Merajut Pembayaran Lintas Negara

PEMBAYARAN lintas negara atau cross-border payment tengah menjadi buah bibir di kalangan bank sentral. Boston Consulting Group memprediksi angka pembayaran lintas negara akan meningkat, dari US$150 triliun pada 2017 menjadi US$250 triliun pada 2027. Bank sentral dituntut segera menghadirkan sistem pembayaran lintas negara yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif.

Tuntutan itu mengemuka sejak forum G-20 di Arab Saudi dua tahun silam. Salah satu isu yang diangkat ialah bagaimana mengurangi sekat transaksi antarnegara agar roda ekonomi dunia berputar lebih cepat dan merata. Peta jalan atas inisiatif itu segera disusun di bawah koordinasi Dewan Stabilitas Keuangan (FSB) dan Komite Infrastruktur Pembayaran dan Pasar (CPMI).

Sistem pembayaran ibarat darah dalam perekonomian, yang bertugas mengalirkan dana dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar transaksi ekonomi. Oleh sebab itu, kecepatan transfer dana akan menentukan seberapa laju roda perekonomian berputar.

Tantangan mulai timbul ketika aktivitas transfer dana telah melampaui batas-batas negara. Perbedaan mata uang (currency), nilai tukar (exchange rate), dan zona waktu (time zone) adalah tiga di antaranya. Padahal, dalam skema perekonomian terbuka, aktivitas perdagangan antarnegara perlu didukung sistem pembayaran yang andal, efektif, dan efisien.

Segenap perbedaan tadi menyuguhkan empat tantangan besar bagi aktivitas pembayaran lintas negara. Pertama, kecepatan. Harus diakui proses perpindahan dana dari satu negara ke negara lain memerlukan waktu yang tidak singkat. Sebagai contoh, transfer rekening antarbank lewat SWIFT (society worldwide interbank financial telecommunication) butuh satu hingga lima hari kerja sebelum dana sampai di negara tujuan. Padahal, lebih dari separuh pembayaran lintas negara di dunia ditransaksikan lewat jaringan milik organisasi yang berkantor pusat di Belgia itu.

Opsi lain hampir serupa. Western Union, penyelenggara transfer dana dan remitansi yang punya jaringan di lebih dari 200 negara, rata-rata butuh waktu satu hingga tiga hari untuk transfer dana ke luar negeri. Selain perbedaan zona waktu, durasi transfer dana juga amat dipengaruhi korespondensi antarbank. Jika bank pengirim dana tidak punya koneksi langsung ke bank penerima dana, dibutuhkan peranan bank perantara untuk mengisi celah itu. Proses inilah yang kerap menyita waktu.

Kedua, biaya. Laporan Bank Dunia berjudul Remittance Prices Worldwide March 2022, mengatakan rata-rata biaya transfer dana lintas negara hingga US$200 adalah 6,09%. Jumlah itu masih di atas target G-20 sebesar 5% maupun sustainable development goals sebesar 3%.

Tingginya ongkos kirim dana dilatari tiga faktor; biaya transfer, selisih nilai tukar— umumnya berpatokan pada dolar AS, dan biaya jasa atas selisih kurs. Padahal, kajian Ahmed dkk. (2020) membuktikan penurunan biaya transfer dana sebesar 1% bakal menaikkan volume transaksi hingga 1,6%. Pendek kata, semakin rendah biaya transfer dana, semakin kencang pula roda ekonomi berputar.

Ketiga, transparansi. Bank for international settlement mengatakan pembayaran lintas negara belum cukup transparan bagi konsumen, terutama dari sisi biaya dan keterlacakan. Dari sisi biaya, informasi tarif biaya transfer dana yang tersedia di konter belum mencerminkan nilai sesungguhnya. Lantaran penyelenggara transfer dana belum bisa memastikan berapa banyak bank perantara yang terlibat untuk menyelesaikan suatu transaksi. Semakin banyak bank perantaranya, semakin tinggi pula biayanya.

Dari sisi keterlacakan, berbeda dengan ekspedisi barang, konsumen tidak bisa menelusuri sudah sampai mana kiriman dana berada. Wise, penyelenggara remitansi nomor satu dunia, mengatakan keterbatasan itu timbul karena perbedaan teknologi antarmuka di antara penyelenggara transfer dana. Padahal, pada era digital, keterbukaan informasi seperti ini krusial bagi pengirim dan penerima dana. 

Keempat, inklusivitas. Lantaran berbiaya tinggi, penetrasi layanan transfer dana lintas negara kepada masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, masih terbatas. Pakistan, misalnya. Negara dengan jumlah orang dewasa nirbank terbesar ketiga dunia itu, menurut Bank Dunia, sulit mendapat kiriman dana dari negara sekitar kendati kebutuhannya terbilang cukup tinggi.

Pembayaran cepat

Berkaca dari empat tantangan tadi, tidak heran jika Presidensi G-20 Indonesia 2022 menaruh perhatian besar pada isu pembayaran lintas negara. Untungnya, titik terang datang dari hasil pertemuan ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) di Bali, pertengahan Juli 2022.

Dalam pertemuan itu, sistem pembayaran cepat (fast payment) diposisikan sebagai solusi pembayaran lintas negara. Kesimpulan itu berpijak dari pengalaman kerja sama bank sentral di bidang fast payment, seperti Thailand (PromptPay) dan Singapura (PayNow).

Kerja sama bilateral itu sukses menurunkan biaya transfer di antara kedua negara, dari semula 300 hingga 1.500 baht, menjadi hanya 150 baht. Waktu kirim pun jadi jauh lebih cepat. Dari satu hingga dua hari, menjadi hanya dalam hitungan menit.

Di Indonesia, fast payment lahir dengan nama BI-FAST, diluncurkan Bank Indonesia (BI) sejak Desember 2021. BI-FAST mengakomodasi pembayaran ritel hingga Rp250 juta per transaksi, berbiaya murah, setiap saat, dan seketika. Hingga kini, BI-FAST mewakili 82% pangsa sistem pembayaran ritel di Indonesia.

Dalam waktu dekat, kerja sama pembayaran lintas negara akan diperluas. BI akan menghubungkan BI-FAST dengan fast payment milik Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Alih-alih dolar AS, penyelesaian transaksi di antara negara ASEAN-5 itu akan menggunakan mata uang lokal sehingga biayanya lebih murah.

Pembayaran berbasis kode cepat (QR Code) juga tidak luput dari agenda perluasan traktat multilateral itu. Ke depan, turis asing yang berbelanja di Indonesia cukup membayar pakai QR Code tanpa harus membawa dan menukar uang tunai, begitu pun sebaliknya. Lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

Oleh sebab itu, harapan besar patut kita sematkan pada upaya merajut pembayaran lintas negara. Di tengah polarisasi yang kian meruncing imbas perang di Ukraina, Indonesia mampu menunjukkan arti penting sinergi-kolaborasi kepada dunia. Sebab di dunia yang kian terkoneksi, tiada satu pun negara yang sanggup mengatasi tantangan ekonomi seorang diri.