Mematangkan Tangani Krisis dengan Mengoptimalkan CERC

SENIN (2/1) kita memasuki hari kedua di 2023. Tentunya kita sudah semakin banyak belajar bagaimana menghadapi situasi dan isu-isu yang berpotensi menjadi krisis. Setelah sebelumnya Indonesia dan banyak negara di dunia dilanda pandemi covid-19, isu-isu nasional maupun global yang terus muncul hingga saat ini juga masih perlu mendapat perhatian. 

Di Indonesia setelah sempat ramai kenaikan harga barang kebutuhan pokok, bahan bakar mesin (BBM), kenaikan suku bunga acuan BI, hingga peningkatan inflasi, rupanya kita juga dihadapkan pada isu resesi dan isu global lainnya. 

Model crisis and emergency risk communication (CERC) yang diusung Centers for Disease Control and Preventions (CDC) Amerika Serikat selain dapat digunakan untuk menangani pandemi, juga dapat diterapkan dalam menangani isu-isu lainnya. Sebab, pada dasarnya dalam model CERC terdapat enam prinsip utama, yaitu be first, be right, be credible, express empathy, promote action, dan show respect. 

Dalam melaksanakan tugas kesehariannya, humas Pemerintah yang kini makin strategis peran dan fungsinya dapat menerapkan model CERC, khususnya pada saat terjadi krisis. Komunikasi menjadi kunci dalam penanganan dan penyelesaian suatu masalah. Hingga saat ini, masih banyak pertanyaan apa yang harus dilakukan sebagai pertolongan pertama ketika terjadi krisis.
 
Sebagai contoh, masyarakat dihebohkan dengan adanya berita akan datangnya badai dahsyat pada 28 Desember 2022 di Jabodetabek. Melihat respons masyarakat, kemudian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) segera menggelar konferensi pers dan memberikan penjelasan dengan menampilkan data. BMKG di sini menerapkan prinsip be first, di mana ketika terjadi sebuah krisis perlu adanya kesegeraan dalam penanganan. Pemerintah perlu memastikan masyarakat langsung mendapatkan informasi yang akurat dari sumber yang terpercaya.

Dalam mengomunikasikan suatu pernyataan, perlu adanya literatur dan data yang menguatkan apa yang dinyatakan tersebut. Hal ini untuk mengurangi ketidakpastian yang dirasakan masyarakat saat kondisi krisis. Prinsip ini disebut juga be right atau menyampaikan kebenaran yang didukung informasi-informasi akurat. 

BMKG memberikan paparan terperinci dan penjelasan yang komprehensif ketika menggelar konferensi pers pada 27 Desember 2022. Data-data yang dipaparkan tersebut kemudian diberikan secara cuma-cuma kepada media dan masyarakat. BMKG memahami kondisi masyarakat yang membutuhkan informasi akurat untuk segera menjadi pegangan.

Masyarakat kita yang semakin kritis pastinya juga akan mencari tahu seluk beluk narasumber yang menyampaikan suatu penjelasan. Institusi yang berwenang harus menyampaikannya dengan transparan dan lengkap. Dengan demikian hal itu akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan membangun kredibilitas, dan inilah yang semakin memudahkan sebuah institusi pemerintah mengomunikasikan arah kebijakan.

Selain itu, pemerintah juga perlu menunjukkan kepedulian, pemakluman, dan pengertian kepada masyarakat. Misalnya, pada isu resesi pada 2023, pemerintah perlu memperlihatkan keberpihakannya kepada masyarakat. Hal itu kiranya dapat ditunjukkan dengan memberikan pendampingan dan perhatian lebih kepada lapisan-lapisan masyarakat yang kemungkinan terdampak jika terjadi resesi. 

Tentu saja, kepedulian juga ditunjukkan dengan melakukan aksi-aksi nyata untuk turut memberikan ketenangan kepada masyarakat. Pemerintah dapat menjelaskan program yang akan dilakukan terkait penanganan krisis tersebut.

Sebagai humas pemerintah, kita perlu bersiap menerima feedback masyarakat. Berbagai macam bentuk respons harus dihargai dan menjadi catatan pemerintah dalam penerapan kebijakan. Hal ini merupakan bentuk respek dan penghargaan untuk masyarakat. 

Oleh sebab itu, keterampilan humas pemerintah harus semakin ditingkatkan sejalan dengan perbaikan kelembagaannya. Peran humas semakin vital, bahkan pada perhelatan G-20 lalu humas pemerintah mendapatkan banyak apresiasi terkait kinerja komunikasi publik, salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Narasi G20 berhasil menggaung, namun juga membumi. 

Terlebih di era digitalisasi seperti sekarang in, humas pemerintah juga harus semakin meningkatkan kemampuannya dalam penguasaan teknologi. Sebab, humas kini semakin memegang peran sentral di keberlangsungan dan pembentukan citra institusi.