Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat memastikan program pemusatan latihan nasional (Pelatnas) cabang olahraga bulu tangkis tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
"Dari dulu, ada dan tidak ada efisiensi, pelatnas bulu tangkis harus tetap jalan," kata Taufik melalui keterangan resmi, Kamis (20/2).
Ia menegaskan bahwa bulu tangkis merupakan salah satu prioritas karena berpotensi meraih medali Asian Games 2026 dan berpeluang lolos ke Olimpiade 2028. Taufik menjelaskan, selama ini, pelatnas bulu tangkis terus berjalan dan akan terus berlanjut meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran.
Kendati demikian, ia juga mendorong pengurus PBSI dan cabang olahraga lain bekerja keras mencari sumber pendanaan untuk mendukung program pembinaan atlet.
Hal itu sangat penting dilakukan karena pembinaan olahraga tidak bisa berhenti terlalu lama mengingat semua pertandingan sudah terjadwal dari federasi internasional.
Kemenpora telah memangkas anggaran mencapai Rp1,29 triliun untuk penyelenggaraan program kerja pada 2025 sebagai imbas dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (Ant/E-3)
Selama ini, dinamika keluar masuk atlet Pelatnas di akhir tahun berfungsi sebagai instrumen evaluasi.
Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) resmi mengumumkan hasil evaluasi rutin pelatnas yang berujung pada penyesuaian atlet
TUNGGAL putra Indonesia Alwi Farhan meraih gelar juara Makau Terbuka 2025 usai menundukkan wakil Malaysia, Justin Hoh.
Eng Hian mengatakan bahwa Marleve memilih mundur karena alasan pribadi. Posisinya akan digantikan Harry Hartono.
Atlet-atlet Rusia memiliki kapasitas dan kualitas yang lumayan bagus.
Pihak penyelenggara juga membuka peluang bagi atlet pelatnas untuk turut serta dalam lomba.
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.
KETUA Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat izin kunjungan kerja luar negeri bagi kepala daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved