Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
RELASI Nahdlatul Ulama (NU) dengan politik mengalami pasang surut. Kiprah NU dalam politik dan negara, terbingkai dan terpola secara kuat. Kuatnya kiprah NU di jagad politik Indonesia, setidaknya bertumpu pada tiga hal; pertama, landasan teologis yang menjadi basis teoritik dan road map gerakan serta garis perjuangan NU. Kedua, pengalaman panjang jatuh bangun mengawal perjalan bangsa. Ketiga, sumber daya kader yang melimpah.
Artikel ini mencoba memanfaatkan tiga keunggulan NU dalam bernegara, sebagai basis reasoning untuk meretas jalan baru relasi NU dengan partai politik (parpol), utamanya Partai NasDem.
Sekilas seperti agak memaksakan mengaitkan relasi NU dengan NasDem. Tetapi jika dicermati, sejatinya praktik dan kiprah politik satu dekade Partai NasDem berdiri, bisa disebut sejalan bahkan dalam banyak hal, telah dan tengah memainkan sebagai 'alat perjuangan' NU di ranah politik. Peran politik NasDem pada sejumlah hal menguatkan hal ini (perjuangan politik NU).
Berikut adalah sederet faktanya; masjid di komplek NasDem mempraktikan amaliyah NU, memperingati hari santri nasional (HSN), memperjuangkan dan sebagai pelopor utama gelar pahlawan nasional untuk syeikhona kholil (maha guru yang sangat dihormati semua tokoh NU) di Senayan, dan mengadakan khotmil Qur’an setiap malam Jum’at. Secara struktur, NasDem memberikan sejumlah posisi strategis kepada kader-kader NU di jajaran kepengurusan dewan pimpinan pusat (DPP), dewan pimpinan daerah (DPD provinsi), dan dewan pimpinan daerah (DPD kab/kota).
Gagasan dan perjuangan besar NasDem untuk merestorasi Indonesia, inline dengan tujuan berdirinya NU. Jargon Restorasi Indonesia yang diusung NasDem, identik dengan nomenklatur kebangkitan yang dikibarkan NU. Baik restorasi maupun kebangkitan, menekankan pada dua pengertian; pertama, pengembalian atau pemulihan sesuatu kepada bentuk dan kondisi semula, secara fisik. Kedua, restorasi, juga kebangkitan, memiliki makna rekonstruksi pikiran sesuai jati dirinya, secara psikis.
Upaya restorasi biasanya dilakukan karena adanya kerusakan di beberapa bagian atau setidaknya gagal berfungsinya suatu sistem. Restorasi dan kebangkitan juga dihajatkan manakala faktor eksternal (luar) yang memengaruhi bergesesrnya road map kebangsaan dan keumatan kita. Lebih dari itu, restorasi dan gerakan perubahan yang diusung NasDem sejalan dengan jargon NU al-muhafadzah ‘ala qadiim al-sholih wal akhdu bil jadiid al-ashlah, merawat tradisi luhur yang baik, sekaligus mengambil hal-hal baru yang lebih baik.
Di sisi lain, relasi NU-NasDem terlacak pada politik nir mahar. Politik ini menjadi satu-satunya di Indonesia. Suatu politik yang meniadakan pungut memungut dalam praktik pengisian dan sirkulasi elite pada agenda suksesi. Praktik politik nir mahar di semua struktur dan jangkar kekuasaan yudikatif, ekskutif dan legislatif, adalah bentuk konkrit restorasi yang diusung NasDem. Praktik politik nir mahar ala NasDem terutama sangat menonjol pada proses pemilihan kepala daerah (pilkada: pilgub dan bupati/wali kota).
Praktek politik nir mahar ini, sejatinya adalah ruh dari praktik perjuangan NU. NU menghendaki dan memperjuangkan politik seperti yang digariskan surat Yasin ayat 21 'ittabi’u man laa yasalukum ajran, wahum muhtaduun', pilihlah kelompok (partai) yang tidak meminta mahar, dan mereka juga memperjuangkan law enforcement.
Politik rahmatan lil ‘alamin NU
Politik NU adalah politik negara, politik yang merangkul semua kekuatan politik, berpijak pada pluralisme, toleransi serta menghormati kebhinekaan. Dalam jargon NU, hal-hal tersebut dibahasakan dengan tasamuh, tawasut, tawazun dan i'tidal. Empat istilah ini, didasarkan pada konsep rahmatan lil 'alamin, kesejahteraan bagi semua. Sementara NasDem, mempraktikkan pluralism dalam wujud nyata; struktur pengurus berikut agenda-agenda restorasinya.
Relasi NU-NasDem sebagai jalan baru perjuangan politik NU terbentang prospeknya. Misi dasar NU sebagai gerakan yang menyerukan rahmatan lil 'alamin, membutuhkan penopang dan kaki-kaki politik yang sefrekuensi. Sementara hasrat besar NasDem sebagai penyalur dan penghubung misi NU tergambar nyata melalui program, struktur dan platform. Sejumlah program NasDem didesain seiring dengan perjuangan NU. Program-program tersebut antara lain; penguatan petani, nelayan serta pesantren.
Secara struktur, NasDem menyerap dan memobilisasi kader NU berjuang dan berkiprah bersama, tidak hanya di tingkat pusat, melainkan menyebar di banyak kabupaten/kota dan provinsi. Sedangkan secara platform, implementasi konsep rahmatan lil 'alamin NU mewujud dalam ideologi nasionalis religius-nya NasDem.
Jalan baru NU-NasDem
Pengalaman panjang NU mengawal, menjaga dan merawat bangsa ini, sejatinya membutuhkan mitra strategis. Usia NU yang jelang satu abad, sepanjang menopang kokohnya negeri ini, jatuh bangun bermitra dengan sejumlah kekuatan. Sejak era kolonial, awal-awal kemerdekaan hingga sekarang, mitra sejati NU sekaligus jangkar Republik ini adalah empat komponen berikut; militer, kaum nasionalis, Islam modernis dan NU, sebagai representasi sayap Islam tradisionalis.
NasDem sebagai kekuatan yang lahir dari rahim nasionalis-tentara, sangat ideal mempererat jalinan perjuangan dengan NU. Nasionalisme NU seratus persen, tidak ada satu pun kekuatan yang meragukan. Demikian halnya dengan religiusitas NasDem juga seratus persen. Perpaduan NU-NasDem, jika terwujud dalam sekala luas, menghasilkan kerja-kerja keumatan dan kerakyatan yang rahmatan lil 'alamin. Kerja-kerja tersebut otomatis bisa dibaca sebagai keberhasilan restorasi demi kemajuan Indonesia, misi yang diusung NasDem.
Jalan baru relasi NU-NasDem memiliki sejumlah kesamaan; platform, program serta misi, sulit terwujud. Tapi secara supra struktur, tantangan dan hambatan yang menghalangi relasi NU-NasDem adalah kebijakan partai tunggal (one party policy) NU. Kebijakan partai tunggal sebagai alat perjuangan NU di bidang politik, telah berjalan dua dekade lebih (1998-2021). Kebijakan ini terimplementasi ketika NU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai satu-satunya partai 'resmi'.
Relasi NU-NasDem menjadi strategis setidaknya karena sejumlah hal berikut; pertama, NU adalah representasi kekuatan Islam terbesar di negeri ini. Kedua, NU tengah menguatkan kuda-kuda untuk mengepakkan sayap berkhidmah di kancah Islam internasional. Kiprah internasional NU dihajatkan dunia demi menyeimbangkan tatanan Islam agar tidak middle east mainstream, yang garang cenderung ke arah terorisme.
Islam internasional membutuhkan moderasi, toleransi dan penghormatan atas pluralitas model NU. Demi tujuan khidmah internasional ini, NU meniscayakan mitra strategis kuat di dalam negeri. NasDem sebagai salah satu kekuatan nasional, sangat ideal bermitra dengan NU, baik terkait urusan nasional (kerakyatan/keumatan), dan lebih-lebih masalah internasional; politik bebas aktif, non-blok demi terwujudnya misi besar NU membumikan Islam rahmatan lil ‘alamin. Wallahu a'lam.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengisi pos duta besar (dubes) di sejumlah negara.
MK mengatakan pemisahan pemilu nasional dan lokal penting dilakukan untuk menyederhanakan proses bagi pemilih.
Indonesia bisa melihat Filipina yang dinilai memiliki sistem tanggap darurat yang lebih cepat untuk melindungi para pekerja migrannya.
SEGERA atasi tantangan struktural yang dihadapi perempuan agar mampu berperan aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved