Politik Adiluhung versus Pandemi

EDITORIAL Media Indonesia pada Senin (27/8), Menajamkan Fokus Koalisi, memberi warna bagus di balik pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan elite parpol koalisi pendukung pemerintah yang dihelat pada Rabu (25/8). Momentum tersebut merupakan relaksasi politik sekaligus politik level agung (grand politics) atau diluhung yang berupaya menyingkirkan kepentingan sempit di antara anggota koalisi. Begitu inti editorialnya.

Dalam bahasa moral lain, pertemuan tersebut juga merupakan bagian dari respons positif Presiden Joko Widodo atas berbagai dinamika kerja pemerintahan dalam mengelola penanganan pandemi covid-19 pada beberapa waktu terakhir ini. Di satu sisi, kita menyaksikan keseriusan dan kerja keras Presiden mengawal penanganan pandemi. Bahkan, di suatu acara virtual, Megawati Sukarnoputri terang-terangan menangisi fisik Presiden yang terkuras dan makin menurun karena memikirkan rakyat (18/8/2021).

Kini ada titik terang. Penanganan pandemi kini mulai memunculkan optimisme. Kasus konfirmasi positif covid-19 menurun 78% jika dibandingkan dengan 15 Juli 2021. Angka kesembuhan meningkat dan keterisian tempat tidur di rumah sakit secara nasional ada di angka 33%. Level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) juga mulai diturunkan di sejumlah daerah dan pembelajaran tatap muka terbatas sudah berjalan di sejumlah daerah sejak Senin (30/8).

Merusak keyakinan

Ironisnya, di saat bersamaan, muncul pula gejala terbaginya fokus sebagian anggota kabinet baik pada urusan ekonomi individu maupun politik menjelang Pilpres 2024. Di satu sisi, publik diperhadapkan pada adanya intensi politik rasional di kepala para politikus dalam menyongsong sirkulasi kekuasaan (yang secara lini masa masih tiga tahun). Namun, di sisi lain, hal tersebut dikhawatirkan berpotensi menggembosi laju mesin kerja penanganan pandemi oleh pemerintah.

Untuk konteks presiden dua periode, godaan seperti itu kerap ada di ujung siklus penadbiran. Namun, tak berarti preseden itu serentak diaminkan sebagai fase tetap dalam kerja kekuasaan. Jika kita mau sedikit ekstrem, di dalam konteks dukungan dan kerja politik, kaum absolutis yakin keanekaragaman nilai atau multidimensi kepentingan itu hanya di permukaan saja, tetapi tak sungguh-sungguh ada. Mereka mengakui ada banyak nilai, tapi hanya ada satu standar universal, bisa berupa nilai tertinggi (summum bonum) (Finnis, 1983 dan Grisez, 1988). Keyakinan tersebut mungkin oleh sebagian orang atau elite terkesan hiperbolis. Namun, bukankah hal tersebut inheren dalam ontologi politik?

Yang merusak keyakinan tersebut selama ini karena politik selalu disempitkan sebagai ajang konfrontasi etis, moral demi mengamankan keuntungan politik (political gain). Politik dialienasikan dari cara-cara mengelola negara secara jujur dan beradab. Karena itu, yang terjadi ialah kekuasaan tak lebih sebagai arena transaksi dan pencitraan yang mengalienasi dirinya dari kehendak moral publik. Indikasi sejumlah elite/pejabat yang mendapat vaksin booster di tengah masih rendahnya akses masyarakat terhadap vaksin, misalnya, menunjukkan ada gap bela rasa yang mencuat antara elite dan rakyat.

Fenomena tersebut jelas disayangkan. Ini tentu tak sekadar urusan mati-hidup yang bisa dicari-cari pembenarannya, tapi--meminjam istilah teoritikus Tiongkok pramodern, Xunzi--soal takaran moral-etis bernegara (Graham, 1989). Soal bagaimana mempertajam sensitifitas moral terhadap kegelisahan publik khususnya di dalam konteks sebuah negara demokrasi. Terkait bagaimana keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi, itu dipraktikkan secara tegas di tengah keadaaan seperti sekarang. Itu agar tidak terjadi lagi elite dari pusat hingga daerah yang membisniskan efek pandemi untuk mengakumulasi keuntungan diri, termasuk kompromi terhadap aturan PPKM. Padahal, survei dari sebuah litbang media nasional pada akhir Desember 2020 mengatakan 45,1% responden berharap, baik tokoh politik maupun pemerintah pusat dan daerah, bersatu serta bahu-membahu dalam mengatasi dampak multidimensi akibat pandemi.

Cahaya penerang 

Formasi koalisi parpol di tubuh pemerintah sejatinya berfungsi mengamankan seluruh program dan kebijakan presiden sampai masa jabatan selesai sekaligus di dalamnya ada uji wawas diri (self-critical testing) politisi. Sejauh mana mereka kapabel memelihara visi presiden lewat kesetiaan politik agar koalisi tak sekadar bagi-bagi kekuasaan. Supaya kerja politik diikat loyalitas, biasanya insentif diberikan kepada politikus sebagai konsekuensi afiliatif politiknya.

Sayangnya, faktor kepentingan dan ambisi individu sering menyeret gerbong pemerintah ada di persimpangan jalan orientasi. Di sinilah dibutuhkan komitmen dan integritas berpolitik seluruh elemen kekuasaan, termasuk dukungan rakyat. Menjaga perasaan rakyat harus menjadi bahasa kalbu kekuasaan dan pemerintah sebagai cahaya penerang di setiap kamar kerja elite politik. Cahaya itulah yang menjadi pemandu mereka menerobos ruang gelap sikap dan kebijakan yang kerap disusupi kepentingan pribadi atau kelompok.

Pertemuan di antara elite parpol koalisi pendukung pemerintah, kemarin, harus menjadi kebutuhan dialogis yang dilembagakan untuk membangun kohesivitas kerja dan integritasnya, khususnya dalam memerangi pandemi. Para elite di luar koalisi juga tetap mengawal kerja pemerintah melalui masukan dan kritik dengan selalu konformis pada etika serta kebaikan bersama. Di situlah letak nilai adiluhung politik (Haryatmoko, 2003). Kepentingan politik tentatif tak boleh menggerus fokus politikus pada pemecahan masalah bangsa yang lebih krusial.

Tenggang rasa menjadi patokan dasar para elite mengelola kepentingan keumuman (publicity) dimaksud (Rawls, 1999). Misalnya, membudayakan komunikasi wawas diri (self-critical communication) lewat produksi keterangan dan pesan-pesan dari pemerintah yang menyejukkan juncto menutup peluang terjadinya mispersepsi, kegaduhan, terutama level masyarakat grass root (akar rumput).

Negara juga perlu membangun dan memperluas komunitas diskursif di level masyarakat agar harapan-harapan mereka terkait kemangkusan kebijakan pemerintah bisa tersalurkan secara baik alias tidak disusupi benih prasangka dan kebencian. Di titik itu, peran masif rakyat mendukung setiap kebijakan positif pemerintah dengan narasi humanis ketimbang narasi kekerasan (bullying, fitnah, dan provokasi) sangat dibutuhkan. Kisah humanis dokter Gunawan di Rumah Sakit Medistra yang mengorbankan banyak uang, kendaraan, dan obat-obat pribadinya untuk membiayai pasien covid-19 yang tak mampu merupakan contoh eksemplar humanis dari sekian kisah filantropis anak bangsa yang akan terus memuliakan usaha bangsa ini keluar dari krisis pandemi.