Media Sosial dan Pendidikan Politik Perempuan

SALAH satu aspek penting dalam demokrasi ialah partisipasi politik. Angka partisipasi politik dapat menunjukkan tingkat legitimasi pemerintah. Semakin tinggi partisipasi dan kesadaran politik masyarakat, semakin kuat legitimasi pemerintahan.

Partisipasi politik tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Semua kontribusi akan sama memberi dorongan positif bagi kematangan sistem berdemokrasi di suatu negara. Sayangnya, sampai saat ini partisipasi politik perempuan di Indonesia cenderung lebih rendah daripada laki-laki.

Kurangnya partisipasi politik para perempuan ini tidak hanya pada keterlibatan dalam kegiatan politik praktis, seperti aktif dalam kepartaian atau siap menjadi pejabat publik, tetapi juga dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya saja, keterlibatan dalam curah gagasan soal kebijakan umum, melontarkan kritik dan perbaikan pada satu kebijakan, ataupun terlibat dalam rangkaian proses pemilihan umum.

Selain itu, partisipasi politik perempuan sering kali muncul manakala terdorong oleh partisipasi politik perempuan lainnya. Sebagai contoh, ketika seorang istri kepala daerah menjalankan fungsi sosialnya, maka secara langsung maupun tidak langsung, ia tengah mengenalkan dan menggandeng para perempuan dalam komunitas sosialnya untuk berpartisipasi dalam kebijakan publik lokal.

Pendidikan politik bagi perempuan

Undang-Undang No 2 Tahun 2008 jo UU 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah mengamanatkan setiap parpol melaksanakan pendidikan politik untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (2) UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pendidikan politik ini lazimnya menjadi program yang melekat dalam proses kaderisasi partai politik, baik dilakukan oleh struktur partai politik maupun para pejabat publik yang didukung dan diusung oleh partai politik tersebut.

Pasal 31 ayat (1) UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juga mengamanatkan agar pendidikan politik yang dilakukan sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya, dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang bertujuan, antara lain, a) meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, b) meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, c) meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Mendorong partisipasi politik perempuan melalui pendidikan politik di partai sangat dipengaruhi oleh kebijakan kaderisasi partai politiknya. Idealnya, pendidikan politik bagi perempuan mampu mendorong mereka untuk siap terlibat aktif dalam kancah perpolitikan. Kaum perempuan perlu disadarkan bahwa partisipasi politik bukan milik sejumlah orang tertentu, melainkan hak setiap warga negara.

Keterlibatan ini bahkan dapat dilakukan lewat kegiatan keseharian, baik secara personal maupun berkelompok.

Pendidikan politik yang diselenggarakan bagi perempuan juga perlu dilakukan dengan pendekatan kognitif, memberikan pengalaman lapangan, serta pendampingan bagi perempuan.

Memaksimalkan media sosial

Salah satu sarana pendidikan politik yang andal saat ini ialah melalui media sosial. Dari lebih 175 juta pengguna internet di Indonesia, lebih dari 160 jutanya ialah pengguna media sosial dan hampir 50% di antaranya perempuan (Global Digital Report, We Are Social, Jan 2020).

Tidak dapat di mung kiri bahwa kecepatan dan keluasan jangkauan media sosial ini begitu efektif sebagai penghubung massa, penyampai pesan, sumber informasi, termasuk dalam pendidikan politik. Hal yang diperlukan ialah bagaimana mengoptimalkan penggunaan media sosial bagi pendidikan politik masyarakat. Utamanya bagi perempuan, dengan semaksimal mungkin menihilkan hoaks, misinformasi, dan pesan- pesan yang berpotensi memunculkan disintegrasi bangsa. Media sosial dengan kecenderungan komunikasi satu maupun dua arah sudah lama dipergunakan sebagai media kampanye. ES Prihartini (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kandidat perempuan dalam Pemilihan Umum 2019 sepanjang periode kampanye 2019 lalu 70,3% di antaranya menggunakan Instagram, dan, 22%-nya menggunakan Twitter.

MI/Tiyok

Ilustrasi MI

 

Jika media sosial dapat dipergunakan sebagai alat kampanye, semestinya media sosial pun dapat digunakan untuk menjadi sarana pendidikan politik . Apalagi, pendidikan politik ini tidak hanya dilakukan pada saat pemilik akun sedang mengupayakan perebutan pengaruh.

Di Indonesia, lima peringkat teratas media sosial pilihan yang terbanyak diakses ialah Youtube, Whatsapp, Facebook, Instagram, dan Twitter, dengan rata-rata waktu akses sekitar 3,5 jam sehari per orang (Global Digital Report, We Are Social, Jan 2020).

Ini tentu satu data berharga yang dapat dimanfaatkan untuk mengkreasikan pesan pendidikan politik bagi para perempuan sesuai dengan platform tiap-tiap media.

Terencana, rutin, dan (harus) menarik

Secara sederhana, pendidikan politik via medsos ini dapat dilakukan dengan menyajikan posting-an para politikus perempuan, tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan, terkait tugas dan kewenangannya secara terencana, rutin dan menarik, sesuai platform media sosial dan target audiens yang diinginkan.

Begitu pula berbagai konsep, informasi, kajian kebijakan, pesan politik, dan ajakan dapat disebarluaskan melalui video, foto, gambar grafi j, juga pesan suara lewat kelima platform medsos utama terbanyak di Indonesia.

Bila hal ini dilakukan dengan melibatkan komitmen dan kolaborasi di antara para politikus perempuan, partai politik, pejabat publik, ormas, komunitas, maupun para tokoh yang berpengaruh di masyarakat, juga dunia maya, niscaya pesan pendidikan politik menjadi lebih kaya isi dan beragam gaya.

Sementara itu, untuk muatan yang lebih spesifi k seperti ideologi dan platform partai politik dapat disosialisasikan secara khusus oleh akun partai politik.

Selain menghadirkan pesan satu arah, media sosial juga memungkinkan pesan berlaku timbal balik. Dengan demikian, aspirasi, pertanyaan, komen, hingga kritik merupakan harta karun pendidikan politik yang selayaknya digali dan diterima dengan penuh kesyukuran karena telah berhasil memancing partisipasi politik publik.

Satu yang perlu diperhatikan, ‘menarik’ jelas menjadi kata kunci bagi posting-an melalui media sosial ini. Karena itu, penyajian pesan dalam konteks politik yang kaku, menggurui, apalagi tidak mudah dipahami masyarakat akan dengan mudah diabaikan atau bahkan di-bully.

Inilah tantangannya. Bagaimana konten-konten pendidikan politik yang sering kali diasosiasikan dengan berat, membosankan, dan berjarak dengan masyarakat dapat dikreasikan menjadi satu sajian pesan yang terasa ringan. Selain itu, membumi, bermanfaat, dan pada akhirnya mampu membangun kesadaran para perempuan akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang siap memberikan partisipasi politiknya bagi perbaikan dan kemajuan bangsa.