nyawa dibayar nyawa, kezaliman harus dilawan demi tegaknya keadilan demi kejayaan bangsanya, suatu isu yang disuarakan dalam berbagai kitab suci agama-agama juga. Namun, itu harus dilakukan legal formal, yang dibolehkan hukum yang berlaku. Celahnya ada pada perang di Sumatra Barat.

Sebagaimana sastrawan BP lainnya seperti Abdoel Moeis dan HAMKA, Marah Rusli menjadikan tokoh lokal dan adat kawin paksa yang membelenggu sebagai simbol ketidakadilan. Jika menggunakan cara pandang analogi sebagai metodologi berpikir yang diakui dalam metodologi ilmiah dunia dan Islam, jika adat kawin paksa dan tokoh lokal yang akibat buruknya derajatnya lebih rendah saja secara humanisme dikecam mereka, apalagi kolonialisme/imperialisme Belanda yang akibat buruknya jauh lebih tinggi.

Mereka datang dengan mengambil paksa tanah pribumi lewat kekerasan senjata modern, mengeruk kekayaan Hindia Belanda untuk kepentingan Belanda di Pusat, dan tidak memberikan humanisme kepada pribumi, dengan mereka di tanah airnya menjadi kelas sosial terendah, setelah bangsa Asia Timur dan tentu saja Eropa/Belanda. Minimal, bagi Marah Rusli dan satrawan lain BP, adat kawin paksa dan tokoh lokal seperti Datuk Maringgih sebagai kekuatan lokal/hukum sosial tradisional yang membelenggu secara humanisme, baik secara ekonomi, politik, maupun budaya yang harus dilawan, tak jauh beda dengan kekuatan kolonial asing Belanda.

Hal yang sama dilakukan Abdoel Moeis, aktivis Sarekat Islam, lewat novel Salah Asuhan yang terbit di BP 1928, satu tahun yang sama dengan Sumpah Pemuda. Juga HAMKA lewat novel Di Bawah Lindungan Ka’bah yang terbit di BP 1938, 10 tahun setelah Sumpah Pemuda.

Di dalam novel kedua sastrawan BP itu terdapat kritik halus dan simbolis atas kolonialisme dan kebudayaan Belanda modern. Kolonialisme dan kebudayaan Belanda modern bagi Abdoel Moeis dan HAMKA tidak membuat Timur (tokoh Hanafi) bahagia. Terutama sisi ilmu pengetahuan dan teknologi modern Barat (Belanda) yang meninggalkan agama (ateis dan sekuler) meski kolonialisme Barat dan politik asosiasi pendidikan modern Belanda dipandang negara/elite Belanda untuk memperadabkan Timur dan jalan keselamatan bagi Timur ialah mengikuti secara penuh peradaban Barat modern.

Belakangan, sikap seperti pemerintah/elite Belanda itu disuarakan Sutan Takdir Alisjahbana di era 1930-an pasca-Sumpah Pemuda. Kebudayaan Belanda modern yang dikritik Moeis dan HAMKA ialah kecenderungan sebagian masyarakat Barat/sekutu mereka yang mendewakan kebebasan individu dengan mencari hiburan jasmaniah yang immoral, sebagaimana tampak dalam novel Belenggu (selesai ditulis 1938), dan menganggap Timur dengan agamanya telah mati.

Meski begitu, tentu saja ada banyak sisi positif juga dari kebudayaan Barat modern bagi Moeis dan HAMKA. Misalnya pentingnya sains dan teknologi dengan catatan tak meminggirkan agama. Dalam perspektif mereka, sains dan pendidikan modern dipandang sisi positif Barat yang penting meski harus diintegrasikan dengan ilmu keislaman. Jalan keluar dari problematik kehidupan modern dengan mengasah kecerdasan emosi (mengelola emosi di saat sukses dan gagal), dan kecerdasan spiritual (dengan menjadi hamba Allah melalui hidup ideal dengan memberikan banyak manfaat kepada sesama sebagai makna hidup).