Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
MENTERI kita yang satu ini terus saja mengulang perilakunya yang tidak etis, baik sebagai seorang pejabat publik maupun sebagai seorang yang mengaku berpendidikan tinggi. Dalam unggahan Tiktok @drtonysetiobudi sekitar Mei 2023 berjudul ‘Pemerasan Terselubung di Dunia Kedokteran’, Menkes (yang bukan dokter) mempertanyakan mengapa harus ada STR dan SIP, kenapa tidak disatukan saja, kenapa perlu direvalidasi setiap 5 tahun. Bahkan Menkes ‘menuduh’ adanya pemerasan terselubung terkait dengan jumlah dana yang besar (Rp6 juta per 5 tahun untuk seorang spesialis, dikalikan 75 ribu orang, jumlahnya Rp450 miliar).
Ini hoaks yang nyata karena biaya pengurusan STR hanya Rp300 ribu setiap lima tahun dan masuk ke kas negara sebagai PNBP. Tapi sebagai anggota perhimpunan spesialis bedah saraf, juga beberapa perhimpunan spesialis lain, ada kewajiban iuran bulanan sebesar Rp100 ribu, atau Rp1,2 juta setahun, jumlahnya jadi Rp6 juta setiap 5 tahun. Besaran iuran adalah urusan internal organisasi kami, dan Menkes tidak punya hak untuk masuk ke ranah ini. Terpisahnya STR dan SIP serta revalidasi setiap 5 tahun adalah perintah UU 29/2004, bukan kehendak IDI, apalagi pengurus IDI.
Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/agenda-busuk-di-balik-isu-depresi-dalam-pendidikan-spesialis-2
MENTERI Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa saat ini terdapat gap dokter spesialis sebesar 70 ribu orang selama 10 tahun ke depan.
Kemenkes membuka peluang beasiswa sebanyak 2.000 bagi dokter umum dan spesialis untuk melanjutkan pendidikan, termasuk di luar negeri.
Isu-isu mendasar dalam kesehatan nasional, seperti pemerataan layanan kesehatan, akses obat-obatan, dan peningkatan fasilitas medis, masih jauh dari harapan.
Kemendikbud-Ristek akan membuat Peraturan Menteri terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi menjadi perluasan aturan yang lebih komprehensif.
Menurut Patrianef, yang ditakuti seorang residen tidak hanya senior, tapi bisa juga keluarga pasien, perawat, hingga beban kerja yang berat.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan, kolegium memiliki peran penting untuk mendukung upaya pemberantasan perundungan atau bullying di PPDS.
KABUPATEN Sumenep, Jawa Timur menetapkan Kasus Luar Biasa (KLB campak) karena kasus yang mulai menunjukkan grafik meningkat. Per 21 Agustus 2025 terdeteksi 1.035 kasus campak di Sumenep.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) tengah mengejar target eliminasi kasus campak di Sumenep, Madura. Saat ini telah ditetapkan status Kejadian Luar Biasa campak (KLB Campak) di Sumenep.
Kasus Raya, anak yang meninggal karena tubuhnya dipenuhi dengan cacing di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, seharusnya bisa dicegah jika keluarga dan lingkungan sekitar saling mengingatkan.
Jika diabetes menyerang di usia muda, tubuh akan terpapar kadar gula darah tinggi dalam jangka waktu panjang, sehingga risiko komplikasi seperti penyakit jantung, stroke dan lainnya meningkat
KEMENTERIAN Kesehatan bersama MSD Indonesia resmi meluncurkan kampanye nasional edukasi kesehatan “Tenang untuk Menang 2025" di Kota Bandung, Kamis (14/8).
PEMERINTAH memastikan tunjangan khusus bagi dokter spesialis, utamanya yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) segera direalisasikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved