Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI kita yang satu ini terus saja mengulang perilakunya yang tidak etis, baik sebagai seorang pejabat publik maupun sebagai seorang yang mengaku berpendidikan tinggi. Dalam unggahan Tiktok @drtonysetiobudi sekitar Mei 2023 berjudul ‘Pemerasan Terselubung di Dunia Kedokteran’, Menkes (yang bukan dokter) mempertanyakan mengapa harus ada STR dan SIP, kenapa tidak disatukan saja, kenapa perlu direvalidasi setiap 5 tahun. Bahkan Menkes ‘menuduh’ adanya pemerasan terselubung terkait dengan jumlah dana yang besar (Rp6 juta per 5 tahun untuk seorang spesialis, dikalikan 75 ribu orang, jumlahnya Rp450 miliar).
Ini hoaks yang nyata karena biaya pengurusan STR hanya Rp300 ribu setiap lima tahun dan masuk ke kas negara sebagai PNBP. Tapi sebagai anggota perhimpunan spesialis bedah saraf, juga beberapa perhimpunan spesialis lain, ada kewajiban iuran bulanan sebesar Rp100 ribu, atau Rp1,2 juta setahun, jumlahnya jadi Rp6 juta setiap 5 tahun. Besaran iuran adalah urusan internal organisasi kami, dan Menkes tidak punya hak untuk masuk ke ranah ini. Terpisahnya STR dan SIP serta revalidasi setiap 5 tahun adalah perintah UU 29/2004, bukan kehendak IDI, apalagi pengurus IDI.
Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/agenda-busuk-di-balik-isu-depresi-dalam-pendidikan-spesialis-2
Saat ini Indonesia masih kekurangan sekitar 70.000 dokter spesialis hingga tahun 2032, dengan distribusi yang belum merata di 25 provinsi.
MENTERI Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa saat ini terdapat gap dokter spesialis sebesar 70 ribu orang selama 10 tahun ke depan.
Kemenkes membuka peluang beasiswa sebanyak 2.000 bagi dokter umum dan spesialis untuk melanjutkan pendidikan, termasuk di luar negeri.
Isu-isu mendasar dalam kesehatan nasional, seperti pemerataan layanan kesehatan, akses obat-obatan, dan peningkatan fasilitas medis, masih jauh dari harapan.
Kemendikbud-Ristek akan membuat Peraturan Menteri terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi menjadi perluasan aturan yang lebih komprehensif.
Menurut Patrianef, yang ditakuti seorang residen tidak hanya senior, tapi bisa juga keluarga pasien, perawat, hingga beban kerja yang berat.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluhkan harga tiket pesawat yang mahal untuk menuju titik bencana di Sumatra dan Aceh.
KEMENTERIAN Kesehatan memasuki tahap lanjutan penanganan bencana Aceh Sumatra dengan fokus pada pemulihan layanan kesehatan primer melalui puskesmas di wilayah terdampak.
KEPALA Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman menyampaikan prevalensi kusta di Indonesia sampai saat ini sebesar 0,91/10.000 di ratusan daerah.
Pemerintah memperluas imunisasi heksavalen melalui penguatan Program Imunisasi Nasional. Imunisasi terbukti efektif melindungi anak dari penyakit menular berbahaya.
PROGRAM Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencatat capaian signifikan dengan jumlah kehadiran peserta menembus 70 juta orang hingga 29 Desember 2025.
Kemenkes menyatakan bahwa nakes Kemenkes menyatakan nakes tetap melayani warga di Desa Cekal dan Desa Pantan Kemuning,Kabupaten Bener Meriah, Aceh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved