Senin 09 Mei 2022, 05:05 WIB

Kebebasan Politik, Prinsip Dasar dalam Berpolitik

Thomas Tokan Pureklolon Analis politik dan dosen ilmu politik Universitas Pelita Harapan | Opini
Kebebasan Politik, Prinsip Dasar dalam Berpolitik

MI/Duta
Ilustrasi MI

 

RUANG publik (forum externum) dalam tindakan politik teridentifikasi dalam tiga varian utama, yakni kehendak bebas, kemampuan untuk melakukan pengadaptasian, dan kondisi internal dari siapa pun penguasanya. Ketiga varian itu secara inheren terserap dalam budaya kehidupan yang tak pernah absen dari sosok penguasa politik dalam kebebasan politiknya (political freedom).

Kebebasan politik dalam aksentuasinya telah mencapai titik tertinggi dalam sebuah negara karena melampaui ciri-ciri kebebasan dan jenis-jenis kebebasan atas sebuah kebijakan yang hendak diberlakukan dalam sebuah negara. Kebebasan harus ada batas demarkasinya ketika berhadapan dengan sebuah sistem dalam masyarakat. Masyarakat yang sehat ialah masyarakat yang anggotanya bisa diajak berpikir di tengah kebebasan kendati demokrasi politik berakar pada kebebasan itu sendiri.

Eksistensi kebebasan politik bermula pada demokrasi dengan sistem pemerintahan dengan rakyat (demos) selalu berdaulat dalam berpolitik di sebuah negara. Demokrasi bertumpu pada kebebasan dan akar dari demokrasi ialah kebebasan (freedom). Terminologi kebebasan dalam linguistic descriptive sangat terikat pada makna teks yang bermakna positif dan negatif. Sebaliknya, dalam politico-linguistic terminologi kebebasan terikat pada konteks yang dimaknai secara bersama (commune) dalam ruang kepentingan privat (forum internum) di antara pihak yang berpegang teguh pada makna temporal atas hasil konsensus.

Makna kebebasan dalam politico-linguistic terjalin di antara individu, individu dengan partai politik tertentu, atau antara partai politik (parpol) yang satu dan parpol yang lainnya secara berkesinambungan. Kebebasan politik juga selalu mengandung risiko dan bermasalah seperti terjadi di Suriah dan Korea Utara yang penuh dengan diskriminasi dan pengabaian terhadap hak asasi manusia (HAM). Dengan kata lain, eksistensi kebebasan politik menjangkau kehendak bebas (free will) dan penentuan nasib sendiri yang terus diperjelas dengan moral dan etika sebagai penjaga gawang dalam suatu masyarakat.

Kebebasan politik selalu mengisyaratkan berbagai dimensi yang berafirmasi pada beberapa aspek utama seperti aspek ideologi yang selalu hadir dalam cara berpikir dan sebagai alat pengikat atas berbagai keberagaman yang khas seperti budaya, etnik, bahasa, dan agama. Aspek sosial yang berkaitan dengan kemasyarakatan terutama sifat-sifat kemasyarakatan yang terus memperhatikan kepentingan umum dan mengarah ke aktivitas sosial politik pada ruang publik (forum externum).

Aspek ekonomi yang terus dipandang sebagai titik kunci yang menentukan kebebasan politik. Ekonomi yang kuat dapat menjadi faktor penting dan signifikan yang terus menjaga bangsa dan negara dari berbagai infiltrasi. Kelemahan dalam aspek ekonomi dapat menjadi titik lemah sekaligus sumber pengaruh dan dominasi musuh. Aspek budaya, yang mana seluruh anggota masyarakat bergantung satu sama lain berdasarkan rasa solidaritas yang tinggi akibat adanya persamaan latar belakang sejarah, politik, dan kebudayaan. Budaya politik yang matang termanifestasi melalui orientasi pandangan dan sikap individu terhadap sistem politiknya. Aspek teologi. Aristoteles sebagai filsuf pertama yang menganggap teologi sebagai sebuah disiplin sekaligus mengidentikkannya sebagai filsafat pertama yang tertinggi dari semua ilmu teoretis, dan merupakan suatu studi yang kemudian dinamakan metafisika.

Di Indonesia, terdapat beberapa contoh untuk membuktikan demokrasi dan kebebasan politik sudah sejalan dalam aspek teologis. Hal itu bisa terlihat pada pemberlakuan ideologi Pancasila. Aspek pertahanan dan keamanan. Kebebasan politik selalu berdasarkan pandangan dan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Untuk mencapai pertahanan dan keamanan yang solid, digunakan prinsip politik bebas aktif, perdamaian dunia, kemerdekaan, dan kedaulatan.

Aspek antropologi. Antropologi politik ialah suatu bidang yang menggabungkan unsur-unsur sains politik dan antropologi yang mengkaji politik dengan menggunakan pandangan yang luas tentang tingkah laku sosial dan latar belakang kebudayaan. Antropologi membahas konsep kebudayaan, menyelidiki, dan menjelaskan bagaimana kebudayaan berkembang dalam suatu negara yang terkait dalam bidang politik.

Bagi Aristoteles, politik merupakan master of science, yaitu kunci untuk memahami lingkungan melalui pengetahuan tentang politik. Selain itu, Aristoteles meyakini bahwa dimensi politik memengaruhi lingkungan lain dalam kehidupan manusia yang meliputi aturan dalam bernegara seperti apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Rumusan kepentingan umum (bonum commune/the welfare state) dalam kebebasan poitik meliputi tujuan-tujuan moral atau nilai ideal yang bersifat abstrak, seperti kebaikan, keadilan, kebahagiaan, kebenaran, dan kebebasan.

Segala hal yang berkaitan dengan kepentingan umum memiliki nilai moral yang tinggi jika dibandingkan dengan urusan-urusan yang menyangkut kepentingan individu atau kelompok masyarakat. Dengan hadirnya politik, urusan-urusan tersebut dibedakan dan siapa pun dituntut untuk berpikir serasional mungkin karena pengaruh gaya pemikiran liberal semakin dianggap sebagai sesuatu yang modern, terutama kelompok remaja dan para pemuda.

Indonesia mengeklaim diri sebagai negara yang demokratis karena melibatkan rakyat dalam mengatur dan menjalankan pemerintahannya. Dalam sistem demokrasi kebebasan dalam hak sosial dan politik menjadi sebuah jaminan yang sangat diperlukan untuk mencapai eksistensi sebuah negara. Hadirnya kebebasan politik yang berkualitas dalam artian yang bermakna (meaning), bernilai (value), dan bertujuan (purpose) tetap menjadi prinsip dasar dalam berpolitik di Indonesia. Untuk maksud tersebut, dibutuhkan adanya terpaan iklim politik yang kondusif, kebebasan yang tetap mengandalkan fungsi hukum sebagai penjamin kebebasan hakikinya manusia, dan pengakuan segenap masyarakat. Dalam kebebasan politik, otoritas hukum tetap menjadi panglima sebagai prinsip dasar dalam berpolitik.

Baca Juga

Dok. Pribadi

Mencermati Proses Seleksi Bawaslu Provinsi

👤Neni Nur Hayati Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Wakil Ketua Nasyiatul Aisyiyah (NA), Tasikmalaya, Jawa Barat 🕔Rabu 18 Mei 2022, 05:00 WIB
SEJUMLAH 75 anggota dari 25 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi, akan berakhir masa jabatannya pada September dan Oktober...
Dok pribadi

Budapest Treaty Jalan Menuju Referensi Dunia

👤Srining Widati, Perancang Ahli Madya-BRIN, Mahasiswa S3 Fakultas Hukum Unpad 🕔Selasa 17 Mei 2022, 21:45 WIB
SETELAH lebih dari 40 tahun sejak traktat ini bentuk, akhirnya Pemerintah Republik Indonesia bersikap untuk ikut...
Dok. Pribadi

Urgensi Solusi Urbanisasi

👤Nirwono Joga Pusat Studi Perkotaan 🕔Selasa 17 Mei 2022, 05:05 WIB
PUASA Ramadan dan perayaan Lebaran telah usai. Pemerintah sukses menyelenggarakan baik arus mudik maupun arus balik dengan relatif lancar...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya